Archive

Author: admin

87 posts

Sihar P. H. Sitorus Minta BGN Benahi Tata Kelola dan Lindungi Petugas Dapur MBG

Sihar P. H. Sitorus Minta BGN Benahi Tata Kelola dan Lindungi Petugas Dapur MBG

Anggota Komisi IX DPR RI Sihar P.H. Sitorus meminta Badan Gizi Nasional (BGN) membenahi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memprioritaskan perlindungan bagi kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kepala dapur, dan tim operasional. Ia mengusulkan audit internal di seluruh SPPG serta perbaikan pengaturan jam kerja.

Sihar mengatakan, usulan itu berangkat dari keluhan sejumlah kepala dapur mengenai beban kerja dan rutinitas yang dimulai sejak dini hari. Menurut dia, para petugas harus memastikan kesiapan bahan baku, keamanan pangan, ketepatan waktu distribusi, serta kelancaran administrasi.

“Banyak laporan yang masuk kepada saya terkait keluhan kepala dapur mengenai tekanan kerja, terutama rutinitas jam kerja yang dimulai sejak dini hari,” ujar Sihar di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Ia meminta BGN mengaudit kelayakan lokasi, sanitasi, kapasitas produksi, rantai pasok, kecukupan tenaga, dan pembagian jam kerja di setiap SPPG. Menurut Sihar, dapur yang belum memenuhi standar seharusnya tidak dipaksa beroperasi demi mengejar target perluasan program.

Sihar juga mendorong pengaturan jam kerja dan rotasi petugas, penyediaan waktu istirahat yang memadai, serta penyiapan tenaga pengganti agar kegiatan produksi dan distribusi tetap berjalan.

“Tidak adil jika Kepala SPPG diberi kewenangan besar dan diminta bertanggung jawab atas keamanan pangan serta jalannya dapur, tetapi dibiarkan bekerja dalam tekanan tinggi tanpa sistem perlindungan yang memadai,” katanya.

Sihar mengusulkan tiga bentuk perlindungan. Pertama, perlindungan hukum bagi kepala SPPG dan petugas yang menolak bahan pangan tidak layak, harga tidak wajar, atau instruksi yang bertentangan dengan standar. Kedua, layanan psikologis yang mudah diakses dan terjaga kerahasiaannya untuk membantu petugas menghadapi stres, kelelahan, dan tekanan kerja. Ketiga, pemeriksaan kesehatan berkala bagi tim operasional, termasuk kepala SPPG, ahli gizi, akuntan, juru masak, dan petugas distribusi.

Menurut Sihar, kondisi kerja petugas dapur berkaitan langsung dengan keamanan dan mutu makanan yang disalurkan kepada penerima program, termasuk anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

“Keselamatan dan kualitas program harus dimulai dari orang yang menyiapkan makanan setiap hari,” ujar Sihar.

Sihar Sitorus Dorong agar BKKBN tidak hanya Berhenti di Data, tapi sampai pada Eksekusi Kebijakan

Sihar Sitorus Dorong agar BKKBN tidak hanya Berhenti di Data, tapi sampai pada Eksekusi Kebijakan

Sihar P.H. Sitorus, Anggota DPR RI Komisi IX, menyatakan bahwa penguatan pemanfaatan data keluarga oleh Kemendukbangga/BKKBN merupakan langkah penting untuk mempercepat penurunan stunting. Namun, data tidak boleh berhenti sebagai angka, dashboard, atau peta keluarga berisiko. Data harus segera diterjemahkan menjadi kunjungan pendampingan, pemenuhan gizi ibu dan anak, akses layanan kesehatan, sanitasi yang layak, serta dukungan sosial bagi keluarga yang benar-benar membutuhkan.

“BKKBN memiliki posisi sangat strategis karena persoalan stunting tidak dimulai ketika anak sudah pendek atau kurang gizi. Masalahnya sering berakar sejak sebelum kehamilan, pada kondisi keluarga, pola makan, akses air bersih, penghasilan, dan pengetahuan orang tua. Karena itu, data keluarga harus dipakai untuk menemukan siapa yang berisiko, apa masalahnya, dan intervensi apa yang paling tepat bagi mereka,” kata Sihar P.H. Sitorus.

