Blog

Anggota Komisi IX DPR RI, Sihar Sitorus, mengingatkan masyarakat dan pemerintah daerah untuk mewaspadai peningkatan kasus campak yang mulai menyerang anak-anak. Ia menilai penyakit ini tidak bisa dianggap sepele karena memiliki tingkat penularan yang sangat tinggi serta berpotensi menimbulkan komplikasi serius hingga kematian.

Peringatan tersebut disampaikan Sihar saat kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI ke Kota Yogyakarta dalam rangka pengawasan kesiapsiagaan daerah menghadapi Kejadian Luar Biasa (KLB) campak, Senin (30/03/2026).

“Campak adalah penyakit dengan daya tular sangat tinggi dan dapat menimbulkan komplikasi serius, bahkan kematian. Ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa,” ujar Sihar yang dikutip dari postingan Instagramnya.

Dalam kunjungan tersebut, ia menilai upaya pencegahan masih perlu diperkuat secara serius dan konsisten, terutama dalam aspek imunisasi dan edukasi masyarakat.

Sihar menjelaskan, virus campak dapat menyebar dengan cepat melalui droplet pernapasan maupun partikel udara. Virus ini masuk melalui saluran pernapasan, kemudian menyebar ke seluruh tubuh dengan gejala awal berupa demam, batuk, pilek, dan mata merah.

Secara klinis, campak memiliki pola khas, yakni demam tinggi yang disertai batuk, pilek, radang mata, munculnya bercak Koplik, hingga ruam makulopapular yang biasanya dimulai dari wajah dan menyebar ke seluruh tubuh.

“Virus ini memiliki masa inkubasi sekitar 10 hingga 14 hari dan sudah bisa menular sejak empat hari sebelum hingga empat hari setelah ruam muncul,” tambah Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dari Dapil SUMUT II ini.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa campak berisiko menyebabkan komplikasi berat seperti pneumonia, diare, hingga ensefalitis, terutama pada anak-anak, individu dengan gizi buruk, serta mereka yang belum mendapatkan vaksinasi.

Karena itu, Sihar menegaskan pentingnya perubahan pendekatan dalam penanganan penyakit menular, dari yang bersifat reaktif menjadi preventif.

“Kita tidak bisa terus bekerja seperti pemadam kebakaran yang baru bergerak setelah kejadian. Pendekatan preventif dan promotif harus menjadi prioritas,” tegasnya.

Ia juga mendorong pemerintah memastikan ketersediaan vaksin, pemerataan imunisasi, serta penguatan edukasi publik guna melindungi anak-anak dari ancaman wabah campak.

“Ini bukan sekadar soal angka, tetapi tentang menjaga dan melindungi masa depan anak-anak Indonesia,” pungkasnya.

Anggota DPR RI dari Komisi IX, Sihar Pangihutan Hamonangan Sitorus, kembali menggelar sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Sitoluama, Kabupaten Toba, Jumat (6/3/2026) pukul 10.00 WIB. Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Badan Gizi Nasional (BGN) serta Dinas Kesehatan Kabupaten Toba.

Dalam sambutannya, Sihar Sitorus menyampaikan bahwa Program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto dalam upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan mempersiapkan Generasi Emas Indonesia 2045.

Ia juga mendorong agar makanan khas daerah dapat dimasukkan dalam menu program MBG di Kabupaten Toba.

“Program MBG merupakan program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan gizi masyarakat dalam menyiapkan Generasi Emas Indonesia 2045. Makanan kearifan lokal seperti mie gomak dan lapet bisa menjadi menu MBG di 23 SPPG se-Kabupaten Toba,” ujar Sihar.

Menurut Sihar, program berskala nasional tersebut tentu memiliki berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, ia membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan agar program dapat terus diperbaiki.

Ia juga menilai potensi sektor agrikultur dan hortikultura di Kabupaten Toba cukup besar untuk mendukung penyediaan bahan pangan lokal bagi program MBG. Bahan-bahan lokal tersebut, kata dia, dapat dikombinasikan dengan menu sayur dan buah-buahan guna menciptakan pola makan yang lebih seimbang.

