admin

Author: admin

61 posts

Sihar Sitorus : Diharapkan Pemerintah Daerah Memudahkan Pelayanan Perizinan Untuk UMKM

admin

16.04.202516.04.2025 - 15:24

Anggota Komisi IX DPR RI fraksi PDI Perjuangan,Dr. Sihar Pangihutan Hamonangan Sitorus, B.S., B.A., M.B.A. menghimbau agar Pemerintah Daerah dapat memudahkan pelayanan perizinan kepada masyarakat yang ingin melaksanakan UMKM,terutama yang berhubungan dengan olahan dan makanan.

Hal itu disampaikan di statement akhir sosialisasi Komisi IX DPR RI bersama BPOM dalam tema memilih Obat dan Makanan yang benar dan sehat.

“Kosmetik dan obat itu berbeda. Kosmetik itu untuk bagian luar tubuh dan obat itu di dalam tubuh. Jadi diharapkan masyarakat sebagai pengguna harus sering – sering berkonsultasi dengan Badan POM dalam memilih obat dan kosmetik. Periksa no registrasi produknya, cek kata BPOM dan Dep.Kes. nya serta tanggal kadaluarsanya.”,ujar Sihar.

“Dan juga dalam hal makanan olahan yang dibuat dalam bentuk UMKM,di saat sekarang diharapkan memiliki perizinan yang sesuai dengan aturan, seperti sertifikat Halal dan juga izin BPOM nya. Untuk itu diharapkan pemerintah daerah setempat di saat sekarang ini dapat memudahkan masyarakat di kalangan UMKM dalam mengurus perizinan”,lanjutnya.

Di saat yang sama anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah fraksi PDI Perjuangan,Joko Pranata Situmeang memberikan sambutan dalam acara tersebut.

“Banyak sekali sekarang selebgram yang sudah memiliki followers banyak membuat kosmetik atas nama sendiri ,tanpa ada uji laboratorium dan juga lisensi yang benar. Untuk itu kita harus berhati hati dalam memiliki kosmetik dan mengikuti petunjuk dari BPOM agar tetap aman dan sehat”,pungkas Joko.

“Untuk masalah tentang perizinan kami Wakil Rakyat bertanggung jawab untuk memudahkan masyarakat dalam menjalani segala sesuatu urusan. Jadi kalau memang terkendala terhadap layanan perizinan masyarakat dapat langsung memberitahukan ke kami anggota DPRD agar bisa memberikan dukungan yang mungkin dapat memudahkan urusan tersebut”,tandasnya.

Sosialisasi bersama BPOM yang berlangsung di Aula Paroki Santa Lusia Kecamatan Pinang Sori Kabupaten Tapanuli Tengah dihadiri perwakilan BPOM Sumut, Dwi Setio,s.si.,Apt.,M.Sc. selaku Ketua Tim Infokom sebagai pembicara, Anggota DPRD Kabupaten Tapteng fraksi PDI Perjuangan, Joko Pranata Situmeang.

Tampak hadir pula perwakilan Polres Tapteng IPDA Cuanda,MP. ,SH.HM.(Perwira Pengendali /Padal), Perwakilan Dinas Kesehatan Asma Sitohang ( Kabid SDK ),Camat Pinang Sori, Agus Harianto, Kepala Puskesmas Pinang Sori, Achi Ruddin Hutabalang.

Untuk informasi dan konsultasi BPOM ,masyarakat dapat menghubungi nomer yang tertera 08116060533.

(Irwansyah putra )

Sosialisasi Bersama Badan POM, Sihar Sitorus : Cerdas Memilih Produk Untuk Kecantikan Kita

admin

13.04.202513.04.2025 - 10:30

Kunjungan Kerja Perseorangan Anggota DPR RI Komisi IX dari fraksi Partai PDI Perjuangan Dr. Sihar P.H. Sitorus, B.S, B.A, M.B.A ke Kota Sibolga Sumatera Utara di Gedung Nasional Kota Sibolga Sumatera Utara pada Minggu,13 April 2025 kali ini bersama Balai Besar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Sumatera Utara untuk mensosialisasikan tentang kesadaran memilih produk kosmetika yang aman dan bermutu.

Tampak hadir plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sibolga ,Sri Wahyuni,SKM,M.Si. perwakilan dari RSUD Kota Sibolga ,jajaran perwakilan BPOM Sumut dan ratusan masyarakat Kota Sibolga.

Dalam sambutannya Sihar Sitorus menyampaikan bahwa kecantikan itu penting, namun tak lepas kecantikan tergantung dari produk – produk perawatan yang beredar di masyarakat.

