Blog

Blog

Sihar Sitorus Dampingi Bank Mandiri Bantu Peternakan Kerbau di Taput

Sihar Sitorus Dampingi Bank Mandiri Bantu Peternakan Kerbau di Taput

Anggota DPR RI Komisi XI Sihar Sitorus mengunjungi peternakan kerbau Morrah Farm di Desa Bahal Batu Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Jumat (8/4).

Dalam kesempatan ini, Sihar Sitorus turut menghadiri penyerahan bantuan CSR satu unit traktor dari PT Bank Mandiri yang merupakan salah satu BUMN mitra Komisi XI DPR RI.

Morrah Farm merupakan peternakan kerbau jenis benggali yang dikelola oleh Koperasi Guna Satwa Mandiri yang dipimpin oleh Charles Panjaitan. Saat ini, sekitar 300 ekor kerbau diternak dan dikembangkan di lokasi Morrah Farm Bahal Batu ini.

“Kebetulan PT Bank Mandiri memberikan bantuan kepada Koperasi Guna Satwa Mandiri yang mengelola peternakan kerbau, diambil susunya dan kemudian diproses lebih jauh. Jadi saya datang dari Dapil 2 Sumut untuk mendampingi konstituen kami dalam penerimaan bantuan dari PT Bank Mandiri ini,” ujar Sihar Sitorus kepada Waspada.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Sihar Sitorus (@sihar.ph.sitorus)

Progres Morrah Farm bagi Sihar Sitorus, yang menarik adalah susunya dapat membantu pemenuhan gizi anak terutama dalam pencegahan stunting (gizi buruk). Susunya juga dinikmati oleh banyak masyarakat termasuk oleh Pemda yang mendukung program pengentasan stunting yang menjadi program pemerintah saat ini.

“Tentunya program ini sangat penting supaya anak dapat tumbuh dengan sehat dengan kecerdasan yang baik demi kemajuan bangsa. Saya fikir inisiatif yang baik dari koperasi untuk terus mengembangankan peternakan kerbau ini,” imbuh Sihar.

Kehadiran Morrah Farm menjalin mata rantai yang saling menguntungkan dan saling berkaitan dengan masyarakat sekitar. Kebutuhan pakan kerbau hingga kini belum bisa terpenuhi secara mandiri di lahan Morrah Farm. Pengelola koperasi pun menjalin kerjasama dengan masyarakat sekitar untuk membantu pemenuhan suplai makanan ternak kerbau seperti sisa panen jagung dan padi milik warga. Mata rantai ini dengan sendirinya berdampak baik pada pertumbuhan ekonomi warga sekitar.

Tak luput, Sihar Sitorus juga meminta kabupaten lainnya agar memanfaatkan peluang yang ada di daerahnya. Salah satunya dengan menduplikasi Morrah Farm.

Pengelola Koperasi Guna Satwa Mandiri, Cahrles Panjaitan dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada Bank Mandiri yang telah memberikan bantuan satu unit traktor. Tak luput, dia juga berterimakasih kepada Sihar Sitorus selaku pembina Koperasi Satwa Guna Mandiri yang telah banyak memberikan kontribusi bagi pengembangan Morrah Farm hingga bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Area Head Bank Mandiri Pematang Siantar, Ronaldo Rotua mengatakan ada 3 pilar penyaluran dana CSR Bank Mandiri yakni pembinaan komunitas masyarakat, pembinaan wirausaha muda dan bantuan rumah ibadah ruang ramah lingkungan.

“Yang kita lakukan hari ini masuk di kategori pilar pertama. Tahun lalu kita juga sudah memberikan bantu mixer, cooling tank dan pasteurisasi dan tahun ini dengan bantuan pak Sihar dan tim, kita bisa memberikan traktor. Berdasarkan hasil survey lapangan, pemberian ini tepat guna karena luas lahan 20 hektar dan butuh alat untuk mengolahnya. Semoga juga bermanfaat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat di sini.” imbuh Ronaldo.

Tak luput, Ronaldo juga berharap Morrah Farm dapat dikembangkan menjadi salah satu obyek agro wisata.

“Kami berharap Morrah Farm juga dapat dikembangkan menjadi agro wisata, karena didukung Danau Toba dan Bandara Silangit. Jadi wisatawan yang datang memiliki tujuan lain selain hanya berkunjung ke Danau Toba,” pungkas Ronaldo. (rg/waspada.id)

Sihar Sitorus Dukung UNICEF Suarakan Alokasi Anggaran Perlindungan Hak Anak

Sihar Sitorus Dukung UNICEF Suarakan Alokasi Anggaran Perlindungan Hak Anak

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Sihar P. H. Sitorus menyatakan perlindungan hak anak perlu menjadi prioritas utama di berbagai belahan dunia melalui kebijakan penganggaran negara yang tepat. Pasalnya, anak adalah generasi penerus dan tumpuan masa depan bangsa.