Menurut Sihar P.H. Sitorus, keberhasilan program tidak cukup diukur dari banyaknya keluarga yang masuk dalam sistem pendataan. Yang harus diukur adalah apakah keluarga berisiko benar-benar menerima layanan dan apakah kondisi anak membaik. Ia meminta Kemendukbangga/BKKBN, Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, puskesmas, posyandu, serta kader di desa bekerja dalam satu mekanisme yang jelas.

“Jangan sampai pemerintah memiliki data yang semakin lengkap, tetapi keluarga miskin tetap tidak mendapatkan makanan bergizi, ibu hamil tidak terpantau, dan balita bermasalah terlambat ditangani. Data harus menjadi pintu masuk pelayanan, bukan sekadar bahan laporan. Di situlah negara hadir secara nyata,” tegas Sihar P.H. Sitorus.

Sihar Sitorus Dukung Pesantren Bebas TB, Dorong Penguatan Peran Komunitas

Sihar Sitorus Dukung Pesantren Bebas TB, Dorong Penguatan Peran Komunitas

Anggota Komisi IX DPR RI, Dr. Sihar P.H. Sitorus, mendukung Gerakan Pesantren Bebas Tuberkulosis (TB) yang diluncurkan secara nasional di Pondok Pesantren Mawaridussalam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Ia meminta gerakan tersebut diikuti pemeriksaan aktif, pendampingan pengobatan, dan penguatan kerja sama dengan komunitas.

Menurut Sihar, pesantren merupakan ruang hidup sekaligus tempat pendidikan bagi jutaan santri yang membutuhkan perlindungan kesehatan secara setara dan berkelanjutan. Karena itu, penanggulangan TB perlu menjangkau kehidupan sehari-hari warga pesantren.

“Target ini tidak mungkin dicapai bila penanganan TB hanya diserahkan kepada rumah sakit atau puskesmas. Kita harus masuk ke ruang-ruang kehidupan masyarakat, termasuk pesantren. Karena itu, kerja sama antara Kementerian Kesehatan dengan komunitas, pengelola pesantren, kader kesehatan, organisasi masyarakat, dan para penyintas TB menjadi sangat penting,” kata Sihar.

Ia menegaskan, komunitas memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan, mengurangi stigma, serta mendampingi pasien agar menjalani pengobatan hingga tuntas. Komunitas juga dapat membantu penelusuran kontak erat dan menghubungkan keluarga dengan fasilitas kesehatan.

Sihar menyoroti berbagai hambatan yang dapat menyebabkan pasien menghentikan pengobatan, mulai dari rasa malu, takut dikucilkan, keterbatasan biaya transportasi, hingga kehilangan penghasilan dan minimnya pendampingan.

“Kemenkes menyediakan standar layanan, obat, diagnosis, dan sistem rujukan; komunitas memastikan layanan itu benar-benar sampai kepada masyarakat,” ujarnya.

Untuk itu, ia meminta peluncuran Gerakan Pesantren Bebas TB ditindaklanjuti dengan skrining aktif bagi santri dan pengasuh, pelacakan kontak erat, serta pemeriksaan lanjutan bagi warga pesantren yang berisiko. Langkah tersebut juga perlu mencakup terapi pencegahan TB sesuai hasil pemeriksaan dan ketentuan layanan, pengobatan pasien hingga tuntas, serta perbaikan kesehatan lingkungan asrama dan ruang belajar.

Menurutnya, program tersebut harus berjalan berkelanjutan. Pesantren perlu terhubung dengan puskesmas, dinas kesehatan, kantor Kementerian Agama, dan komunitas pendamping pasien dalam jejaring penanggulangan TB.

