Blog

Blog

Sihar Sitorus Bersama Bupati Toba, dan BPODT Melakukan Pertemuan Pengembangan Wisata Danau Toba

Sihar Sitorus Bersama Bupati Toba, dan BPODT Melakukan Pertemuan Pengembangan Wisata Danau Toba

Dalam rangka pengembangan kawasan wisata super prioritas Danau Toba, Bupati Toba, Ir. Poltak Sitorus hadiri pertemuan bersama Anggota DPR RI, Dr. Sihar P.H. Sitorus BSBA, MBA dan Dirut. Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), Jimmy Bernardo Panjaitan di Sapadia Villa Bukit Gibeon, Sibisa ,Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba – Sumatera Utara, Rabu (11/5/2022).

Pertemuan ini dilakukan guna menindaklanjuti adanya rencana atau masterplan dari pihak BPODT untuk membangun spot spot wisata di kawasan Danau Toba khususnya di Kabupaten Toba.
Seperti yang disampaikan oleh Jimmy, rencana untuk membangun spot spot wisata di kawasan Danau Toba yang dimaksud adalah untuk memaksimalkan anggaran yang dialokasikan Pemerintah Pusat dalam mendukung Danau Toba sebagai kawasan wisata super prioritas nasional (KSPN).

Namun, Jimmy melanjutkan bahwa menurut survei yang telah dilakukan oleh konsultan BPODT dimana sesuai masterplan yang telah dirancang terdapat Beberapa kendala dalam anggaran pembiayaan.

Menanggapi hal tersebut, DPR RI Sihar Sitorus mengharapkan melalui pertemuan ini Pemerintah Daerah dan BPODT dapat bersinergi dan mencari solusi dimana salah satunya adalah dengan mengundang investor yang mau menanamkan modal.

Sihar mengharapkan investor yang akan menanamkan modalnya bukan satu investor saja melainkan terdiri dari beberapa investor yang berasal dari kumpulan punguan punguan marga dan merupakan putra putra asli daerah di Danau Toba baik yang sudah ada di perantauan. Hal ini dimaksudkan agar meminimalisir terjadinya konflik sosial, budaya, dan adat di tengah masyarakat kedepannya.

Sementara itu, Bupati Toba dalam penyampaiannya menyambut baik rencana tersebut dan menyarankan untuk mengadakan Toba Investment Forum di Jakarta dimana Jakarta merupakan tempat yang paling strategis untuk dapat mempertemukan calon investor yang mewakili punguan punguan marga yang ada diseluruh Indonesia bahkan di luar Indonesia untuk dapat hadir.

Turut mendampingi Bupati Toba dalam pertemuan, Plt. Kadis Kominfo Sesmon T.B Butarbutar, Plt. Kadis Pendidikan Rikardo Hutajulu, Plt. Kepala Bappelitbangda Sofyan Sitorus, Kabag Pembangunan Rihat Pasaribu, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Try Sutrisno P. Samosir, dan beberapa pejabat lainnya. (ndigonews.id)

Gelar Diskusi Publik di Sibolga, Sihar Sitorus: UMKM Masih Terkendala Modal

Gelar Diskusi Publik di Sibolga, Sihar Sitorus: UMKM Masih Terkendala Modal

Anggota Komisi XI DPR RI, Sihar Sitorus mengungkap, hingga saat ini permodalan masih menjadi kendala utama bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Tak cuma di Kota Sibolga, tetapi juga secara nasional.

Hal itu dikatakan Sihar Sitorus kepada wartawan usai menggelar diskusi publik sekaligus menyerap aspirasi dari pelaku UMKM, mahasiswa, petani garam, penggiling tepung ikan, tokoh masyarakat, dan para abang becak bermotor (betor) di Matahari Cafe Sibolga, Selasa (10/5/2022).

Konteks permodalan tidak hanya menjadi kendala bagi pelaku UMKM di Indonesia melainkan dunia, sehingga diperlukan solusi yang tepat, salah satunya menggunakan instrument yang diberikan pemerintah pusat melalui program pemulihan ekonomi nasional.