“Dalam pertemuan ini, pada umumnya semua negara ‘care’ terhadap perlindungan hak anak. Sekarang, tinggal bagaimana memprioritaskan dan memformulasikan agar anggaran bisa memadai untuk melindungi anak,” tutur Sihar ditemui usai mengikuti diskusi panel ‘Leveraging Parlimentary Budgeting Powers for Children’ pada gelaran acara Inter-Parliamentray Union (IPU) ke-144 di Nusa Dua, Bali, Senin (21/3/2022).

Dalam diskusi yang diselenggarakan IPU berkolaborasi dengan United Nations Children’s Fund (UNICEF) itu, Sihar memaparkan Indonesia telah menganggarkan sebesar Rp33 triliun dengan melibatkan 20 kementerian dan lembaga terkait untuk melindungi hak anak-anak. DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat Indonesia terus berupaya memperluas wawasan untuk melahirkan kebijakan yang menyeluruh sekaligus tepat sasaran.

Mendukung semangat tersebut, Anggota Fraksi Partai PDI-Perjuangan itu mengajak UNICEF bekerja sama dengan DPR RI. Melalui komisi-komisi terkait diharapakan dapat menyampaikan hasil penelitian sekaligus program perlindungan hak anak yang lebih komprehensif sekaligus berdampak nyata.

Baginya, kehadiran UNICEF bisa menjembatani kesenjangan pemahaman perlindungan hak anak, di tingkat nasional hingga tingkat pedesaan di Indonesia. “Kami mengajak UNICEF datang ke DPR RI untuk menyampaikan  masukan, penelitian, dan insight pemahaman penanganan masalah terkait anak. Bagi kami, anak adalah masa depan bangsa,” tutup Sihar. (ts/ah/dpr.go.id)

Sihar Sitorus: Kebijakan Subsidi Minyak Goreng Tidak Efektif Bagi Rakyat Kecil

Sihar Sitorus: Kebijakan Subsidi Minyak Goreng Tidak Efektif Bagi Rakyat Kecil

Kebijakan pemerintah dalam menurunkan harga minyak goreng dinilai Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sihar Sitorus, merugikan petani.

Sihar memaparkan nilai subsidi minyak goreng sebesar Rp7,6 triliun untuk 6 bulan atau sekitar Rp1,25 triliun per bulan. Sementara perkiraan konsumsi minyak goreng sebesar 250 juta liter per bulan atau 1,5 miliar liter per 6 bulan.

Sementara dari sumber lain, ia mendapatkan informasi bahwa konsumsi minyak goreng 0,94 liter per bulan per kapita.

Artinya sama dengan 238,9 juta jiwa dikali 0,94 liter per bulan. Jika dikalkulasikan selama 6 bulan maka total konsumsi sekitar 1,35 miliar liter per 6 bulan.

Jika dihitung, maka untuk rumah tangga mampu dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 4 orang konsumsi minyak gorengnya bisa mencapai 6 sampai 8 liter per bulan.

Sementara untuk rumah tangga kecil berkisar 2 liter per bulan. Nilai subsidi per liter hanya sekitar Rp5 ribu rupiah per bulan.

Sementara jika dibandingkan dengan rata-rata kenaikan UMP tahun 2022 sebesar 1,09% atau sekitar Rp14 ribu sampai Rp47 ribu atau lebih besar daripada subsidi yang diberikan pemerintah.

“Warung-warung makan mungkin akan menaikkan harga lima ratus sampai seribu rupiah per piring untuk kenaikan harga minyak goreng Rp5 ribu. Dengan kenaikan UMP tahun 2022 sebesar 1,09% rasa-rasanya subsidi lima ribu rupiah per bulan tidak signifikan,” jelas Sihar Sitorus kepada KabarMedan.com, Rabu (16/2/2022).

Dengan hitungan tersebut, menurut Sihar, pada akhirnya kelompok menengah ke atas yang menikmati subsidinya, bukan kelompok kurang mampu yang memang membutuhkan. Sehingga, subsidi lima ribu rupiah per bulan menurutnya tidak efektif.

Sihar menerangkan, salah satu argumen pendukung kebijakan minyak goreng satu harga yaitu Rp14 ribu adalah tidak terhubungnya produsen CPO dengan produsen minyak goreng.

