Anggota Komisi IX DPR RI, Dr. Sihar Pangihutan Hamonangan Sitorus, bersama Badan Gizi Nasional (BGN), melaksanakan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Aula HKBP Kota Porsea, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Sabtu (15/11/2025) pukul 10.00 WIB. Kegiatan ini turut menghadirkan Wakil Bupati Toba Drs. Audi Murphy Sitorus, perwakilan BGN Sumatera Utara, serta Kepala Dinas Kesehatan Toba dr. Freddy Sibarani sebagai narasumber.

Program MBG, yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto, diharapkan dapat mendukung terwujudnya Generasi Emas Indonesia 2045. Melalui kehadiran Dapur MBG dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 16 kecamatan se-Kabupaten Toba, pemerintah menargetkan peningkatan pemerataan gizi bagi anak dan kelompok rentan.

Dalam sambutan via Zoom, Sihar Sitorus menegaskan bahwa MBG merupakan salah satu agenda prioritas nasional yang membutuhkan pengawasan ketat. “Komisi IX bertugas dalam legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pengawasan terhadap MBG sangat penting agar program ini tepat sasaran, terutama karena anggaran yang dikelola sangat besar,” ujarnya.

Sihar menambahkan bahwa MBG bukan sekadar program bantuan pangan, melainkan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. “Penerima manfaat dari jenjang PAUD hingga SMA, baik negeri maupun swasta, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita harus benar-benar tercapai,” tegasnya. Ia berharap kebutuhan bahan baku untuk program ini dapat terpenuhi di Kabupaten Toba, sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap makanan sehat dan bergizi.

Wakil Bupati Toba, Drs. Audi Murphy Sitorus, menyatakan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap implementasi MBG. Menurutnya, program ini akan berperan besar dalam menekan angka stunting serta memenuhi kebutuhan gizi anak usia belajar. “Kami mendorong orang tua lebih peduli terhadap gizi seimbang. Kabupaten Toba menargetkan 26 dapur MBG yang tersebar di 16 kecamatan,” paparnya.

Sementara itu, Kadis Kesehatan Toba, dr. Freddy Sibarani, menjelaskan kesiapan dapur MBG di daerah tersebut. Setiap dapur wajib memenuhi standar kesehatan, termasuk memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). “Semua dapur harus lolos persyaratan administrasi, inspeksi lapangan, dan uji laboratorium. Standar seperti ventilasi, kebersihan, serta pengelolaan bahan makanan juga menjadi keharusan,” jelasnya.

Perwakilan BGN Sumatera Utara, Donal Simanjuntak, menambahkan bahwa SPPG hadir untuk membantu keluarga menengah ke bawah yang kesulitan menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak. Ia mengimbau masyarakat bersabar karena program MBG masih dalam tahap penyiapan infrastruktur dapur dan sistem distribusi sebelum dapat berjalan optimal.

Melalui sosialisasi ini, pemerintah pusat dan daerah menegaskan komitmen bersama untuk mewujudkan gizi berkualitas bagi generasi masa depan Indonesia. (Bee)

Categories Categories: all, Berita