Politikus PDI Perjuangan itu mengaku akan berupaya menemukan solusi dari setiap masalah yang dihadapi masyarakat untuk mendukung kebangkitan ekonomi terutama di masa pandemi Covid-19.

Menurut dia, kendala permodalan yang dihadapi pelaku UMKM ini perlu diurai dan dipresentasikan. Di antaranya, melalui pendekatan persuasif untuk menyakinkan pihak pemberi modal.

“Untuk mendapatkan modal tentu harus memenuhi persyaratan. Misal KUR individual, minimal 6 bulan harus terdaftar di platfrom e-commerce dan dilihat prospeknya berkelanjutan atau seperti apa, nilai ekonominya, ini akan menjadi perhatian,” kata Sihar.

Sihar juga menyebut bahwa proses peminjaman yang diajukan masyarakat kerap menghadapi kesulitan akibat kepentingan dari pihak perbankan.

“Di sisi lain, kita juga pahami perbankan itu punya kepentingan, bagaimana proses bayar utang dari para debitur dilakukan tepat waktu selama periode masa pinjaman,” katanya.

Pihaknya juga sering mendengar keluhan, bahwa persyaratan pinjaman yang diajukan masyarakat itu panjang dan bahkan menyulitkan.

“Nah, ini yang harus kita urai dan presentasikan. Hal ini tidak bisa saya jawab secara gamblang. Intinya, harus melalui cara persuasif, sehingga pihak pemberi modal yakin dan mau menyalurkan pinjaman,” sebut Sihar.

Sihar menambahkan, dari hasil diskusi dalam kunjungan kerjanya tersebut, banyak ide bagus yang disampaikan masyarakat ke pihaknya, dan mereka (masyarakat) juga serius memikirkan usaha yang dijalani. (medanbisnisdaily.com)

Sihar Sitorus Menyalurkan Beras Bantuan dari Puan Maharani di Labuhanbatu dan Tabagsel

Sihar Sitorus Menyalurkan Beras Bantuan dari Puan Maharani di Labuhanbatu dan Tabagsel

Ketua DPR RI Dr (HC) Puan Maharani dan Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan DR Sihar P. H. Sitorus membagikan ratusan paket Sembako berupa beras, minyak goreng dan telur ke masyarakat di Dapil Sumut II di wilayah Kabupaten Padang Lawas (Palas).

Pembagian sembako tersebut bekerjasama dengan pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Palas di laksanakan di Kantor Sekretariat PDI Perjuangan Palas, Jl Ki Hajar Dewantara Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Minggu (24/04/2022).

Sihar Sitorus diwakili Tenaga Ahli, Ben Ibratama disela pendistribusi paket bahan Sembako mengatakan, pembagian bantuan paket Sembako tersebut merupakan wujud konkrit kasih dan kepedulian Ibu Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI dan Pembina Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI periode 2019 s/d 2024.

“Bantuan ini sebagai bentuk perhatian berkah Ramadhan dari Ketua DPR RI, Ibu Puan tergerak hati untuk meringankan beban masyarakat di Kabupaten Palas ini dimasa pandemi.

Kata Ben Ibratama, ibu Puan Maharani mengulurkan bantuan dengan berbagi bahan Sembako kepada masyarakat yang juga dirangkai dengan kegiatan reses anggota DPR RI, DR Sihar P. H. Sitorus.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Sihar Sitorus (@sihar.ph.sitorus)

“Pembagian paket dilakukan kepada warga disekitar Desa Bulusonik, Pancaukan, Pagaran Baringin, Arsesimatorkis,” terangnya.

Sebelumnya Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Palas, IrH Haris Simbolon mengatakan, pemberian paket Sembako ini dari Ibu Puan Maharani dilakukan serentak oleh Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, salah satunya Kabupaten Palas.

Sentuhan kasih dari Ibu Puan Maharani tersebut disalurkan kepada masyarakat dengan bantuan dari pengurus DPC Kabupaten Palas yang berkaitan juga dengan kegiatan Reses Anggota DPR RI, DR Sihar P. H. Sitorus.