“Untuk itu karena kecantikan itu penting, maka dibutuhkan bagi kita untuk tau produk – produk perawatan kecantikan yang beredar tersebut apakah baik dan aman buat kita, begitu pula dengan obat dan makanan”,ujar Sihar Sitorus.

Di saat yang sama Kepala Balai Besar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Sumut Drs. Martin Suhendri,apt.,M.Farm. mensosialisasikan dan menghimbau untuk jangan salah memilih kosmetik.

“Semua manusia membutuhkan kosmetik dari bayi bahkan sampai tua. perlunya pengetahuan terhadap produk kosmetik yang aman dan baik buat tubuh kita”,kata Martin.

“Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang digunakan di bagian luar tubuh manusia. Hati hati melakukan pemutih dengan cara disuntik. Fungsi kosmetik, membersihkan,mewangikan,mengubah penampilan, memperbaiki bau badan,atau melindungi dan memelihara tubuh pada kondisi baik. Jadi, produk bukan termasuk kosmetik jika disuntikkan,mampu menyembuhkan luka ,radang dan lain lain”,paparnya.

Martin kembali menghimbau agar konsumen pengguna kosmetik tidak mudah tergoda iklan, diskon murah ,produk kosmetik tidak bermerek atau abal – abal serta tidak terdaftar di BPOM.

“Yang mengawasi produk ada 3 yakni produsen nya/pelaku usaha sendiri ,pemerintah bersama anggota DPR dan masyarakat yang menjadi konsumen dari produk kosmetik tersebut dan harus memastikan keamanan ,kemanfaatan dan juga kutu dari kosmetik yang beredar”,tegas Martin.

“Selalu ingat cek klik sebelum membeli atau menggunakan kosmetik. Pastikan no registrasi BPOM bertanda NA dan 11 digit angka harus keluar. Mengecek no registrasi BPOM pada produk kosmetik dapat juga dilakukan dengan cara online”, tambah Martin.

Martin menjelaskan bahwa kosmetik dibagi 2 yaitu kosmetik perawatan kulit dan kosmetik dekoratif atau make up. Dan bentuknya bisa berupa bentuk padat, serbuk , gel, cairan, aerosol (spray).

“Tidak semua produk kosmetik bisa cocok pada kulit setiap orang. Pastikanlah membeli produk yang telah terdaftar dan membeli di official resmi. Karena produk yang diaplikasikan tenaga media itu tidak pernah diperjual belikan secara online”.

Martin juga menjelaskan bahwa agar konsumen menghindari produk kosmetik yang over claim,berlebihan tentang kegunaan produk dan tidak dapat mempertanggung jawabkan kebenaran secara ilmiah serta menyimpang dari sifat,keamanan dan cara penggunaan kosmetik.

“Hati – hati dengan kosmetik yang dilarang bahan – bahannya seperti adanya logam berat, mercury atau bahan – bahan pengawet yang berbahaya buat manusia. Perhatikan kosmetik yang anda beli dan gunakan,warnanya tidak berubah, tidak berbau tengik dan bentuk Tidak menggumpal ,encer atau berubah”,lanjut Martin.

“Pada intinya kesehatan dan kecantikan adalah nilai tertinggi pada diri kita. Untuk menjadi cantik itu berarti akan identik dengan menjadi lebih sehat. Jangan sampai karena tergiur oleh iklan – iklan menyesatkan untuk produk kosmetik ,kecantikan itu malah menjadi beresiko”,tutupnya.

Sementara itu plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sibolga ,Sri Wahyuni SKM,M.Si. saat diwawancarai mengapresiasi sosialisasi yang baru saja dilaksanakan.

“Saya mewakili dari Pemerintah Kota Sibolga sangat mendukung apa yang telah dilakukan oleh Pak Sihar bersama BPOM tadi. Untuk BPOM sendiri, kami untuk kota Sibolga kan belum ada. Jadi harapan kami karena kita termasuk kota yang dekat dengan perlintasan wilayah Tapanuli ,kalau bisa ada perwakilan BPOM untuk meliputi wilayah Sibolga ,Tapanuli Tengah ,Tapanuli Selatan dan Madina”,ungkap Sri Wahyuni.

“Hal itu untuk memudahkan koordinasi terkait hal – hal yang berhubungan dengan obat dan makanan ini dapat dilakukan dengan cepat. Dan selebihnya dari itu Pemerintah Kota Sibolga khususnya Walikota Sibolga mendukung dan menyambut baik kerjasama dengan BPOM di Kota Sibolga”,tutupnya. (Irwansyah/KawalSumut.com)

Gelombang PHK Massal di Industri Tekstil: Anggota DPR RI Sihar Sitorus Soroti Faktor Penyebab dan Dampak Regulasi

admin

12.03.202512.03.2025 - 3:43

Jakarta – Anggota DPR RI Komisi IX dari Fraksi PDI Perjuangan, Sihar Sitorus, menyoroti faktor-faktor penyebab gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di industri tekstil, terutama di PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Dalam rapat bersama Kementerian Tenaga Kerja, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Sihar menegaskan bahwa PHK massal ini bukan sekadar dampak dari kondisi ekonomi global, tetapi juga dipicu oleh kebijakan dalam negeri yang kurang berpihak pada industri lokal.