“Pesantren bebas TB bukan berarti pesantren yang tidak pernah menemukan kasus. Justru pesantren yang baik adalah pesantren yang berani menemukan kasus lebih dini, memastikan santri memperoleh pengobatan, melindungi kontak erat, dan menghapus stigma. Menutup-nutupi kasus hanya memperpanjang penularan,” tegasnya.

Sihar menilai peluncuran nasional di Deli Serdang menjadi momentum bagi Sumatera Utara untuk membangun model penanggulangan TB berbasis komunitas yang dapat diterapkan lebih luas.

Ia meminta pemerintah pusat memastikan ketersediaan obat, alat diagnosis, tenaga kesehatan, dan sistem data yang baik. Sementara itu, pemerintah daerah perlu menjamin kesiapan puskesmas dalam melakukan tindak lanjut serta melibatkan komunitas dan pengelola pesantren sejak perencanaan hingga evaluasi.

“Bebas TB harus dimulai dari keberanian untuk menemukan pasien, kesungguhan untuk mendampingi sampai sembuh, dan kerja sama yang tidak putus antara negara dengan masyarakat. Di situlah Gerakan Pesantren Bebas TB harus mengambil peran,” kata Sihar.

Kepesertaan JKN untuk Anak dan Remaja Meningkat, Sihar P. H. Sitorus Ingatkan Status UHC Sumut harus Siap

Kepesertaan JKN untuk Anak dan Remaja Meningkat, Sihar P. H. Sitorus Ingatkan Status UHC Sumut harus Siap

Anggota Komisi IX DPR RI, Sihar P. H. Sitorus, mengingatkan agar perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk bagi anak dan remaja, diikuti kesiapan layanan kesehatan serta dukungan pembiayaan di daerah.

Menurut Sihar, kepesertaan JKN yang mencakup 54,3 juta anak dan remaja usia 6–17 tahun dari total 284 juta peserta merupakan fondasi penting perlindungan kesehatan masyarakat. Namun, luasnya cakupan tersebut harus diimbangi dengan kepastian pelayanan ketika peserta membutuhkan pengobatan.

“Jangan sampai kita bangga karena jutaan anak sudah terdaftar dalam JKN, tetapi ketika mereka sakit, keluarganya masih dipusingkan oleh ketersediaan kamar, rujukan yang berbelit, atau biaya yang tidak tertangani,” ujar Sihar dalam keterangan tertulisnya.

Ia menyoroti pentingnya menjaga rencana alokasi anggaran Rp350 miliar untuk mendukung cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) Sumatera Utara pada 2027. Terlebih, terdapat informasi mengenai potensi pemotongan transfer ke daerah yang dapat mencapai lebih dari Rp1 triliun.

“JKN yang kuat harus ditopang oleh UHC daerah yang kuat. Jika anggaran UHC Sumatera Utara melemah, yang pertama kali merasakan dampaknya adalah warga yang paling membutuhkan,” tegasnya.

Sihar mengatakan, pencapaian UHC tidak cukup dilihat dari kepesertaan maupun besaran anggaran. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat dapat mengakses puskesmas, rumah sakit, obat-obatan, tenaga kesehatan, dan layanan rujukan.

Karena itu, menurutnya, dukungan pembiayaan harus disertai evaluasi kapasitas fasilitas kesehatan, ketersediaan tempat tidur, pemerataan tenaga medis, serta kerja sama BPJS Kesehatan dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi persyaratan.

“Tidak cukup mengatakan masyarakat sudah dijamin. Jaminan harus hadir dalam bentuk layanan yang bisa dijangkau, bermutu, dan manusiawi. Jangan ada pasien yang berpindah-pindah rumah sakit hanya karena persoalan kamar, rujukan, atau penjaminan,” katanya.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut juga meminta agar tekanan fiskal daerah tidak mengurangi akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Ia menilai efisiensi anggaran perlu dilakukan melalui penataan prioritas dengan tetap menjaga mutu layanan dasar.