Namun, menurut data KPPU dan hasil penelitian dari Lebdo tahun 2011, dari Universitas Indonesia menunjukkan karakteristik industri minyak goreng 68% terintegrasi dan 32% independen.

Data CR (Concentration Ratio) 2019 KPPU juga menunjukkan terdapat empat produsen minyak goreng menguasai sebesar 14%, 13,3%, 11% dan 8,2% atau bisa dikatakan sekitar 46,5% pangsa pasar minyak goreng.

Mungkin argumennya adalah 68% industri sawit terintegrasi secara vertikal maka perlu adanya intervensi dari regulator.

“Tapi pernyataan ini menjadi problematik karena kita akui adanya perilaku anti kompetisi tapi tidak melakukan tindakan apapun. Namun dengan menetapkan kebijakan ‘single price’ juga kurang sesuai karena ‘burden sharing’ nya cenderung mempertegas perilaku anti-competitive alias menguntungkan produsen besar,” tandasnya. [KM-07/kabarmedan.com]

Tingkatkan Produksi Minyak Goreng, Sihar Sitorus Berikan 3 Saran untuk Pemerintah

Tingkatkan Produksi Minyak Goreng, Sihar Sitorus Berikan 3 Saran untuk Pemerintah

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Sihar Sitorus menyarankan tiga hal kepada pemerintah guna meningkatkan kapasitas produksi minyak goreng di dalam negeri. Pertama, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Perjuangan (PDI-P) itu menyarankan agar pemerintah memikirkan kebijakan yang bersifat sistematik dalam menjaga stabilitas harga minyak goreng. Salah satunya melalui upaya optimalisasi holding di PT. Perkebunan Nusantara (PTPN). Upaya optimalisasi holding tersebut dilakukan dengan membeli tandan buah segar (TBS) dari petani serta melepaskan stok crude palm oil (CPO) untuk pasar domestik. Ini mengingat data pada 2020, hasil produksi CPO dari holding PTPN mencapai 2,38 juta ton. “Pertama, optimalisasi holding PTPN dapat meningkatkan kapasitas produksi minyak goreng. Bukankah peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak melulu mencari keuntungan tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat?,” ujar Sihar seperti dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (3/2/2022).

Untuk saran kedua, lanjut dia, yaitu melalui upaya penurunan levy atau pajak ekspor sebagai insentif untuk mendorong produksi. “Kedua, bukankah Badan Layanan Umum (BLU) – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memiliki pilihan untuk menurunkan levy sebagai insentif guna mendorong produksi,” ucap Sihar dalam keterangan tertulis, Rabu (2/2/2022) di Jakarta. Dengan penurunan pajak ekspor, ia meyakini jumlah CPO di pasar lebih banyak dan akan berdampak pada harga crude palm oil yang lebih kompetitif. Terakhir, legislator daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Utara (Sumut) II itu juga menyarankan kebijakan penggunaan Dana Desa (DD) melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar diarahkan kepada pembangunan pabrik minyak goreng hasil perkebunan masyarakat.

Menyangkut hajat hidup orang banyak Sebelumnya, pemerintah telah menerapkan kebijakan domestic market obligation (DMO) untuk seluruh produsen minyak goreng mulai Kamis (27/1/2022). Langkah ini guna memastikan pasokan minyak goreng untuk kebutuhan domestik stabil. Dalam kebijakan DMO diketahui hanya menyisakan hasil produksi CPO sebesar 20 persen untuk menciptakan stabilisasi harga minyak goreng di dalam negeri. Menurut Sihar, angka 20 persen itu sangat berbanding terbalik dengan status keberadaan dari minyak goreng yang menyangkut hajat hidup orang banyak. “Minyak goreng menyangkut hajat hidup orang banyak. Potongan minyak goreng tentu tidak boleh berkurang. Melalui proses eliminasi, maka loyang lain lah yang harus tergerus,” ujar Sihar dalam keterangan tertulis, Rabu (2/2/2022) di Jakarta. Baca juga: Erick Thohir Ajak Semua Pihak Gotong Royong Atasi Lonjakan Harga Minyak Goreng Kebijakan tersebut, lanjut dia, tidak akan mampu menjawab permasalahan kenaikan harga eceran tertinggi (Het) minyak goreng yang terus terjadi setiap tahunnya. Bahkan, kata Sihar, sekalipun pemerintah mengeluarkan kebijakan subsidi minyak goreng seperti yang dilakukan pada saat ini sebagai upaya menyiasati lonjakan harga minyak goreng sebelumnya. Untuk diketahui, pada akhir 2021 harga minyak melambung tinggi pada angka Rp 20.500 per kilogram (kg) dan disubsidi menjadi Rp 11.500 per kg.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Tingkatkan Produksi Minyak Goreng, Anggota Komisi XI DPR Berikan 3 Saran untuk Pemerintah”, Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2022/02/03/11521281/tingkatkan-produksi-minyak-goreng-anggota-komisi-xi-dpr-berikan-3-saran?page=all.
Penulis : Dwi Nur Hayati
Editor : Mikhael Gewati