Selain itu, Sihar mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan untuk mencegah penyakit kronis seperti diabetes yang dapat menimbulkan biaya pengobatan tinggi.

Ia juga berharap masyarakat dapat memanfaatkan program tersebut untuk memasarkan hasil pertanian lokal melalui koperasi desa, sekaligus meminta pengelola dapur SPPG menjaga kebersihan lingkungan dan kualitas makanan yang disajikan.

Sementara itu, narasumber dari BGN pusat, Erdianta Sitepu, menjelaskan bahwa program MBG bertujuan memastikan seluruh anak Indonesia mendapatkan asupan makanan sehat dan bergizi setiap hari.

Ia menyebutkan, di Kabupaten Toba direncanakan terdapat 23 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan anggaran sekitar Rp900 juta untuk setiap unit.

“Program ini bukan hanya soal makanan, tetapi juga soal masa depan bangsa. Presiden ingin melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing pada 2045,” kata Erdianta.

BGN juga mengajak para orang tua untuk lebih memperhatikan pentingnya gizi seimbang bagi tumbuh kembang anak, sekaligus mendorong percepatan pembangunan dapur dan fasilitas SPPG di wilayah Kabupaten Toba.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toba, dr. Freddy S. Sibarani, MKM, dalam kesempatan tersebut menyoroti tingginya angka penyakit paru kronis di daerah tersebut. Ia mengimbau masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat, seperti rutin berolahraga, guna mencegah berbagai penyakit.

Ia juga menyampaikan bahwa dari total 23 SPPG yang direncanakan, sebanyak 16 unit telah berjalan, serta pihaknya aktif memberikan sosialisasi terkait pencegahan keracunan pangan.

Sebagai informasi, Program MBG diperuntukkan bagi peserta didik dari jenjang PAUD hingga SMA, baik negeri maupun swasta, serta bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Kegiatan sosialisasi tersebut turut dihadiri perwakilan BGN Sumatera Utara, Korwil BGN Sumut Miranda Sihombing, anggota DPRD Kabupaten Toba Fidel Hutahean, Kepala Desa Sitoluama Darma Pangaribuan, serta ratusan masyarakat yang hadir sebagai undangan. (Bee/KawalSumut.com)

Sihar Pangihutan Hamonangan Sitorus, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi IX dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, melakukan kunjungan kerja ke Balai Latihan Kerja (BLK) Landbouw di Dusun II, Desa Sibarani Nasampulu, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, Jumat (6/3/2026) sekitar pukul 17.00 WIB.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau langsung kondisi infrastruktur serta kelengkapan sarana dan prasarana pelatihan kerja di BLK tersebut.

Kedatangan Sihar disambut secara sederhana oleh Asisten III Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten Toba sekaligus Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perizinan, Verry S. Napitupulu. Ia didampingi Kepala Bidang Pembinaan Tenaga Kerja, Tulus Hutabarat, serta Kepala Desa Sibarani Nasampulu, Soltan Sibarani.

Dalam sambutannya, Verry Napitupulu menyampaikan bahwa kondisi BLK Landbouw saat ini masih membutuhkan perhatian lebih, khususnya terkait fasilitas pelatihan dan dukungan anggaran.

“Kondisi BLK di Landbouw Desa Sibarani Nasampulu masih sangat memerlukan perhatian. Kami masih menyesuaikan dengan kondisi yang ada dan saat ini sedang melakukan inventarisasi kebutuhan ke depan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, anggaran pelatihan kerja yang tersedia saat ini masih terbatas, yakni sekitar Rp10 juta untuk setiap pelatihan. Beberapa jenis pelatihan yang telah dilaksanakan antara lain pelatihan tukang las, tata kecantikan (salon), dan menjahit.