Menurut data Asosiasi Produsen Serat dan Benang Indonesia, dalam dua tahun terakhir, sekitar 60 perusahaan tekstil tutup dan menyebabkan 250.000 tenaga kerja kehilangan pekerjaan.

Faktor-Faktor Penyebab PHK Massal di Industri Tekstil

Sihar mengidentifikasi tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya PHK massal dalam sektor ini:

1. Manajemen Perusahaan yang Buruk (Bad Management)

Salah satu penyebab utama kebangkrutan perusahaan tekstil adalah pengelolaan keuangan yang tidak efektif. Sihar menyoroti kemungkinan bahwa utang perusahaan yang membengkak dan ketidakmampuan manajemen dalam menyusun strategi bisnis yang adaptif membuat banyak perusahaan tekstil tidak bisa bertahan.

“Apakah PHK ini akibat dari manajemen perusahaan yang buruk, di mana mereka mengambil keputusan bisnis yang tidak tepat? Apakah investasi yang mereka lakukan justru menyebabkan beban utang besar? Ini yang perlu kita gali lebih dalam,” ujarnya.

Ia juga meminta agar kurator yang saat ini menangani rekening dan aset Sritex memberikan penjelasan transparan terkait kondisi keuangan perusahaan serta kemampuan mereka untuk tetap beroperasi.

2. Dampak Regulasi: Kebijakan Impor yang Tidak Terkontrol

Salah satu faktor eksternal yang memperburuk kondisi industri tekstil adalah kebijakan pemerintah yang membuka keran impor secara luas, terutama setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024.

“Kebijakan ini membuka keran impor secara besar-besaran, membuat pasar domestik dibanjiri produk impor murah. Akibatnya, industri lokal semakin tertekan dan banyak yang tidak mampu bersaing,” ujar Sihar.

Ia mencontohkan bahwa banyak pengusaha yang sudah menginvestasikan modal besar dalam produksi, namun terpaksa menanggung kerugian karena harga pasar tidak naik akibat membanjirnya produk impor. Ini membuat banyak perusahaan kesulitan menjual produk mereka dengan harga yang kompetitif, hingga akhirnya memilih untuk menghentikan produksi dan melakukan PHK.

3. Dampak Krisis Ekonomi dan Perubahan Tren Konsumsi

Selain itu, faktor ekonomi global dan perubahan pola konsumsi masyarakat juga turut berperan dalam melemahkan industri tekstil. Penurunan daya beli masyarakat serta pergeseran ke produk yang lebih murah membuat industri tekstil dalam negeri semakin terjepit.

“Jika industri tekstil lokal tidak didukung dengan kebijakan yang melindungi produk dalam negeri, maka semakin banyak perusahaan yang akan tumbang,” tegasnya.

Dampak PHK Massal dan Urgensi Solusi Konkret

Selain mengidentifikasi faktor penyebab, Sihar juga menyoroti dampak luas dari PHK massal ini, yang tidak hanya berdampak pada pekerja yang kehilangan mata pencaharian, tetapi juga pada keluarga mereka yang bergantung pada pendapatan dari sektor ini.

Ia mengingatkan bahwa gelombang PHK ini dapat terus meningkat jika tidak ada intervensi serius dari pemerintah, terutama dalam mengoreksi kebijakan impor dan memberikan dukungan kepada industri tekstil lokal.

“Jika dalam dua tahun terakhir sudah ada 60 perusahaan yang tutup, maka tren ini bisa terus berlanjut jika pemerintah tidak segera mengambil langkah strategis. Kita butuh solusi konkret, bukan sekadar wacana,” tegasnya.

Tuntutan DPR RI: Pemerintah Harus Bertindak

Untuk mengatasi masalah ini, Sihar meminta Kementerian Tenaga Kerja dan instansi terkait untuk:

Mengevaluasi kebijakan impor tekstil agar industri lokal tidak semakin terpuruk.
Mengawal transparansi keuangan perusahaan yang bangkrut untuk memastikan hak-hak pekerja tetap dipenuhi.
Menyusun strategi nasional untuk membuka lapangan kerja baru, terutama bagi pencari kerja terdampak PHK maupun pencari kerja pada umumnya.
Melibatkan kurator dan manajemen perusahaan dalam diskusi publik, guna mencari solusi terbaik untuk keberlanjutan industri tekstil di Indonesia.