Dorong Stabilisasi Harga Minyak Goreng, Sihar Sitorus: BUMN Jangan Cari Keuntungan Melulu

Dorong Stabilisasi Harga Minyak Goreng, Sihar Sitorus: BUMN Jangan Cari Keuntungan Melulu

Anggota Komisi XI DPR RI Sihar Sitorus, mempertanyakan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) yang hanya menyisakan hasil produksi CPO sebesar 20 persen saja untuk menciptakan stabilisasi harga minyak goreng di dalam negeri.

Menurutnya angka 20 persen itu sangat berbanding terbalik dengan status keberadaan dari minyak goreng yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Minyak goreng menyangkut hajat hidup orang banyak, potongan minyak goreng tentu tidak boleh berkurang. Melalui proses eliminasi, maka loyang lain lah yang harus tergerus,” ujar Sihar dalam keterangan tertulis, Rabu (2/2/2022) di Jakarta.

Hal itu dikatakannya, tidak akan mampu menjawab permasalahan kenaikan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng yang terus terjadi setiap tahunnya, sekalipun Pemerintah mengeluarkan kebijakan subsidi minyak goreng seperti yang dilakukan pada saat ini. Sebagai upaya mensiasati lonjakan harga minyak goreng yang sebelumnya melambung tinggi pada akhir 2021 dengan harga Rp 20.500 per Kg, disubsidi menjadi Rp 11.500 per Kg.

Sehingga, politisi PDI Perjuangan itu menyarankan sebaiknya pemerintah memikirkan kebijakan lain yang bersifat sistematik dalam menjaga stabilitas harga minyak goreng. Diantaranya melalui upaya optimalisasi holding di PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Hal itu diyakini dapat meningkatkan kapasitas produksi minyak goreng. Dengan membeli TBS dari petani serta melepaskan stok CPO untuk pasar domestik.

Mengingat data pada tahun pada 2020 lalu, hasil produksi CPO dari Holding PTPN mecapai 2,38 juta ton.

“Pertama, optimalisasi holding PTPN dapat meningkatkan kapasitas produksi minyak goreng. Bukankah peran BUMN tidak melulu mencari keuntungan tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat?,” tegas Sihar.

Selain itu, dirinya juga menawarkan pilihan kedua yakni melalui upaya penurunan levy atau pajak ekspor sebagai insentif untuk mendorong produksi.

“Kedua, bukankah BLU-BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunanan Kelapa Sawit) memiliki pilihan untuk menurunkan levy atau pajak ekspor sebagai insentif untuk mendorong produksi, sehingga jumlah CPO di pasar lebih banyak dan berdampak pada harga CPO yang lebih kompetitif,” ungkapnya.

Terakhir, legislator daerah pemilihan Sumatera Utara (Sumut) II itu juga menawarkan kebijakan penggunaan Dana Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), diarahkan kepada pembangunan pabrik minyak goreng hasil perkebunan masyarakat.

Stabilisasi Harga Minyak Goreng, Sihar Sitorus Minta Optimalisasi Holding PTPN

Stabilisasi Harga Minyak Goreng, Sihar Sitorus Minta Optimalisasi Holding PTPN

Anggota Komisi XI DPR RI Sihar Sitorus mempertanyakan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) yang hanya menyisakan hasil produksi CPO sebesar 20 persen saja untuk menciptakan stabilisasi harga minyak goreng di dalam negeri. Menurut dia, angka 20 persen itu sangat berbanding terbalik dengan status keberadaan dari minyak goreng yang menyangkut hajat hidup orang banyak. “Minyak goreng menyangkut hajat hidup orang banyak, potongan minyak goreng tentu tidak boleh berkurang. Melalui proses eliminasi, maka loyang lain lah yang harus tergerus,” ujar Sihar dalam keterangan tertulis, Rabu (2/2/2022).

