Blog

Anggota Komisi IX DPR RI Sihar P. H. Sitorus mengajak masyarakat menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) sebagai langkah mencegah penyakit. Gerakan tersebut dapat dimulai dengan rutin berolahraga, mengonsumsi makanan bergizi, dan memeriksakan kesehatan secara berkala.

Ajakan itu disampaikan Sihar dalam kegiatan Sosialisasi Budaya Mutu dan Keselamatan Pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang berlangsung di Gedung Olahraga Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kamis (6/8/2026).

Kegiatan yang digelar bersama Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan RI tersebut diawali dengan senam sehat yang diikuti ratusan warga. Peserta juga memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan gratis bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pemeriksaan yang diberikan meliputi pengecekan tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat, hingga fungsi ginjal.

Sihar mengatakan, upaya menjaga kesehatan harus lebih diarahkan pada tindakan promotif dan preventif. Menurutnya, mencegah penyakit sejak dini lebih efektif dibandingkan melakukan pengobatan setelah kondisi kesehatan memburuk.

“Olahraga secara rutin, menjaga pola makan sehat, serta melakukan pemeriksaan kesehatan berkala merupakan langkah sederhana, tetapi sangat penting untuk mencegah penyakit seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung,” kata Sihar.

Ia menjelaskan, pemeriksaan berkala membantu masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal. Dengan demikian, penanganan dapat segera dilakukan sebelum penyakit berkembang menjadi lebih serius.

Berdasarkan sejumlah kegiatan Germas yang telah dilaksanakan, lanjut Sihar, tekanan darah tinggi menjadi salah satu gangguan kesehatan yang paling banyak ditemukan. Temuan tersebut dapat menjadi bahan bagi pemerintah dalam menyusun langkah pencegahan yang lebih tepat sasaran.

Sihar juga mendorong masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan untuk segera mengikuti Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Menurutnya, kepesertaan JKN-KIS penting untuk memberikan perlindungan dan memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan tanpa menghadapi kendala biaya.

Sementara itu, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengapresiasi perhatian dan dukungan Sihar terhadap pembangunan sektor kesehatan di wilayah tersebut.

Masinton menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sedang menjalankan sejumlah program prioritas, antara lain pembangunan RSUD Sorkam Barat, peningkatan beberapa puskesmas menjadi fasilitas rawat inap, serta rehabilitasi dan peningkatan sarana-prasarana RSUD Pandan.

Ketua Tim Kerja Pembinaan, Pengawasan, dan Pengelolaan Pengaduan Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan RI Riana Indrasan menambahkan, budaya mutu dan keselamatan pasien harus menjadi komitmen seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.

Ia menilai pelayanan yang aman, bermutu, dan berorientasi pada kebutuhan pasien merupakan unsur penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah Lisnawati Panjaitan, perwakilan RSUD Pandan, para kepala puskesmas, pimpinan klinik, personel Polres Tapanuli Tengah, serta ratusan peserta sosialisasi.

Anggota Komisi IX DPR RI Sihar P. H. Sitorus bersama Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menghadiri Sosialisasi Budaya Mutu dan Keselamatan Pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Kamis (6/8/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Pandan itu diikuti tenaga kesehatan, pengelola fasilitas pelayanan kesehatan, serta berbagai unsur masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Sihar menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program Kementerian Kesehatan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Ia juga mendorong penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) sebagai bagian dari upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Menurut Sihar, langkah promotif dan preventif menjadi cara yang lebih efektif sekaligus terjangkau untuk mencegah penyakit dibandingkan penanganan setelah masyarakat jatuh sakit.

Ia mengajak masyarakat rutin berolahraga, menerapkan pola makan sehat, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Pemeriksaan tersebut antara lain meliputi tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat, dan fungsi ginjal.

Pemeriksaan kesehatan dinilai penting untuk memetakan risiko penyakit tidak menular sejak dini, seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung.

Sementara itu, Masinton Pasaribu menyampaikan apresiasi kepada Sihar yang dinilai terus memberikan perhatian terhadap pembangunan sektor kesehatan di Tapanuli Tengah.

Masinton mengatakan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, terutama setelah bencana dan cuaca ekstrem yang melanda wilayah tersebut sejak 25 November 2025. Kondisi itu disebut masih berdampak terhadap sejumlah fasilitas kesehatan dan akses pelayanan masyarakat.

Pemkab Tapanuli Tengah juga mengusulkan sejumlah program prioritas kepada pemerintah pusat, di antaranya pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Sorkam Barat, peningkatan kapasitas sejumlah puskesmas menjadi fasilitas rawat inap, serta rehabilitasi sarana dan prasarana RSUD Pandan.

Menurut Masinton, pembangunan RSUD Sorkam Barat dibutuhkan untuk memperpendek waktu tempuh rujukan bagi masyarakat di wilayah barat Tapanuli Tengah. Selama ini, sebagian warga harus menempuh perjalanan sekitar tiga hingga enam jam untuk memperoleh pelayanan di RSUD Pandan.