“Pemotongan transfer pusat harus dijawab dengan penataan prioritas yang benar. Kesehatan masyarakat tidak boleh menjadi ruang pertama yang dikorbankan. Sumatera Utara membutuhkan UHC yang bukan hanya bertahan secara anggaran, tetapi semakin kuat dalam menjamin layanan bagi seluruh warga,” ujar Sihar.

Sihar Sitorus Minta Pemerintah Evaluasi Kebijakan Penciptaan Lapangan Kerja

Sihar Sitorus Minta Pemerintah Evaluasi Kebijakan Penciptaan Lapangan Kerja

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sihar Sitorus, meminta pemerintah mengevaluasi keterkaitan kebijakan industri, investasi, dan ketenagakerjaan agar lebih efektif menciptakan pekerjaan yang layak bagi masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Sihar menanggapi survei Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mengenai kondisi penciptaan lapangan kerja di Indonesia.

Mengutip pemberitaan Kontan, survei tersebut mencatat 73 persen ekonom menilai penciptaan lapangan kerja memburuk. Survei melibatkan 63 ahli ekonomi dan dilaksanakan pada 21 September hingga 13 Oktober 2026.

Sihar menilai temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara capaian indikator ekonomi dan kondisi yang dihadapi masyarakat dalam memperoleh pekerjaan.

“Sebanyak 73 persen ekonom, dengan menggunakan berbagai hipotesis, kumpulan data, dan pemodelan, menyimpulkan adanya kesenjangan lebar antara indikator makroekonomi serta investasi dan realitas kehidupan masyarakat dalam mencari pekerjaan,” ujar Sihar dalam keterangannya.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan pertumbuhan ekonomi dan investasi berdampak pada perluasan kesempatan kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat. Untuk itu, kebijakan industri dan investasi perlu berjalan selaras dengan kebutuhan dunia usaha serta pelindungan tenaga kerja.

“Hubungan antara kebijakan industri, investasi, kebutuhan dunia usaha, dan pelindungan tenaga kerja harus menghadirkan pola pikir bertumbuh atau growth mindset, sehingga dunia usaha dapat berkembang, kesempatan kerja bertambah, serta hak dan kesejahteraan pekerja tetap terlindungi,” katanya.

Sihar menekankan bahwa regulasi ketenagakerjaan perlu memberikan ruang bagi dunia usaha untuk berkembang dan merekrut pekerja, sekaligus menjamin pemenuhan hak tenaga kerja.

“Persoalan kita bukan semata-mata berapa banyak lapangan kerja yang dijanjikan pemerintah, melainkan apakah kebijakan yang dibuat benar-benar memungkinkan lapangan kerja itu tercipta,” tegasnya.

Ia mengingatkan agar perhatian terhadap pengaturan hubungan kerja berjalan seiring dengan upaya mendorong tumbuhnya pekerjaan baru.

Lebih lanjut, Sihar meminta pemerintah mengukur keberhasilan kebijakan ketenagakerjaan berdasarkan hasil yang dirasakan masyarakat. Penilaian tersebut, menurutnya, tidak cukup bertumpu pada besarnya anggaran, jumlah peserta pelatihan, atau pencapaian target administratif.

“Sebab, pada akhirnya, masyarakat tidak hidup dari statistik pertumbuhan ekonomi, melainkan dari pekerjaan dan penghasilan yang mereka peroleh,” katanya.

Raker dengan Kepala BPOM, Sihar Sitorus Berikan Catatan Penting Soal Obat, Gula, dan Racun Kemasan

Raker dengan Kepala BPOM, Sihar Sitorus Berikan Catatan Penting Soal Obat, Gula, dan Racun Kemasan

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sihar P. H. Sitorus, meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memastikan kebijakan di bidang obat dan pangan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik melalui penurunan biaya maupun pengurangan risiko kesehatan.

Hal tersebut disampaikan Sihar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama Kepala BPOM RI. Dalam rapat itu, ia menyoroti hilirisasi riset obat, pengendalian penyakit tidak menular, serta pengetatan standar keamanan kemasan pangan.