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Sihar Sitorus (@sihar.ph.sitorus)

Sihar menilai kebijakan DMO tidak akan mampu menjawab permasalahan kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng yang terus terjadi setiap tahunnya. Sekalipun pemerintah mengeluarkan kebijakan subsidi minyak goreng seperti yang dilakukan pada saat ini. Sehingga, politisi PDI-Perjuangan itu menyarankan, sebaiknya pemerintah memikirkan kebijakan lain yang bersifat sistematik dalam menjaga stabilitas harga minyak goreng. Di antaranya melalui upaya optimalisasi holding di PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Dia menyakini optimalisasi tersebut dapat meningkatkan kapasitas produksi minyak goreng. “Pertama, optimalisasi Holding PTPN dapat meningkatkan kapasitas produksi minyak goreng. Bukankah peran BUMN tidak melulu mencari keuntungan tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat?” tegas Sihar. Selain itu, dirinya juga menawarkan pilihan kedua yakni melalui upaya penurunan levy atau pajak ekspor sebagai insentif untuk mendorong produksi. “Kedua, bukankah Badan Pengelola Dana Perkebunanan Kelapa Sawit (BLU-BPDPKS) memiliki pilihan untuk menurunkan levy atau pajak ekspor sebagai insentif untuk mendorong produksi, sehingga jumlah CPO di pasar lebih banyak dan berdampak pada harga CPO yang lebih kompetitif,” ungkap Sihar. Terakhir, legislator daerah pemilihan Sumatera Utara (Sumut) II itu juga menawarkan kebijakan penggunaan Dana Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang diarahkan kepada pembangunan pabrik minyak goreng hasil perkebunan masyarakat.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Stabilisasi Harga Minyak Goreng, Anggota DPR Minta Optimalisasi Holding PTPN”

Berbagi Kasih, Puan Maharani Salurkan 10.000 Paket Beras Melalui SSC dan DPC PDI Perjuangan

Berbagi Kasih, Puan Maharani Salurkan 10.000 Paket Beras Melalui SSC dan DPC PDI Perjuangan

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani dan Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Sihar P.H.Sitorus membagikan 10.000 paket bahan makanan pokok berupa beras 5 kilogram kepada masyarakat di Dapil Sumut Dua meliputi 19 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Pembagian sembako tersebut bekerjasama dengan pengurus DPC-DPC PDIP se dapil Sumut Dua.
Ketua Sihar Sitorus Center (SSC) Charles Panjaitan, selaku pendistribusi paket bahan makanan pokok tersebut mengatakan pembagian bantuan paket bahan makanan pokok tersebut merupakan wujud konkrit kasih dan kepedulian Ibu Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI dan Pembina Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI periode 2019 s/d 2024.
“Sebagai Ketua DPR RI, Ibu Puan tergerak hati untuk meringankan beban masyarakat di dapil dua Sumatera Utara yang dilanda pandemic. Maka ia mengulurkan bantuan dengan berbagi bahan makanan pokok kepada masyarakat,” ujar Charles Panjaitan, Minggu 2 Januari 2022. Pembagian paket dilakukan sebelum dan sesudah Natal 2021. Sedang Dapil Sumut Dua adalah daerah pemilihan Anggota DPR RI Sihar P.H. Sitorus
Dapil Sumut Dua yang meliputi 19 kabupaten kota, khusus daerah Kepulauan Nias meliputi Gunung Sitoli, Nias, Nias Barat, Nias Utara dan Nias Selatan mendapat 1000 paket, juga Tabagsel meliputi Padangsidimpuan, Madina, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara mendapat 1000 paket.
Sisanya, adalah daerah lainnya, seperti Kabupaten Toba, Samosir, Humbahas, Tapanuli Utara, Sibolga, Tapanuli Tengah, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan dan Labuhan Batu Utara.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Sihar Sitorus (@sihar.ph.sitorus)