Menurutnya, pelaksanaan pelatihan juga masih menyesuaikan dengan 17 komponen standar yang ditetapkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Sementara itu, Kepala Desa Sibarani Nasampulu, Soltan Sibarani, berharap adanya tambahan program pelatihan di BLK, khususnya pelatihan mesin bubut yang dinilai memiliki peluang kerja luas, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

“Kami melihat kebutuhan tenaga kerja cukup besar, termasuk untuk bekerja di Korea Selatan dan Jepang. Sebelumnya kami sudah pernah mengirim lima orang untuk mengikuti pelatihan bahasa Korea melalui kerja sama dengan Pemkab Toba dan mereka sudah berangkat bekerja ke Korea Selatan,” katanya.

Usai mendengarkan paparan dan meninjau langsung kondisi fisik BLK Landbouw, Sihar Sitorus menilai fasilitas dan peralatan pelatihan di lokasi tersebut masih sangat minim.

Ia menyebutkan, kebutuhan tenaga kerja saat ini tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri, dengan beberapa bidang yang banyak dibutuhkan seperti caregiver dan tenaga pengelasan.

“Setelah mendengar pemaparan dari Disnaker, ternyata anggaran pelatihan yang hanya Rp10 juta per pelatihan masih sangat minim. Dari sarana yang ada, terlihat hanya tersedia beberapa peralatan seperti mesin jahit, peralatan salon, dan teknik mesin,” ujarnya.

Selain pelatihan berbasis keterampilan teknis, Sihar juga menilai pentingnya pengembangan pelatihan yang berkaitan dengan kearifan lokal masyarakat Toba.

“Kita juga perlu mengangkat pelatihan yang berkaitan dengan kearifan budaya lokal, misalnya terkait produksi tuak, karena hal itu sudah sangat melekat dalam kehidupan masyarakat Toba,” katanya.

Ia menambahkan, kebutuhan peningkatan anggaran pelatihan BLK akan menjadi perhatian Komisi IX DPR RI.

“Anggaran pelatihan BLK perlu ditambah dan hal ini akan kami bahas di Komisi IX. Apalagi ada permintaan dari pemerintah desa terkait pelatihan mesin bubut yang memang dibutuhkan masyarakat,” ujar Sihar.

Kegiatan kunjungan tersebut diakhiri dengan peninjauan area BLK Landbouw serta sesi foto bersama jajaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba dan pemerintah Desa Sibarani Nasampulu. (Bee/KawalSumut.com)

Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Anggota DPR RI Komisi IX Sihar Pangihutan Hamonangan Sitorus menggelar sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Jumat (6/3/2026). Kegiatan yang berlangsung di lapangan kantor kecamatan tersebut dihadiri ratusan relawan dan masyarakat setempat mulai pukul 10.00 WIB.

Sosialisasi menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya perwakilan BGN pusat Erdianta Sitepu yang menjabat Kasubbag Tata Usaha KPPG Medan Wilayah Kerja Sumatera Utara dan Aceh, serta Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kabupaten Toba Poltak Sianturi.

Dalam sambutannya, Sihar Pangihutan Hamonangan Sitorus menyampaikan bahwa Program MBG merupakan salah satu agenda prioritas nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak, sebagai persiapan menuju Generasi Emas Indonesia 2045.

“Program MBG merupakan salah satu agenda prioritas nasional yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto dalam peningkatan gizi untuk menyiapkan Generasi Emas Indonesia 2045,” ujar Sihar.

Ia juga mengingatkan agar kejadian yang pernah terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Toba tidak terulang kembali. Menurutnya, pengelola dapur SPPG harus menjaga kebersihan lingkungan dapur serta memastikan tidak ada penumpukan limbah.

Sihar turut menekankan pentingnya menjaga kualitas makanan yang disiapkan oleh para juru masak. Selain itu, ia mendorong agar bahan baku makanan yang digunakan berasal dari produk lokal guna mendukung perekonomian masyarakat setempat.

Sementara itu, Erdianta Sitepu menjelaskan bahwa Program MBG bertujuan memastikan seluruh anak Indonesia mendapatkan asupan makanan sehat dan bergizi setiap hari.

“Program ini bukan hanya soal makanan, tetapi juga tentang masa depan bangsa. Presiden Prabowo ingin melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing pada tahun 2045,” kata Erdianta.