Adapun peningkatan kapasitas puskesmas meliputi penambahan tempat tidur, penguatan jaringan listrik, perbaikan sanitasi, serta pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar.

Ketua Tim Kerja Pembinaan, Pengawasan, dan Pengelolaan Pengaduan Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan RI, Riana Indrasan, mengatakan sosialisasi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun budaya mutu dan keselamatan pasien secara konsisten.

Melalui penguatan budaya tersebut, setiap fasilitas pelayanan kesehatan diharapkan mampu memberikan layanan yang aman dan bermutu kepada masyarakat.

Kegiatan itu ditutup dengan pemeriksaan kesehatan gratis bagi peserta sebagai bentuk penerapan Germas. Turut hadir Kepala Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah Lisnawati Panjaitan, perwakilan RSUD Pandan, para kepala puskesmas, pimpinan klinik, dan sejumlah narasumber.

BPJS Kesehatan Cabang Pandan bersama Anggota Komisi IX DPR RI, Sihar P. H. Sitorus, menggelar sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) kepada masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah, Rabu (5/8/2026).

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat, kepesertaan, serta prosedur pelayanan kesehatan melalui Program JKN-KIS. Sosialisasi juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan dan kendala yang dihadapi saat mengakses layanan BPJS Kesehatan.

Sihar mengatakan Program JKN-KIS memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat. Karena itu, ia mendorong warga yang belum terdaftar agar segera menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Menurutnya, kepesertaan JKN-KIS dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dari risiko pembiayaan ketika membutuhkan pelayanan medis. Kesadaran menjaga kesehatan juga perlu ditingkatkan melalui edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan.

“Melalui edukasi kesehatan yang berkelanjutan, diharapkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat dan memanfaatkan layanan kesehatan semakin meningkat,” kata Sihar.

Politikus Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa akses terhadap pelayanan kesehatan merupakan hak setiap warga negara. Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dan masyarakat untuk memastikan pelaksanaan Program JKN berjalan optimal.

Dalam kegiatan tersebut, BPJS Kesehatan Cabang Pandan turut menyampaikan penjelasan mengenai mekanisme kepesertaan, hak dan kewajiban peserta, alur pelayanan berjenjang, serta layanan administrasi yang tersedia bagi masyarakat.

Masyarakat juga diimbau memastikan data kepesertaan sesuai dengan data kependudukan dan menjaga status kepesertaan tetap aktif agar tidak mengalami kendala ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.

Melalui sosialisasi ini, BPJS Kesehatan dan DPR RI berharap masyarakat semakin memahami Program JKN-KIS serta dapat memanfaatkan layanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Anggota Komisi IX DPR RI Sihar P. H. Sitorus mengajak masyarakat Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah, segera mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan guna memperoleh perlindungan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Ajakan tersebut disampaikan Sihar dalam kegiatan sosialisasi JKN-KIS di Aula Paroki Pangaribuan, Kecamatan Andam Dewi, Rabu (5/8/2026). Kegiatan itu bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat, hak, dan kewajiban peserta BPJS Kesehatan.

Karena masih dalam perjalanan menuju Tapanuli Tengah, Sihar mengikuti kegiatan melalui konferensi video. Ia mengatakan Program JKN-KIS merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memberikan akses pelayanan kesehatan yang merata kepada masyarakat.

“Karena itu, saya mengajak masyarakat yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan agar segera mendaftar sehingga mendapatkan perlindungan kesehatan ketika dibutuhkan,” kata Sihar.

Menurutnya, kepesertaan JKN-KIS tidak hanya memberikan rasa aman ketika masyarakat membutuhkan pengobatan, tetapi juga mendukung terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah diakses, dan berkeadilan.

Pelaksana Harian Camat Andam Dewi, Rudolf Simamora, mengapresiasi penyelenggaraan sosialisasi tersebut. Ia menilai kegiatan itu membantu menjawab berbagai pertanyaan masyarakat mengenai administrasi dan pelayanan BPJS Kesehatan.

“Kami berharap kegiatan seperti ini terus dilakukan karena sangat mengedukasi masyarakat,” ujar Rudolf.

Ia berharap meningkatnya pemahaman warga turut mendorong perluasan kepesertaan JKN-KIS di Kecamatan Andam Dewi. Dengan menjadi peserta, masyarakat diharapkan memiliki perlindungan lebih baik ketika membutuhkan pelayanan medis.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pandan M. Hidayat Al-Arieef menjelaskan mekanisme pendaftaran, manfaat yang dijamin, prosedur memperoleh pelayanan, serta jenis layanan yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan.