Charles melanjutkan, bahwa pemberian paket bahan makanan pokok dari Puan ini dilakukan serentak oleh seluruh anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan di seluruh Indonesia sebanyak 128 orang. Harap dicatat bahwa ibu Puan Maharani telah memimpin DPR RI juga menjadi Pembina DPR RI Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI periode 2019 s/d 2024.
Sentuhan kasih dari Puan Maharani tersebut disalurkan kepada masyarakat dengan bantuan dari pengurus DPC-DPC se dapil Sumut Dua Sumatera Utara. “Kami SSC perpanjangan tangan pak Sihar Sitorus Anggota DPR RI ditugaskan meneruskan bantuan tersebut kepada masyarakat di dapil Sumut Dua Sumatera Utara, melalui partai, ” kata Charles Panjaitan.
Seperti diketahui, SSC ada di dapil Sumut Dua meliputi 19 kabupaten kota. Kemudian pendistribusian beras dari Puan Maharani tersebut diteruskan kepada pengurus-pengurus DPC DPC PDI Perjuangan se dapil Sumut Dua untuk diteruskan secara bergotong royong kepada PAC dan pengurus ranting dan untuk diteruskan kepada masyarakat.
Sementara itu, Sahat Panjaitan , Sekretaris DPC PDIP kabupaten Toba, siap menjalankan instruksi partai dan membagikan bantuan beras tersebut kepada seluruh anggota dan masyarakat. DPC PDIP Kabupaten Toba menerima bantuan beras sebanyak 1000 paket dan sudah didistribusikan hingga tanggal 31 Desember 2021 lalu. “Ini langkah nyata dari Mbak Puan Maharani, patut didukung. Untuk Pak Sihar juga kami ucapkan terima kasih,” kata Sahat.
Senada dengan Sahat, Habibi Al Amin, Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Labuhan Batu Utara menyatakan siap untuk melaksanakan perintah dari partai untuk menyalurkan seluruh bantun beras dari Ibu Puan Maharani tersebut ke 8 kecamatan, 82 Desa dan 8 keluarahan di Labuhan Batu Utara. “Terima kasih kepada Bu Puan Maharani atas bantuannya. Ini baru pertama kali di kabupaten Labuhan Batu Utara,” kata Habibi.

Sihar Sitorus Center bersama DPC PDI Perjuangan Toba Meriahkan Bulan Bung Karno dengan Bersihkan Danau Toba

Sihar Sitorus Center bersama DPC PDI Perjuangan Toba Meriahkan Bulan Bung Karno dengan Bersihkan Danau Toba

Dalam rangka memeriahkan Bulan Bung Karno yang tahun ini mengambil tema “Bhinneka Tunggal Ika, Kerja Gotong Royong untuk Desa Maju, Indonesia Kuat dan Berdaulat” anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil II Sumut Sihar Sitorus melalui Rumah Aspirasi SSC bekerjasama dengan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Toba berbagai kegiatan, dari bakti sosial sampai perlombaan kreatif yang dimulai pada 1 Juni hingga 30 Juni 2021. Kegiatan Bulan Bung Karno ini sendiri dilakukan serempak oleh seluruh tingkatan Struktural Partai, Legislatif Partai, Eksekutif Partai, Badan dan Sayap Partai di seluruh Indonesia.

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Toba dan SSC akan memulai kegiatan pada tanggal 6 Juni 2021 dengan gotong royong membersihkan Pantai Danau Toba yang berlokasi di Pantai Lumban Bulbul. Selain membersihkan Danau Toba, DPC PDI Perjuangan bersama SSC juga akan memberikan bantuan berupa Sapu Lidi, Meci, Tong Sampah permanen untuk mendukung Pariwisata di Danau Toba agar terlihat menarik dan semakin menarik pengunjung.

“Tidak hanya bersih-bersih sampah, kami juga akan melakukan pembagian masker kepada wisatawan dan pelaku pariwisata. Kegiatan ini tetap akan dilakukan dengan memperhatikan prokes.” ungkap Sahat Panjaitan, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Toba.

Tidak hanya itu saja, Rumah Aspirasi Anggota DPR RI SSC bersama DPC PDI Perjuangan Kabupaten Toba juga berencana akan melakukan penanaman pohon di Lumban Silintong.

“Kami bersama DPC dalam rangka memeriahkan bulan Bung Karno juga akan melakukan penanaman pohon di Lumban Silintong. Tidak hanya itu, pada tanggal 21 Juni nanti kami akan melaksanakan perlombaan mewarnai dengan tema Bung Karno di Rumah Aspirasi Sihar Sitorus Center.” Tambah Koko Siagian, pengurus SSC Kabupaten Toba.

Kegiatan Bulan Bung Karno ini rencananya memang akan dilaksankan sebisa mungkin dinikmati oleh berbagai kalangan, termasuk kalangan millenial dimana salah satunya Sihar Sitorus Center juga akan mengadakan lomba Mobile Legend pada tanggal 23-29 Juni 2021.

“Anak-anak muda sekarang kan sedang gemar bermain Mobile Legend, untuk itu kami juga akan memberikan wadah sekaligus memeriahkan acara Bulan Bung Karno dengan mengadakan Sihar SItorus Mobile Legend Top Championship 2021 di Rumah Aspirasi SSC Kabupaten Toba.” tutup Koko Siagian.

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri menyambut baik berbagai kegiatan Bulan Bung Karno Tahun 2021.

“Ini sejalan dengan instruksi yang diberikannya kepada seluruh kader partai untuk terus memerkuat jati diri Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan,” katanya.

Hal itu, katanya, sebagai salah satu esensi pokok Trisakti yang digagas oleh Bung Karno sebagai jalan pembumian ideologi bangsa, yakni Pancasila.