Ia juga mengajak para orang tua untuk lebih memperhatikan pentingnya gizi seimbang dalam proses tumbuh kembang anak. Selain itu, BGN mendorong percepatan pembangunan dapur dan fasilitas SPPG di Kabupaten Toba.

Menurutnya, saat ini terdapat 23 SPPG yang direncanakan hadir di Kabupaten Toba dengan berbagai tujuan, antara lain mendukung peningkatan gizi, pendidikan, ekonomi masyarakat, serta pengentasan kemiskinan.

Di tempat yang sama, Poltak Sianturi menegaskan bahwa prinsip gizi seimbang menjadi hal utama dalam penyediaan makanan di 23 SPPG yang tersebar di Kabupaten Toba.

Ia menyatakan Pemerintah Kabupaten Toba berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan Program MBG yang menyasar peserta didik mulai dari PAUD hingga SMA, baik negeri maupun swasta. Program ini juga diperuntukkan bagi ibu hamil, ibu menyusui, serta balita sebagai penerima manfaat.

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya asupan gizi seimbang sekaligus mendukung keberhasilan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di daerah tersebut. (Bee/KawalSumut.com)

Anggota Komisi IX DPR RI, Dr. Sihar Pangihutan Hamonangan Sitorus, bersama Badan Gizi Nasional (BGN), melaksanakan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Aula HKBP Kota Porsea, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Sabtu (15/11/2025) pukul 10.00 WIB. Kegiatan ini turut menghadirkan Wakil Bupati Toba Drs. Audi Murphy Sitorus, perwakilan BGN Sumatera Utara, serta Kepala Dinas Kesehatan Toba dr. Freddy Sibarani sebagai narasumber.

Program MBG, yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto, diharapkan dapat mendukung terwujudnya Generasi Emas Indonesia 2045. Melalui kehadiran Dapur MBG dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 16 kecamatan se-Kabupaten Toba, pemerintah menargetkan peningkatan pemerataan gizi bagi anak dan kelompok rentan.

Dalam sambutan via Zoom, Sihar Sitorus menegaskan bahwa MBG merupakan salah satu agenda prioritas nasional yang membutuhkan pengawasan ketat. “Komisi IX bertugas dalam legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pengawasan terhadap MBG sangat penting agar program ini tepat sasaran, terutama karena anggaran yang dikelola sangat besar,” ujarnya.

Sihar menambahkan bahwa MBG bukan sekadar program bantuan pangan, melainkan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. “Penerima manfaat dari jenjang PAUD hingga SMA, baik negeri maupun swasta, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita harus benar-benar tercapai,” tegasnya. Ia berharap kebutuhan bahan baku untuk program ini dapat terpenuhi di Kabupaten Toba, sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap makanan sehat dan bergizi.

Wakil Bupati Toba, Drs. Audi Murphy Sitorus, menyatakan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap implementasi MBG. Menurutnya, program ini akan berperan besar dalam menekan angka stunting serta memenuhi kebutuhan gizi anak usia belajar. “Kami mendorong orang tua lebih peduli terhadap gizi seimbang. Kabupaten Toba menargetkan 26 dapur MBG yang tersebar di 16 kecamatan,” paparnya.

Sementara itu, Kadis Kesehatan Toba, dr. Freddy Sibarani, menjelaskan kesiapan dapur MBG di daerah tersebut. Setiap dapur wajib memenuhi standar kesehatan, termasuk memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). “Semua dapur harus lolos persyaratan administrasi, inspeksi lapangan, dan uji laboratorium. Standar seperti ventilasi, kebersihan, serta pengelolaan bahan makanan juga menjadi keharusan,” jelasnya.

Perwakilan BGN Sumatera Utara, Donal Simanjuntak, menambahkan bahwa SPPG hadir untuk membantu keluarga menengah ke bawah yang kesulitan menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak. Ia mengimbau masyarakat bersabar karena program MBG masih dalam tahap penyiapan infrastruktur dapur dan sistem distribusi sebelum dapat berjalan optimal.