“Kita tidak bisa terus membiarkan kebijakan yang justru memperburuk kondisi industri nasional. Pemerintah harus hadir dan memberikan solusi nyata agar industri tekstil tidak semakin hancur,” pungkasnya.

Data Akurat Penting untuk Penanganan Stunting dan Isu Kependudukan

admin

22.02.202522.02.2025 - 12:26

Anggota DPR RI Sihar Sitorus menekankan pentingnya pemanfaatan data yang akurat dan berbasis wilayah dalam upaya penanganan stunting serta isu-isu kependudukan lainnya dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN yang berlangsung pada Rabu 19 Februari 2025.

Dalam rapat tersebut, Sihar Sitorus menggarisbawahi bahwa angka prevalensi stunting sangat bervariasi antar daerah, sehingga kebijakan yang diterapkan tidak bisa bersifat one-size-fits-all. Ia mencontohkan bahwa di Surabaya, prevalensi stunting hanya 1,2%, jauh di bawah angka nasional yang masih berada di kisaran 21%. Kalau dibandingkan dengan Kabupaten yang ada di Kepulauan Nias akan jauh sekali perbedaannya. Hal ini menunjukkan bahwa ada faktor tertentu yang mempengaruhi persebaran kasus stunting di berbagai wilayah.

“Dengan adanya data yang akurat, kita bisa melihat pola yang terjadi di berbagai daerah dan menyesuaikan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya memiliki angka stunting yang lebih rendah dibandingkan daerah lainnya, sehingga perlu ada keberpihakan terhadap daerah dengan angka stunting tinggi dalam formulasi kebijakan,” ujar Sihar.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya perspektif yang digunakan dalam memahami stunting, apakah lebih dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, kualitas makanan, atau kesehatan. Sihar menyinggung keberhasilan negara Peru dalam menurunkan angka stunting dari 30% menjadi 10% dalam waktu 15 tahun sebagai contoh keberhasilan yang patut dikaji lebih dalam.

“Stunting ini adalah masalah kompleks dan multidimensi yang membutuhkan kolaborasi antar kementerian dan lembaga. Kita harus belajar dari berbagai pengalaman internasional dan menerapkannya sesuai dengan kondisi di Indonesia,”tegasnya.

Tidak hanya menyoroti isu stunting, Sihar juga mengangkat persoalan lansia dan ketimpangan partisipasi kerja antara laki-laki dan perempuan. Menurutnya, data menunjukkan bahwa usia harapan hidup perempuan lebih panjang daripada laki-laki, namun tingkat partisipasi kerja perempuan masih lebih rendah. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam kebijakan kependudukan jangka panjang, terutama dalam memastikan produktivitas lansia tetap terjaga.

“Saat ini, lansia di Indonesia sebagian besar adalah perempuan. Jika partisipasi kerja perempuan tetap rendah, maka di masa tua mereka akan lebih rentan terhadap masalah ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, kita perlu menyiapkan program jangka panjang untuk mengatasi persoalan ini,” jelasnya.

Di sisi lain, Sihar juga menyinggung tren childfree yang lebih banyak terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, serta bagaimana hal ini dapat berdampak pada kebijakan kependudukan di masa depan. Ia menekankan perlunya memiliki data yang lebih detail mengenai persebaran balita dan tren kependudukan agar kebijakan yang diterapkan dapat lebih efektif.

“Persoalan kependudukan, baik itu stunting, lansia, maupun tren kelahiran, harus kita lihat dengan perspektif yang tepat. Apakah ini lebih disebabkan oleh faktor ekonomi, kesehatan, atau pola makan? Dengan memahami akar masalahnya, kita bisa menyiapkan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan,” tutup Sihar.

Rapat kerja ini menjadi momentum penting dalam membahas strategi nasional dalam menghadapi tantangan kependudukan di Indonesia. Dengan pendekatan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor, diharapkan kebijakan yang dihasilkan dapat lebih akurat dan tepat sasaran.

Sihar Sitorus Pimpin Pelantikan BPN Parsibona Indonesia Raya 2024-2029: Komitmen Nyata untuk Membangun Huta Raja Sitorus dan Melestarikan Budaya

admin

15.02.202515.02.2025 - 2:34

Parsibona Indonesia Raya (PIR) resmi melantik Badan Pengurus Nasional (BPN) untuk periode 2024-2029 dalam sebuah acara yang penuh makna dan kebersamaan. Ketua Umum PIR, Sihar P.H. Sitorus, dalam pidatonya menekankan pentingnya peran serta seluruh keluarga besar Sitorus dalam menjaga dan membangun warisan adat serta budaya yang telah diamanahkan.