Peserta juga memperoleh informasi kontak yang dapat digunakan apabila menghadapi kendala administrasi ataupun membutuhkan pendampingan dalam proses pendaftaran dan pelayanan.

Pada sesi dialog, warga mengajukan pertanyaan mengenai perbedaan peserta mandiri dan peserta yang iurannya ditanggung pemerintah, mekanisme rujukan, serta tata cara mengubah status kepesertaan.

Salah seorang warga, Sauli Simanjuntak, menilai materi sosialisasi disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami. Ia berharap kegiatan serupa dapat diselenggarakan secara berkala agar masyarakat semakin memahami Program JKN-KIS.

Sosialisasi tersebut turut dihadiri jajaran BPJS Kesehatan Cabang Pandan, Polsek Barus, Pemerintah Kecamatan Andam Dewi, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan ratusan warga.

Anggota Komisi IX DPR RI, Sihar Sitorus, menyoroti pentingnya peran ayah dalam pembangunan keluarga serta meminta kejelasan data terkait stunting dan keluarga berisiko stunting saat rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN di ruang rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Dalam rapat tersebut, Sihar memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI). Ia menilai peran ayah memiliki kontribusi penting dalam pembentukan karakter dan kesehatan mental anak.

“Saya secara khusus mungkin mau menegaskan kembali tentang gerakan ayah teladan Indonesia. Kalau tadi Pak Edi mengatakan ibunya harus diberesin dulu, diurus dengan baik sehingga stunting mungkin setengahnya. Saya tentunya melihat peran ayah kayaknya terlalu di-discount, tetapi sebenarnya sangat penting dalam pembentukan sehingga si anak ketika dewasa menjadi anak yang baik secara mental,” ujar Sihar.

Ia juga mengingatkan pentingnya keterlibatan tenaga profesional dalam program tersebut. Dalam hal ini psikolog dan konselor. “Mungkin menjadi penting di dalam program Pak Menteri untuk melibatkan psikolog ataupun konselor dalam membentuk dalam gerakan ayah teladan ini,” lanjutnya.

Selain itu, Sihar meminta data yang lebih rinci mengenai kasus stunting baru, khususnya pada anak usia dibawah 24 bulan. Menurutnya, data tersebut penting untuk mengukur efektivitas intervensi yang telah dilakukan pemerintah.

“Saya ingin melihat lebih tepatnya ada berapa sih sebenarnya kalau kita kategorikan stunting baru, berarti di bawah 24 bulan. Karena kenapa 24 bulan? Karena berkenaan dengan vaksinasi pada umumnya juga selesai dalam waktu 18 bulan sampai 20 bulan,” katanya.

Ia menambahkan bahwa data mengenai perkembangan anak setelah periode 1.000 hari pertama kehidupan juga perlu ditampilkan secara lebih jelas. “Kita bisa lihat stunting baru, risiko tadi Bapak menyampaikan ada risiko nanti, kemudian setelah 1.000 hari itu kayak gimana, dan kita masih ada 800 hari kemudian untuk sampai ke balita. Setelah itu kita enggak lagi bisa menurunkan efek stunting itu secara signifikan,” ujarnya.

Terkait program intervensi keluarga berisiko stunting, Sihar menilai pemerintah tidak hanya perlu menyampaikan jumlah sasaran yang ditangani, tetapi juga tingkat keberhasilan program tersebut. “Berkaitan dengan program penting, dari 1,6 juta target berisiko stunting itu baru setengah daripada cerita yang ingin Bapak sampaikan. Yang kita perlu dengar adalah lolosnya itu berapa banyak,” tegasnya.

Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini juga mengaitkan persoalan stunting dengan tingginya angka kehamilan tidak diinginkan yang menurutnya mencapai sekitar 14 persen. “Berkaitan dengan tingginya preferensi kehamilan tidak diinginkan sekitar 14 persen, jadi lebih dari satu orang per 10 orang, sangat-sangat besar,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Sihar meminta penjelasan lebih lanjut mengenai penggunaan data desil dalam penentuan sasaran program keluarga berisiko stunting. Menurutnya, terdapat perbedaan antara asumsi yang digunakan dan kelompok sasaran yang ditetapkan.

“Saya hanya ingin memastikan bahwa data yang Bapak sampaikan ini bisa clear juga, karena saya melihat ada penggunaan asumsi menggunakan desil satu, tetapi target pentingnya itu desil satu sampai tiga,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti perbedaan capaian penerima manfaat dan capaian kuota program pada tahun 2026 yang dinilainya cukup jauh berbeda. “Kalau kita bandingkan capaian yang penting 2025 dengan sekarang sampai dengan Juni atau 18 Juli 2026 ini, porsinya antara capaian penerima dengan capaian kuota sangat jauh berbeda, 19 persen dengan 9 persen. Jadi mungkin perlu kita lihat lebih jauh, Pak,” pungkasnya. (ayu/ssb/dpr.go.id)