Megawati mengingatkan bahwa berpolitik mengedepankan keseluruhan aspek kebudayaan bangsa. Bahwa berpolitik itu menyentuh elemen yang paling hakiki tentang rasa, imajinasi, dan daya cipta yang terus memperkuat aspek kemanusiaan.

Presiden Kelima RI ini menginstruksikan kader partai seluruh Indonesia agar menjadikan kantor partai sebagai rumah rakyat, tapi sekaligus menjadi rumah budaya.

“Dimana seluruh ekspresi kebudayaan nasional, dan pencapaian kebudayaan rakyat Indonesia dibahas, didiskusikan, dan ditampilkan di kantor partai,” ucapnya.

Sihar Sitorus Sosialisasikan Pentingnya Empat Pilar MPR RI dalam Menghadapi Tantangan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat

Sihar Sitorus Sosialisasikan Pentingnya Empat Pilar MPR RI dalam Menghadapi Tantangan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat

Anggota DPR RI Sihar PH Sitorus dari Fraksi PDI Perjuangan memaparkan pentingnya melaksanakan Empat Pilar MPR RI dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka menghadapi tantangan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Adapun Empat Pilar MPR RI itu adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

Hal itu disampaikan Sihar yang duduk di Komisi XI DPR-RI dalam rangka Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada konstituennya di Aula Hotel Pasirma, Kecamatan Aek Kanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura), pada Kamis (19/11/2020). Sihar yang terpilih sebagai Anggota DPR dari Dapil Sumut 2 (termasuk Labura) melakukan sosialisasi Empat Pilar secara daring dengan peserta dari kelompok masyarakat, para tokoh masyarakat, dan kalangan generasi muda dan kaum milenial di Labura.

“Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI ini wajib kami laksanakan sebagai Anggota DPR/MPR dalam rangka memasyarakatkan dan membumikan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika kepada semua lapisan dan kelompok masyarakat,” ujar Sihar.

Selain itu, Sihar dalam pemaparannya mengungkapkan pentingnya Empat Pilar MPR RI dalam menghadapi tantangan bernegara. Menurutnya ada banyak sekali factor yang masuk ke Indonesia dewasa ini yang berniat memecah belah bangsa.

Empat pilar MPR RI, adalah empat landasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang terdiri dari landasan ideologi, konstitusi, persatuan dan kesatuan dan semangat keberagaman sebagai modal sosial membangun kekuatan bangsa Indonesia.

“Bung Karno tahun 1960 telah mengguncang dunia dengan Pidato yang berjudul To Buid The World A New (Membangun Dunia Kembali) dan mengemukakan konsep Pancasila yang merupakan intisari dari peradaban Indonesia,” ujar Sihar Sitorus.

Sihar berharap masyarakat, khususnya generasi muda mampu mengikrarkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia patut berbangga memiliki Pancasila sebagai dasar negara.

Empat Pilar MPR RI disosialisasikan kepada seluruh Rakyat Indonesia berdasarkan amanat pasal 5 huruf a dan huruf b, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). MPR RI ditugasi untuk memasyarakatkan Ketetapan MPR, Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika kepada masyarakat di seluruh wilayah tanah air.

Salah satu peserta memberikan saran kepada Sihar demi menunjang sosialisasi Empat Pilar perlu digaungkan kembali pendidikan pancasila seperti dahulu kala sebagai kurikulum remis di sekolah-sekolah.

“Dulu ada mata pelajaran PPKN, sekarang P nya dihilangkan, yakni Pancasila jadi hanya Pendidikan Kewarganegaraan. Hal ini yang kemudian kepekaan generasi muda terhadap Pancasila menjadi sangat lemah dan mudah dipengaruhi pengaruh-pengaruh asing,” ujar Nababan.

Sihar berterimakasih atas masukan yang diberikan. Ke depannya akan dilakukan pembahasan lebih lanjut dalam memasukkan pancasila dalam kurikulum pelajaran di Sekolah.