Dalam sambutannya, Sihar P.H. Sitorus menyampaikan bahwa mandat adat dan budaya yang diberikan kepada PIR merupakan sebuah simbol yang penuh makna dan tanggung jawab besar. Meski menghadapi berbagai keterbatasan, seperti pemahaman adat dan waktu, PIR justru melihat tantangan ini sebagai peluang untuk terus berbuat yang terbaik bagi organisasi dan keluarga besar Sitorus.

“Kami menyadari bahwa menjaga adat dan budaya bukanlah tugas yang ringan, tetapi justru dalam keterbatasan inilah kami menemukan kekuatan untuk terus berjuang. PIR hadir untuk menyatukan dan menguatkan keluarga besar Sitorus,” ujar Sihar.

Sebagaimana arahan dari Dewan Pembina, sosialisasi menjadi aspek penting dalam memperkuat keberadaan PIR. Oleh karena itu, Sihar mengajak seluruh pengurus dan keluarga besar Sitorus untuk bekerja sama dalam menyebarkan nilai-nilai dan visi organisasi kepada generasi berikutnya. Sosialisasi bukanlah tugas yang mudah, tetapi dengan kerja sama dan tekad yang kuat, hal ini dapat diwujudkan.

Dalam pelaksanaan program, PIR telah mengambil langkah konkret dengan membangun Huta Raja Sitorus sebagai pusat kebersamaan dan simbol kekuatan keluarga besar Sitorus. Dengan dimulainya pembangunan ini, diharapkan semakin banyak anggota keluarga yang tergerak untuk berkontribusi.

“Kami berharap pembangunan Huta Raja Sitorus ini menjadi pemantik semangat bagi kita semua. Saat hati kita semakin ringan untuk saling membantu, maka percepatan pembangunan akan lebih mudah terealisasi,” tambah Sihar.

Sihar menekankan bahwa pembangunan Huta Raja Sitorus sejalan dengan program pemerintah yang bertujuan untuk mengembangkan destinasi wisata di wilayah Danau Toba. Khususnya, PIR ingin menggali potensi wilayah Danau Toba di Sibisa sebagai asal mula Raja Sitorus dengan mengajak para ahli guna memberikan masukan terkait kolaborasi antara agrowisata dan budaya Batak.

“Pembangunan ini bukan hanya sekadar menghadirkan lokasi wisata, tetapi juga menjadi pengingat bagi keturunan Raja Sitorus akan budaya dan adat istiadat mereka, agar tidak tergerus oleh zaman dan teknologi,” ujar Sihar.

Menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, Sihar juga menyoroti pentingnya pembinaan generasi muda, terutama dalam hal karakter dan kompetensi. Sihar menyampaikan bahwa saat ini keturunan Raja Sitorus tersebar di berbagai belahan dunia dan memiliki beragam profesi yang tentunya dibutuhkan dalam menyukseskan pembangunan ini.

PIR memiliki 21 anggota DPRD di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat yang diharapkan dapat berperan aktif dalam memperkenalkan organisasi serta mendukung misi PIR dalam pembangunan Huta Raja Sitorus.

Selain itu, Sihar menekankan dalam Mars Sitorus terdapat nilai-nilai kebersamaan yang mampu mempererat hubungan antaranggota keluarga besar. Nilai-nilai ini diyakini akan menjadi pendorong utama dalam menyukseskan pembangunan Huta Raja Sitorus dan program-program lainnya yang telah dirancang PIR.

Salah satu program strategis PIR saat ini adalah upaya pengembalian tanah Sitorus di Sibisa, yang puluhan tahun lalu dipinjamkan kepada pemerintah. Proses ini masih dalam perjalanan panjang, tetapi tetap menjadi salah satu prioritas utama PIR dalam memperjuangkan hak-hak keluarga besar Sitorus.

“Kami sedang mengupayakan agar tanah Sitorus di Sibisa dapat kembali ke tangan keluarga besar kita. Ini bukan perkara mudah, namun dengan doa dan usaha bersama, kami yakin hal ini dapat terwujud,” jelas Sihar.

Ke depan, PIR berkomitmen untuk mengintegrasikan program kerja Dewan Pembina dengan pengurus, menciptakan inovasi, serta menanamkan nilai-nilai kebersamaan, baik dalam pemikiran, materi, maupun doa, demi kemajuan organisasi. Dengan semangat gotong royong dan kebersamaan, PIR optimis dapat menjadi organisasi yang lebih solid dan bermanfaat bagi seluruh keluarga besar Sitorus.