“Kita gampang bangga pada angka (misalnya) jumlah riset, ragam obat baru, aturan yang makin ketat. Namun, rakyat tidak hidup dari angka itu. Mereka hidup dari harga di apotek, dari harga bahan makanan, dan dari air yang mereka minum,” ujar Sihar.

Hilirisasi Riset Harus Berdampak pada Harga Obat

Sihar menilai kerja sama antara akademisi, industri, dan pemerintah dalam pengembangan obat perlu disertai indikator keberhasilan yang berorientasi kepada kepentingan pasien.

Menurutnya, hilirisasi riset tidak cukup hanya diukur berdasarkan pertambahan jumlah maupun jenis obat yang beredar. Dampaknya terhadap harga obat dan beban pembiayaan kesehatan masyarakat juga harus diperhitungkan.

“Pertanyaan saya sederhana. Setelah riset ini dihilirkan, harga obat ke masyarakat turun atau tidak? Kalau yang bertambah hanya jumlah dan variannya, sementara harganya tetap, berarti manfaatnya lebih banyak dinikmati pasar daripada pasien,” katanya.

Ia meminta setiap program pengembangan obat dari tahap riset hingga produksi dilengkapi proyeksi terukur mengenai dampaknya terhadap harga dan akses masyarakat.

Pengendalian Penyakit Tidak Menular Perlu Melihat Faktor Ekonomi

Dalam pembahasan penyakit tidak menular, Sihar mengingatkan pemerintah agar tidak hanya menekankan perubahan gaya hidup masyarakat. Tingginya kasus hipertensi, diabetes, dan obesitas, menurutnya, juga berkaitan dengan harga bahan pangan, daya beli, pendapatan masyarakat, serta kemampuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ia mengatakan pelaku UMKM kerap menggunakan gula, garam, dan lemak karena berpengaruh terhadap rasa, harga, dan daya tarik produk. Pilihan terhadap bahan yang lebih sehat juga dipengaruhi kemampuan finansial pelaku usaha.

“Kalau bahan yang lebih sehat harganya lebih mahal, wajar UMKM memilih yang murah. Jadi, ini bukan sekadar selera atau kedisiplinan, tetapi juga soal ongkos dan pendapatan per kapita,” tegasnya.

Sihar meminta pemerintah memetakan hubungan antara harga bahan baku, kemampuan UMKM, daya beli, dan pola konsumsi masyarakat. Ia juga meminta data perbandingan prevalensi penyakit tidak menular saat ini dengan kondisi 10 hingga 15 tahun lalu untuk mengetahui faktor utama yang memengaruhi perubahannya.

“Kalau memang hari ini lebih buruk, kita harus jujur bertanya, apa yang berubah? Di situlah letak jawaban kebijakannya, bukan sekadar pada imbauan,” ujarnya.

Soroti Masa Transisi Standar Kemasan Pangan

Sihar turut menyoroti rencana penurunan secara bertahap batas migrasi bahan berbahaya pada kemasan pangan berbahan plastik polikarbonat, dari maksimal 0,5 miligram per kilogram menjadi 0,3 miligram per kilogram, kemudian menuju 0,05 miligram per kilogram dalam empat tahun.

Ia mendukung peningkatan standar keamanan tersebut. Namun, BPOM diminta menyiapkan peta jalan yang jelas agar masyarakat tetap terlindungi selama masa transisi.

Selain risiko paparan terhadap masyarakat, pemerintah juga perlu mengantisipasi dampaknya terhadap industri. Pengetatan standar dinilai dapat meningkatkan impor kemasan yang telah memenuhi persyaratan atau menjadi peluang untuk memperkuat produksi kemasan dalam negeri.

“Kita ingin kualitas naik, itu tidak ada perdebatan. Yang saya minta, BPOM mempunyai peta jalan yang jelas untuk masa transisinya,” kata Sihar.

Ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan ketergantungan terhadap produk impor, membebani pelaku industri kecil, ataupun membuat masyarakat tetap menanggung risiko selama masa penyesuaian.

Sihar menegaskan kebijakan pengawasan obat dan pangan harus dinilai berdasarkan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Ia juga berkomitmen mengawal program-program BPOM agar dilengkapi data yang dapat diverifikasi dan ukuran keberhasilan yang jelas.

“Tugas kami memastikan kebijakan itu berpihak kepada orang banyak. Keberpihakan tersebut harus bisa dibuktikan dengan angka, bukan dengan janji,” pungkasnya. 

Sihar Sitorus Dorong Masyarakat Cegah Penyakit melalui Germa

Sihar Sitorus Dorong Masyarakat Cegah Penyakit melalui Germa

Anggota Komisi IX DPR RI Sihar P. H. Sitorus mengajak masyarakat menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) sebagai langkah mencegah penyakit. Gerakan tersebut dapat dimulai dengan rutin berolahraga, mengonsumsi makanan bergizi, dan memeriksakan kesehatan secara berkala.

Ajakan itu disampaikan Sihar dalam kegiatan Sosialisasi Budaya Mutu dan Keselamatan Pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang berlangsung di Gedung Olahraga Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kamis (6/8/2026).

Kegiatan yang digelar bersama Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan RI tersebut diawali dengan senam sehat yang diikuti ratusan warga. Peserta juga memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan gratis bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pemeriksaan yang diberikan meliputi pengecekan tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat, hingga fungsi ginjal.

Sihar mengatakan, upaya menjaga kesehatan harus lebih diarahkan pada tindakan promotif dan preventif. Menurutnya, mencegah penyakit sejak dini lebih efektif dibandingkan melakukan pengobatan setelah kondisi kesehatan memburuk.

“Olahraga secara rutin, menjaga pola makan sehat, serta melakukan pemeriksaan kesehatan berkala merupakan langkah sederhana, tetapi sangat penting untuk mencegah penyakit seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung,” kata Sihar.

Ia menjelaskan, pemeriksaan berkala membantu masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal. Dengan demikian, penanganan dapat segera dilakukan sebelum penyakit berkembang menjadi lebih serius.

Berdasarkan sejumlah kegiatan Germas yang telah dilaksanakan, lanjut Sihar, tekanan darah tinggi menjadi salah satu gangguan kesehatan yang paling banyak ditemukan. Temuan tersebut dapat menjadi bahan bagi pemerintah dalam menyusun langkah pencegahan yang lebih tepat sasaran.

Sihar juga mendorong masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan untuk segera mengikuti Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Menurutnya, kepesertaan JKN-KIS penting untuk memberikan perlindungan dan memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan tanpa menghadapi kendala biaya.

Sementara itu, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengapresiasi perhatian dan dukungan Sihar terhadap pembangunan sektor kesehatan di wilayah tersebut.

Masinton menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sedang menjalankan sejumlah program prioritas, antara lain pembangunan RSUD Sorkam Barat, peningkatan beberapa puskesmas menjadi fasilitas rawat inap, serta rehabilitasi dan peningkatan sarana-prasarana RSUD Pandan.

Ketua Tim Kerja Pembinaan, Pengawasan, dan Pengelolaan Pengaduan Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan RI Riana Indrasan menambahkan, budaya mutu dan keselamatan pasien harus menjadi komitmen seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.

Ia menilai pelayanan yang aman, bermutu, dan berorientasi pada kebutuhan pasien merupakan unsur penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah Lisnawati Panjaitan, perwakilan RSUD Pandan, para kepala puskesmas, pimpinan klinik, personel Polres Tapanuli Tengah, serta ratusan peserta sosialisasi.