Sebelum pelaksanaan kegiatan sosialisasi Empat Pilar ini dilakukan, kepada para peserta yang hadir diterapkan secara ketat aspek protokol kesehatan dengan pemeriksaan suhu tubuh, mencuci tangan sebelum kegiatan berlangsung, menggunakan masker, dan pengaturan jarak antar peserta kegiatan, dapat berlangsung dengan baik. (SN/Fiona)

Masa Pandemi, Sihar Sitorus Sosialisasikan Empat Pilar MPR RI kepada Mahasiswa dan Pelajar Asal Toba secara Daring

Masa Pandemi, Sihar Sitorus Sosialisasikan Empat Pilar MPR RI kepada Mahasiswa dan Pelajar Asal Toba secara Daring

Di tengah masa pandemi, tidak menyurutkan semangat Anggota MPR RI, Sihar PH Sitorus dalam Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada konstituennya di Dapil Sumut 2 Provinsi Sumatera Utara. Bertempat di Aula Marhara, Hotel GM Marsaringar, Balige, Jumat (25/9) sebanyak 75 peserta yang berasal dari Komunitas Mahasiswa dan Pelajar asal Toba yang lagi berada di kampung halamannya, mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan yang ditempatkan di Komisi XI membidangi Keuangan, Perbankan dan Perekonomian tersebut.

Dengan menjalankan protokol kesehatan seperti pemeriksaan suhu tubuh, mencuci tangan sebelum kegiatan berlangsung, menggunakan masker, dan pengaturan jarak antar peserta kegiatan dapat berlangsung dengan baik.

Sihar yang berada di Jakarta menyampaikan pentingnya Empat Pilar MPR RI dalam menghadapi tantangan bernegara , berbangsa dan bermasyarakat, yang sering kali dihadapi oleh mahasiswa dan pelajar dewasa ini.

“Rasa identitas kedaerahan tidak boleh lebih besar dari rasa Nasionalisme, meskipun kita orang Batak, meskipun kita Kristiani, tetapi kita dipersatukan oleh rasa kesatuan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Sihar.

Empat pilar MPR RI, adalah empat landasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang terdiri dari landasan ideologi, konstitusi, persatuan dan kesatuan dan semangat keberagaman sebagai modal sosial membangun kekuatan bangsa Indonesia.

Empat Pilar MPR RI disosialisasikan kepada seluruh Rakyat Indonesia berdasarkan amanat pasal 5 huruf a dan huruf b, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahuan 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). MPR RI ditugasi untuk memasyarakatkan Ketetapan MPR, Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika kepada masyarakat di seluruh wilayah tanah air.

Ayu Napitupulu salah satu peserta yang berasal dari Universitas Sumatera Utara menanyakan kepada Sihar bagaimana dirinya sendiri menghadapi tantangan bernegara dalam hal berpolitik saat diterpa isu agama. “Pak bagaimana Bapak menghadapi isu agama dalam kontestasi politik Pilgubsu yang lalu, dimana seperti yang kita ketahui, Bapak diterpa oleh isu agama dan kedaerahan,” ujar Ayu.

Menurut Sihar, isu agama dalam kontestasi politik tidak dapat dihindarkan.

“Menurut saya ya dihadapi saja, saya seorang Batak dan Protestan, saya tidak pernah malu mengakuinya, karena saya merasa Batak dan Protestan itu bagian dari Indonesia juga. Masalah jabatan dan kedudukan, saya rasa setiap orang sudah diatur jalannya oleh Dia,” ujar Sihar.

Selain membahas tantangan bernegara, Sihar juga menanyakan tantangan apa yang relevan dihadapi oleh Mahasiswa dan Pelajar di masa pandemi. Mahasiswa mengeluhkan tidak efektifnya pembelajaran secara daring di tengah masa pandemi dan juga tidak sebandingnya dengan UKT yang dibayarkan.

Salah satunya disampaikan oleh Fitri mahasiswa dari Institut Teknologi Sebelas Maret Surabaya. Fitri mengatakan kegiatan perkuliahan secara daring membuat pelajaran jadi sulit dimengerti dan sosialisasi dengan teman-teman juga sulit dilakukan.

“Kegiatan pembelajaran secara daring sering kali malah membebani mahasiswa selain itu sosialisasi dengan teman-teman juga sulit dilakukan,” ujar Fitri.

Sihar berharap setelah berlangsungnya kegiatan ini, peserta asal Toba yang menempuh pendidikan di seluruh penjuru Indonesia dapat menjadi influencer terhadap Empat Pilar MPR RI ini. “Harapannya kalian semua dapat menjadi influencer terhadap empat pilar MPR RI ini nantinya di dalam kehidupan bermasyarakat maupun saat menempuh pendidikan lainny,” ujar Sihar.

Pertemuan berlangsung hangat dan interaktif walaupun Sihar dan peserta tidak berada di lokasi yang sama berkat kemajuan teknologi. “Masa pandemi ini, masa nya anak-anak millenial berkreasi, karena apa-apa semuanya membutuhkan teknologi, seperti yang terjadi sekarang, semuanya berkat teknologi, saya di sini dan adik-adik di sana,” ujar Sihar. (Fiona/SN)