Raker dengan Kemenkes, DJSN, & BPJS Kesehatan, Sihar Sitorus Soroti Dua Isu Utama Ini

admin

13.02.202513.02.2025 - 15:37

Anggota Komisi IX DPR RI, Sihar P. H. Sitorus menyoroti dua isu utama dalam sistem layanan kesehatan nasional saat rapat kerja bersama Kementerian Kesehatan, Ketua DJSN, Ketua Dewas BPJS Kesehatan, dan Direktur BPJS Kesehatan. Fokus utama pembahasan adalah implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dan perubahan klasifikasi rumah sakit, yang dinilai memiliki dampak besar terhadap sistem kesehatan nasional. Hasil validasi terhadap 2.766 rumah sakit menunjukkan bahwa rumah sakit swasta lebih banyak menerapkan KRIS dibandingkan rumah sakit umum daerah (RSUD), baik secara penuh maupun sebagian.

Menanggapi temuan ini, Sihar P. H. Sitorus mempertanyakan lambatnya implementasi di rumah sakit pemerintah. “Pemerintah memiliki otoritas dan anggaran yang cukup, tetapi mengapa RSUD justru tertinggal dalam penerapan KRIS? Apakah terdapat hambatan struktural, atau justru rumah sakit swasta melihat ini sebagai peluang bisnis yang lebih cepat untuk diadaptasi? Bahkan, bisa jadi ada tekanan tertentu untuk mempercepat implementasi di sektor swasta. Kalau kata Queen, ini seperti ‘Under Pressure’,” ujar politisi dari Fraksi PDI Perjuangan (Dapil Sumut II). Selain implementasi KRIS, rapat ini juga membahas perubahan klasifikasi rumah sakit, dari sistem berbasis jumlah kamar (kelas A, B, C) menjadi berbasis kompetensi layanan.

Sihar menyoroti bahwa transformasi ini akan berdampak besar pada investasi rumah sakit, biaya operasional, serta akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. “Perubahan dari kuantitas ke kualitas tentu memiliki konsekuensi besar. Pergeseran investasi di rumah sakit dapat berdampak pada meningkatnya biaya layanan kesehatan. Sementara pemerintah ingin meningkatkan kualitas layanan, masyarakat tetap membutuhkan akses yang luas terhadap fasilitas kesehatan,” jelasnya.

Artikel ini telah tayang di
JPNN.com
dengan judul
“Raker dengan Kemenkes, DJSN, & BPJS Kesehatan, Sihar Sitorus Soroti Dua Isu Utama Ini”,
https://www.jpnn.com/news/raker-dengan-kemenkes-djsn-bpjs-kesehatan-sihar-sitorus-soroti-dua-isu-utama-ini

Sihar Sitorus Bersilaturahmi dengan Tokoh Adat dan Agama di Palas

admin

14.12.202314.12.2023 - 1:09

Dr. Sihar P.H. Sitorus anggota DPR RI Komisi XI Fraksi PDI Perjuangan bersilaturahmi dengan Tokoh Adat, Tokoh Agama serta masyarakat Kabupaten Padanglawas, Selasa (12/12/23) di Desa Salambue kecamatan Barumun, kemarin.

Kunjungan Anggota komisi XI yang membidangi keuangan dan ekonomi itu dalam rangka silaturahmi Lintas Etnis Nusantara (LEN) dengan tokoh Adat, Agama serta masyarakat dalam merajut budaya memperkokoh
Nusantara.

“Melalui Lintas Etnis Nusantara (LEN ) ini, kita kembali menggali apa yang menjadi peninggalan leluhur kita, kalau sudah jadi anggota DPR Provinsi atau Kabupaten harus ingat selalu Padanglawas. Dengan dukungan amang dan inang serta adik -adik semua, saya bisa duduk di Senayan di DPR RI,”ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Lintas Etnis Nusantara (LEN) Sumatera Utara Drs. H. Rahmad Pardamean Hasibuan mengatakan, kehadiran Sihar P. H. Sitorus ke Palas ini bertujuan merajut silaturahmi dengan tokoh agama dan adat serta masyarakat.

Terkhusus dalam pencalonan Sihar PH Sitorus sebagai calon wakil rakyat dari Dapil Sumut II melalui PDI Perjuangan, mari kita bergandengan tangan untuk memberikan dukungan kepadanya untuk pemilu serentak 2024.

Rahmad P. Hasibuan juga berharap, melalui pertemuan merajut persaudaraan dan budaya ini, mari kita satukan langkah untuk mengantarkan Bapak Sihar PH Sitorus kembali ke Senayan.

“Mengendepankan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka perbedaan pilihan bukan menjadi alasan kita merusak persaudaraan.” ucapnya.