Sihar Sitorus Dorong Penguatan Mutu Layanan dan Keselamatan Pasien di Tapanuli Tengah

Sihar Sitorus Dorong Penguatan Mutu Layanan dan Keselamatan Pasien di Tapanuli Tengah

Anggota Komisi IX DPR RI Sihar P. H. Sitorus bersama Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menghadiri Sosialisasi Budaya Mutu dan Keselamatan Pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Kamis (6/8/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Pandan itu diikuti tenaga kesehatan, pengelola fasilitas pelayanan kesehatan, serta berbagai unsur masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Sihar menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program Kementerian Kesehatan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Ia juga mendorong penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) sebagai bagian dari upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Menurut Sihar, langkah promotif dan preventif menjadi cara yang lebih efektif sekaligus terjangkau untuk mencegah penyakit dibandingkan penanganan setelah masyarakat jatuh sakit.

Ia mengajak masyarakat rutin berolahraga, menerapkan pola makan sehat, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Pemeriksaan tersebut antara lain meliputi tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat, dan fungsi ginjal.

Pemeriksaan kesehatan dinilai penting untuk memetakan risiko penyakit tidak menular sejak dini, seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung.

Sementara itu, Masinton Pasaribu menyampaikan apresiasi kepada Sihar yang dinilai terus memberikan perhatian terhadap pembangunan sektor kesehatan di Tapanuli Tengah.

Masinton mengatakan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, terutama setelah bencana dan cuaca ekstrem yang melanda wilayah tersebut sejak 25 November 2025. Kondisi itu disebut masih berdampak terhadap sejumlah fasilitas kesehatan dan akses pelayanan masyarakat.

Pemkab Tapanuli Tengah juga mengusulkan sejumlah program prioritas kepada pemerintah pusat, di antaranya pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Sorkam Barat, peningkatan kapasitas sejumlah puskesmas menjadi fasilitas rawat inap, serta rehabilitasi sarana dan prasarana RSUD Pandan.

Menurut Masinton, pembangunan RSUD Sorkam Barat dibutuhkan untuk memperpendek waktu tempuh rujukan bagi masyarakat di wilayah barat Tapanuli Tengah. Selama ini, sebagian warga harus menempuh perjalanan sekitar tiga hingga enam jam untuk memperoleh pelayanan di RSUD Pandan.

Adapun peningkatan kapasitas puskesmas meliputi penambahan tempat tidur, penguatan jaringan listrik, perbaikan sanitasi, serta pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar.

Ketua Tim Kerja Pembinaan, Pengawasan, dan Pengelolaan Pengaduan Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan RI, Riana Indrasan, mengatakan sosialisasi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun budaya mutu dan keselamatan pasien secara konsisten.

Melalui penguatan budaya tersebut, setiap fasilitas pelayanan kesehatan diharapkan mampu memberikan layanan yang aman dan bermutu kepada masyarakat.

Kegiatan itu ditutup dengan pemeriksaan kesehatan gratis bagi peserta sebagai bentuk penerapan Germas. Turut hadir Kepala Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah Lisnawati Panjaitan, perwakilan RSUD Pandan, para kepala puskesmas, pimpinan klinik, dan sejumlah narasumber.

Sihar Sitorus dan BPJS Kesehatan Sosialisasikan Program JKN-KIS di Tapanuli Tengah

Sihar Sitorus dan BPJS Kesehatan Sosialisasikan Program JKN-KIS di Tapanuli Tengah

BPJS Kesehatan Cabang Pandan bersama Anggota Komisi IX DPR RI, Sihar P. H. Sitorus, menggelar sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) kepada masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah, Rabu (5/8/2026).

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat, kepesertaan, serta prosedur pelayanan kesehatan melalui Program JKN-KIS. Sosialisasi juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan dan kendala yang dihadapi saat mengakses layanan BPJS Kesehatan.

Sihar mengatakan Program JKN-KIS memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat. Karena itu, ia mendorong warga yang belum terdaftar agar segera menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Menurutnya, kepesertaan JKN-KIS dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dari risiko pembiayaan ketika membutuhkan pelayanan medis. Kesadaran menjaga kesehatan juga perlu ditingkatkan melalui edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan.