Melalui sosialisasi ini, pemerintah pusat dan daerah menegaskan komitmen bersama untuk mewujudkan gizi berkualitas bagi generasi masa depan Indonesia. (Bee)

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sihar Sitorus, menyoroti lambannya realisasi anggaran Bantuan Gizi Nasional (BGN) serta meminta kejelasan mengenai dampak program Makanan Bergizi Gratis (MBG) terhadap perekonomian daerah. Hal itu disampaikan Sihar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama kementerian dan lembaga terkait di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Sihar mengungkapkan bahwa BGN mengelola anggaran sebesar Rp71 triliun dan mengajukan tambahan Rp28 triliun, sehingga total menjadi Rp99 triliun. Namun, hingga saat ini, realisasi anggaran baru mencapai Rp36,23 triliun.

“Masih ada Rp63,4 triliun lagi yang harus terserap dalam satu setengah bulan. BGN mungkin bisa memberi kami gambaran penyerapannya seperti apa sehingga benar-benar tercapai,” tegas Sihar.

Ia menekankan pentingnya akuntabilitas pengelolaan anggaran yang begitu besar agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal.

View this post on Instagram

A post shared by Sihar.P.H.Sitorus (@sihar.ph.sitorus)

Selain itu, Sihar juga menyoroti implementasi program MBG yang menurutnya tengah membangun suatu ekosistem baru, khususnya di sektor peternakan. Ia menilai perlu ada kejelasan terkait komponen biaya tinggi dalam rantai produksi.

“Bicara ekosistem, biaya tinggi itu di mana? Apakah di ayam itu sendiri, di pakan, kualitas bibit ayamnya, atau di mana?” ujarnya.

Berdasarkan perhitungannya, anggaran Rp100 triliun untuk program MBG hanya berpotensi menyumbang sekitar 0,04 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, ia berharap program tersebut dapat menjadi daya ungkit (leverage) yang signifikan bagi ekonomi daerah.

“Yang kita inginkan, MBG bisa menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi. Supply chain menjadi penting untuk dikaji,” tambahnya.

Sihar juga mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam mendukung pasokan bahan pangan untuk program MBG. Ia mencontohkan potensi perikanan di Dapil Sumut II yang kaya sumber daya ikan sebagai peluang penguatan ekonomi daerah.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat akan menciptakan “ruang bermain yang kreatif dan inovatif” tanpa terbebani oleh biaya tinggi. Ia menegaskan, keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga oleh rasa tanggung jawab bersama dari semua pihak.

“Kalau terjadi masalah seperti keracunan, masyarakat harus merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab. Bukan saling menyalahkan, tapi bersama-sama mencari solusi,” pungkas Sihar.

Anggota DPR RI Komisi IX, Sihar Sitorus, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN).

Hal tersebut disampaikan Sihar saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis di Aula Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Jumat (17/8/2025).

“Rakyat harus sejahtera, sehat, dan bergizi. Tapi semua itu butuh komitmen kuat dalam pelaksanaannya. Pemerintah dan rakyat harus kompak, saling merangkul, bukan saling menyalahkan,” ujar Sihar di hadapan peserta sosialisasi.

Menurutnya, program gizi gratis ini bukan sekadar pembagian makanan, tetapi merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan produktif. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat, terutama di daerah.

Sementara itu, perwakilan Badan Gizi Nasional, Tati Herlia, menyampaikan bahwa lembaganya terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program di berbagai daerah.

“Apabila masyarakat menemukan pelanggaran di lapangan, silakan melapor melalui situs resmi dengan alamat www.bgn.go.id. Kami ingin program ini berjalan sesuai standar baik dari sisi kebersihan, gizi, maupun waktu memasak yang maksimal lima jam,” jelas Tati.

Dari pihak Dinas Kesehatan Mandailing Natal, drg. Nikmah, M.K.N, menjelaskan bahwa program makan bergizi memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan dasar anak-anak sekolah.

“Program ini mencakup karbohidrat, protein, buah, dan sayur dengan porsi seimbang. Semua bahan pangan disesuaikan dengan kebutuhan anak serta ketersediaan lokal agar mudah diperoleh dan tetap terjangkau,” katanya.