Sementara, Ketua DPC PDI Perjuangan Palas Ir.H.Haris Simbolon mengatakan, ke depan Padanglawas membutuhkan figur sosok wakil rakyat yang berkualitas dan memiliki komitmen dalam mendorong pembangunan kemajuan daerah.

“Sosok figur wakil rakyat yang berkualitas tentu memiliki padangan yang luas untuk meningkatkan kemajuan daerah dari ketertinggalan sehingga bisa sejajar dengan kabupaten lainnya,” ujarnya.

Menurut Haris Simbolon, PDI Perjuangan selalu mengedepankan kepentingan rakyat kecil yang selalu membela “Wong Cilik”. Jadi jangan ragu untuk memilih sosok figur wakil rakyat yang berpihak dengan rakyat.

“Mari kita bangun kedaulatan demokrasi yang memberikan manfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan dengan memberikan amanah kepada sosok calon legislatif yang memiliki kepedulian terhadap daerah maupun nasional,” tandasnya.

source: realitasonline.id

Awali Masa Kampanye, Sihar Sitorus Kembali Jumpai Petani

admin

3.12.20233.12.2023 - 9:18

Mengawali masa kempanye pemilu tahun depan Sihar Sitorus, anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan kembali menjumpai konstituennya sekaliguskan menyalurkan bantuan alat—alat pertanian (alsintan) berupa traktor, mesin babat rumput, mesin pemipil jagung, handsprayer elektrik, dan mesin panen padi kepada 25 kelompok tani di Kecamatan Balige, Kabupaten Toba dan Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbanghasundutan.

Menurut Sihar, bantuan ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi kelompok—kelompok tani yang pernah dikunjungi beberapa waktu lalu, bukan semata—mata karena ingin berkampanye, tapi ini merupakan janji yang harus ditunaikan kepada kelompok tani.

“Ini merupakan aspirasi dari konstituen saya pada masa reses dan kunjungan daerah yang lalu, meski saya tidak duduk di Komisi yang membidangi pertanian secara langsung, tapi saya akan tetap upayakan membantu Bapak/Ibu,”ujar Sihar.

Beberapa kelompok tani mengungkapkan rasa terima kasih atas bantuan alat pertanian yang telah diserahkan kepada para petani. Dengan bantuan traktor roda empat ini kami berharap waktu dan kualitas pengolahan tanah lebih cepat dan lebih baik sehingga hasil panen kami juga meningkat, “ujar anggota Kelompok Tani Galung, Toba”.

Senada dengan Kelompok Tani Galung, Kelompok Tani Subur dari Humbanghasundutan juga menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan alat pemipil jagung, dengan alat tani ini kami merasa sangat terbantu karena waktu untuk memisahkan jagung dari bonggolnya bisa lebih cepat, biasanya kami memakai pemipil manual prosesnya pasti lebih lama.

Sihar memandang alat—alat pertanian ini tentu bisa memangkas biaya dan waktu serta meningkatkan produktivitas petani, baik dalam mengolah tanah maupun pada saat proses panen.

Semoga bantuan alat tani ini bisa meningkatan hasil panen bapak ibu, bisa menambah penghasilan,“ungkap sihar.

Sihar juga menitipkan pesan kepada kelompok tani untuk senantiasa merawat peralatan sebaik mungkin sehingga dapat bertahan lama.

Saya sebagai legislator akan terus mendorong agar kebutuhan dan kesulitan petani terus diperhatikan pemerintah, salah satunya terkait dengan dukungan irigasi yang bagus, “pungkasnya.

Sihar juga menegaskan, peningkatan infrastruktur di sektor pertanian sangat diperlukan dalam rangka mewujudukan ketahanan pangan masyarakat.

Anggota DPR Sihar Sitorus Dorong Pengembangan Desa Wisata di Nias

admin

22.10.202310.11.2023 - 8:01

Anggota DPR RI Komisi XI Sihar Sitorus mendorong agar pengembangan desa wisata dilakukan di Kepulauan Nias. Sihar menyebut desa wisata ini akan mendorong perekonomian di Nias.
Hal ini disampaikan Sihar saat diskusi bertajuk ‘Pengembangan Desa Wisata’ dengan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah Sibolga pada 18 hingga 21 Oktober 2023. Pelaksanaan diskusi ini didasari keprihatian akan banyaknya permasalahan yang menghambat perkembangan pariwisata Kepulauan Nias.

“Keprihatian akan banyaknya permasalahan yang menghambat perkembangan pariwisata Kepulauan Nias,” kata Sihar dalam keterangannya, Minggu (22/10/2023).