“Melalui edukasi kesehatan yang berkelanjutan, diharapkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat dan memanfaatkan layanan kesehatan semakin meningkat,” kata Sihar.

Politikus Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa akses terhadap pelayanan kesehatan merupakan hak setiap warga negara. Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dan masyarakat untuk memastikan pelaksanaan Program JKN berjalan optimal.

Dalam kegiatan tersebut, BPJS Kesehatan Cabang Pandan turut menyampaikan penjelasan mengenai mekanisme kepesertaan, hak dan kewajiban peserta, alur pelayanan berjenjang, serta layanan administrasi yang tersedia bagi masyarakat.

Masyarakat juga diimbau memastikan data kepesertaan sesuai dengan data kependudukan dan menjaga status kepesertaan tetap aktif agar tidak mengalami kendala ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.

Melalui sosialisasi ini, BPJS Kesehatan dan DPR RI berharap masyarakat semakin memahami Program JKN-KIS serta dapat memanfaatkan layanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sihar Sitorus Ajak Warga Andam Dewi Aktif dalam Program JKN-KIS

Sihar Sitorus Ajak Warga Andam Dewi Aktif dalam Program JKN-KIS

Anggota Komisi IX DPR RI Sihar P. H. Sitorus mengajak masyarakat Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah, segera mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan guna memperoleh perlindungan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Ajakan tersebut disampaikan Sihar dalam kegiatan sosialisasi JKN-KIS di Aula Paroki Pangaribuan, Kecamatan Andam Dewi, Rabu (5/8/2026). Kegiatan itu bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat, hak, dan kewajiban peserta BPJS Kesehatan.

Karena masih dalam perjalanan menuju Tapanuli Tengah, Sihar mengikuti kegiatan melalui konferensi video. Ia mengatakan Program JKN-KIS merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memberikan akses pelayanan kesehatan yang merata kepada masyarakat.

“Karena itu, saya mengajak masyarakat yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan agar segera mendaftar sehingga mendapatkan perlindungan kesehatan ketika dibutuhkan,” kata Sihar.

Menurutnya, kepesertaan JKN-KIS tidak hanya memberikan rasa aman ketika masyarakat membutuhkan pengobatan, tetapi juga mendukung terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah diakses, dan berkeadilan.

Pelaksana Harian Camat Andam Dewi, Rudolf Simamora, mengapresiasi penyelenggaraan sosialisasi tersebut. Ia menilai kegiatan itu membantu menjawab berbagai pertanyaan masyarakat mengenai administrasi dan pelayanan BPJS Kesehatan.

“Kami berharap kegiatan seperti ini terus dilakukan karena sangat mengedukasi masyarakat,” ujar Rudolf.

Ia berharap meningkatnya pemahaman warga turut mendorong perluasan kepesertaan JKN-KIS di Kecamatan Andam Dewi. Dengan menjadi peserta, masyarakat diharapkan memiliki perlindungan lebih baik ketika membutuhkan pelayanan medis.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pandan M. Hidayat Al-Arieef menjelaskan mekanisme pendaftaran, manfaat yang dijamin, prosedur memperoleh pelayanan, serta jenis layanan yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan.

Peserta juga memperoleh informasi kontak yang dapat digunakan apabila menghadapi kendala administrasi ataupun membutuhkan pendampingan dalam proses pendaftaran dan pelayanan.

Pada sesi dialog, warga mengajukan pertanyaan mengenai perbedaan peserta mandiri dan peserta yang iurannya ditanggung pemerintah, mekanisme rujukan, serta tata cara mengubah status kepesertaan.

Salah seorang warga, Sauli Simanjuntak, menilai materi sosialisasi disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami. Ia berharap kegiatan serupa dapat diselenggarakan secara berkala agar masyarakat semakin memahami Program JKN-KIS.

Sosialisasi tersebut turut dihadiri jajaran BPJS Kesehatan Cabang Pandan, Polsek Barus, Pemerintah Kecamatan Andam Dewi, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan ratusan warga.