Program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat menjadi gerakan nasional yang tidak hanya meningkatkan kesehatan pelajar, tetapi juga mendukung perekonomian lokal melalui pemanfaatan produk pertanian dan perikanan masyarakat setempat. (KS)

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dr. Sihar Pangihutan Hamongan Sitorus, BSBA, MBA memimpin kegiatan sosialisasi Program Bangga Kencana di Gedung Nasional Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sabtu (4/10). Program ini merupakan bagian dari upaya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam pembangunan keluarga, kependudukan, serta percepatan penurunan stunting.

Dalam kesempatan tersebut, Sihar Sitorus menegaskan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap program Bangga Kencana. Menurutnya, keluarga merupakan pondasi utama bangsa, sehingga keluarga yang sehat dan terencana akan menjadi kunci lahirnya generasi emas Indonesia. Ia juga membuka ruang dialog dengan masyarakat untuk menyampaikan masukan, kendala, maupun kebutuhan terkait pelaksanaan program.

Kegiatan sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari BKKBN, antara lain Rabiatul Adawiyah selaku Ketua Tim Kerja Peningkatan Kompetensi dan Kebijakan Strategis BKKBN Sumatera Utara, serta Windo Harjoin Sidabutar dari Dinas PPKBP3A Tapanuli Utara.

Rabiatul Adawiyah menyampaikan bahwa tujuan sosialisasi adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pembangunan keluarga berkualitas. “Kami mendorong masyarakat untuk turut serta dalam membangun keluarga yang sehat, bahagia, dan sejahtera,” ujarnya.

Sementara itu, Windo Harjoin Sidabutar menambahkan, partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan melalui berbagai langkah, di antaranya mencegah pernikahan dini, memberikan edukasi kepada remaja, serta meningkatkan kesadaran akan perencanaan keluarga dan pencegahan stunting melalui gizi seimbang.

Acara berlangsung interaktif dengan sesi tanya jawab, pengisian kuesioner, dan pembagian hadiah. Kegiatan ini turut dihadiri Camat Siborong-borong Lamour Situmorang, perwakilan TNI-Polri, serta ratusan masyarakat setempat.

Tapanuli Utara – Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Dr. Sihar Pangihutan Hamongan Sitorus, BSBA, MBA memimpin sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Aula Mini Kampus IAKN Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Kegiatan yang dimulai pukul 14.00 WIB ini dihadiri ratusan mahasiswa dan civitas akademika, dipimpin langsung oleh Rektor IAKN Tarutung, Prof. Dr. Ir. Albiner Siagian, M.Si.

Rektor Albiner Siagian dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran Sihar Sitorus di kampus mereka. Ia menilai kehadiran Sihar menjadi motivasi tersendiri bagi mahasiswa. “Kami sangat menyambut hangat kehadiran Amang Doktor Sihar Sitorus ke IAKN Tarutung. Cara beliau menyampaikan materi sangat interaktif, layaknya seorang dosen kepada mahasiswa. Empat Pilar juga memiliki keserupaan dengan filosofi Dalihan Natolu dalam budaya Batak, yang menjadi landasan kuat dalam kehidupan bermasyarakat,” ungkap Albiner.

Dalam pemaparannya, Sihar Sitorus mengajak mahasiswa merefleksikan pentingnya Empat Pilar sebagai pondasi bangsa Indonesia, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ia menekankan bahwa lahirnya Indonesia berawal dari gagasan besar para pendiri bangsa. “Sumpah Pemuda 1928 adalah contoh nyata bagaimana generasi muda dari berbagai daerah menyatukan persepsi dan komitmen untuk membangun bangsa. Semangat itulah yang harus kita warisi,” ujar Sihar.

Acara turut dihadiri Wakil Rektor II Dr. Elisamark Sitepu, Wakil Rektor III Dr. Hanna D. Aritonang, M.Th, Chyntia M. Situmeang, M.Th, Wakapolres Taput Kompol S. Anak Ampun, SH, serta perwakilan Rumah Aspirasi Sihar Sitorus Centre. Mahasiswa IAKN Tarutung juga menampilkan paduan suara sebagai bagian dari rangkaian kegiatan.