Dijelaskan sihar, pengembangan desa wisata memiliki tujuan menjadikan desa sebagai sebuah destinasi pariwisata dengan cara memadukan daya tarik wisata alam, budaya, layanan fasilitas umum pariwisata, serta aksesibilitas yang memadai.

Sihar memandang saat ini, potensi pariwisata Kepulauan Nias amatlah besar, dengan adanya berbagai objek desa wisata populer seperti Pantai Sorake, teluk yang memiliki ketinggian ombak ideal untuk para wisatawan peselancar pemula maupun profesional. Kedua, Desa Bawomatoluo dan desa Hilisimaetano.

Sihar menyebut kondisi desa ini masih sangat asli, lengkap dengan tradisinya, seperti rumah adat, tradisi lompat batu, tarian perang, dan budaya peninggalan megalitikum. Namun dibalik potensi yang besar tersebut, Sihar masih melihat berbagai kendala dalam pengembangan desa wisata di wilayah ini.

“Aksesibilitas jalan menuju berbagai dewa wisata misalnya, belum merata dan beberapa diantaranya berada dalam kondisi rusak, terutama di wilayah barat,” sebut anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Dari segi sumber daya manusia, lanjut Sihar, sebagian masyarakat Nias masih kurang mahir dalam berbahasa Indonesia. Sihar juga melihat masih adanya persepsi di masyarakat yang memandang pariwisata sebagai aktivitas musiman, sehingga enggan untuk menjadikan pariwisata sebagai sumber perekonomian utama.

Dengan berbagai tantangan tersebut, Sihar mengajak diadakan berbagai upaya agar potensi desa wisata di KepulauanNias dapat tetap dimaksimalkan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain, pengembangan desa wisata bisa dialokasikan melalui dana desa.

Kemudian, desa wisata harus mendatangkan pengalaman yang berbeda sehingga orang mau tinggal lebih lama di desa kita. Sihar menilai perlu adanya perubahan cara pandang seiring dengan kemajuan teknologi. Dulu kita bertransaksi bisa tawar menawar, sekarang semuanya serba pasti.

“Misalnya kalau kita pakai QRIS, transaksi akan lebih pasti dan efisien,” jelasnya.

Terakhir, Sihar menyatakan perlu adanya dorongan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan bahasa. Sehingga mempunyai kemampuan yang baik untuk berkomunikasi dengan wisatawan domestik maupun mancanegara.

Anggota DPR RI Sihar Sitorus Desak Bupati Toba Keluarkan SK Untuk Homestay

admin

27.02.202310.11.2023 - 8:03

Anggota DPR RI Sihar Sitorus Desak Bupati Toba Keluarkan SK Untuk Homestay

Siharsitorus.com, BALIGE – Anggota DPR RI Sihar Sitorus menyebut Menparekraf Sandiaga Uno sebagai menteri yang sangat ramah dan merakyat saat kunjungannya di Desa Lumban Gaol dalam peninjauan homestay.

Dalam kunjungannya, Menteri Sandiaga Uno memberikan aneka bantuan bagi homestay yang ada di Desa Lumban Gaol dan Janji Maria.

“Selamat datang kepada Pak menteri yang sangat ramah dan sangat merakyat ini dan membawa kita oleh-oleh berupa bantuan homestay bagi kita di Desa Lumban Gaol dan Janji Maria ini,” ujar Sihar Sitorus, Minggu (26/2/2023).

“Kiranya apa yang diberikan pemerintah menjadi bekal bagi kita untuk meningkatkan kesejahteraan kampung kita. Nah, tahapan-tahapan berikut pasti ada setelah menerima bantuan ini,” sambungnya.

Selanjutnya, ia meminta para stakeholder terkait memenuhi administrasi agar mendapatkan SK dan terdaftar sehingga dapat dipromosikan lebih luas.

“Kita harus minta SK dari Pak Bupati agar in ibis terdaftar dan kita mempromosikannya secara luas. Dan disinilah kita diuji bahwa masyarakat kita ini adalah mudah senyum,” terangnya.

“Saya di komisi XI yang berurusan dengan ekonomi dan perbankan, termasuk juga soal transaksi nontunai. Ini juga perlu kita pelajari supaya kita bisa menjangkau banyak orang luar sekaligus bisa bercerita soal indahnya Danai Toba,” katanya.

Dengan hadirnya sejumlah homestay di kawasan tersebut, ia berharap ekonomi masyarakat meningkat dan pengunjung dapat merasa puas sepulang dari Toba.

Iklan untuk Anda: Mantan Kapolrestabes Medan Resmi Jabat Kadiv Humas Polri, Perwira Polda Sumut
“Kita berharap, setiap pengunjung dapat pulang dengan puas dan penuh senyum,” pungkasnya.