“Kami dari DPC PDI Perjuangan sebagai perpanjangan tangan dari Sihar P. H. Sitorus Anggota DPR RI ditugaskan meneruskan bantuan tersebut kepada masyarakat melalui peran Partai,” katanya.

Seperti diketahui, kata Haris Simbolon untuk Dapil Sumut II, salah satunya meliputi Kabupaten Palas yang pendistribusian paket Sembako dari Ibu Puan Maharani diteruskan kepada pengurus DPC PDI Perjuangan untuk diteruskan secara bergotong-royong kepada masyarakat.

Senada dengan Haris, Anggota DPRD Kabupaten Palas dari PDI Perjuangan, Jenti Mutiara Napitupulu mengatakan, pemberian bantuan Ibu Puan Maharani melalui Partai untuk disalurkan kemasyarakat sebagai bentuk kepedulian dan berbagi kasih dengan sesama.

Haris menambahkan, Ini langkah nyata dari Ibu Puan Maharani, patut didukung. Untuk Pak Sihar juga kami ucapkan terima kasih.

“Terima kasih kepada Bu Puan Maharani atas bantuannya peduli kepada masyarakat kabupaten Palas,” kata warga secara serentak usai menerima bantuan paket sembako tersebut.(sbn/infofakta.com)

Himbara Diminta Optimalkan Potensi Kredit UMKM

Himbara Diminta Optimalkan Potensi Kredit UMKM

Anggota Komisi XI DPR RI Sihar Sitorus menyatakan pemberian kredit oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni Bank Mandiri, BNI, BRI dan BTN harus  bisa melihat distribusinya, sehingga penerima kredit itu memang benar-benar merata menyeluruh. Dimana semua debitur seperti pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bisa mendapatkan porsi yang signifikan untuk mengembangkan bisnisnya.

Menurutnya, kondisi terkini baik itu pengumpulan dana maupun pemberian kredit oleh himbara di Kepulauan Riau sudah cukup baik. Hal itu terlihat dari penerimaan profit yang cukup baik, dan itu mengindikasikan adanya pertumbuhan kredit di Kepulauan Riau, khususnya di Kota Batam. Namun demikian, Sihar melihat adanya potensi yang cukup besar agar penyerapan kredit kepada UMKM di wilayah tersebut dapat lebih optimal, dan ini menurutnya memerlukan upaya distribusi yang benar-benar terukur dan tepat.

“Sehingga kita akan melihat nanti UMKM mana yang berpotensi menjadi champion, menjadi unggulan. Dengan demikian, kita bisa tahu sektor mana yang memang nanti bisa kita dorong untuk berkembang, sehingga ini akan memberikan penguatan di papan tengah di struktur perekonomian kita,” kata Sihar usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI dengan Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Himbara dan mitra kerja terkait, di Batam, Kepri, Senin (18/4/2022).

Lebih lanjut politisi PDI-Perjuangan itu ingin pelaku UMKM yang visible bisnisnya namun unbankable dapat segera naik kelas menjadi bankable. Namun hal ini pun tidak serta merta dilakukan secara instan. “Tentunya disini perlu bantuan semacam literasi tentang produk perbankan, literasi digital, literasi bisnis,” jelasnya.

Tak hanya itu, Sihar juga turut mengimbau Himbara untuk terus mendekat kepada pelaku ekonomi seperti UMKM. “Mereka juga confident, nyaman datang ke Himbara meski tujuannya untuk kredit, sehingga mereka jadi tahu produk perbankan itu apa saja dan mereka bisa pakai untuk mengembangkan bisnisnya,” tutup Legislator dapil Sumatera Utara II itu. (srw/sf/dpr.go.id)

Sihar Sitorus Bagikan Perlengkapan Sekolah Kepada Anak Yatim di Kab. Toba

Sihar Sitorus Bagikan Perlengkapan Sekolah Kepada Anak Yatim di Kab. Toba

Anggota DPR RI dari Komisi XI dari Partai PDIP Sihar Sitorus bersama Dewan Pengurus Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDIP) Sumut dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) PDIP Kabupaten Toba memberikan bantuan kepada 200 anak yatim piatu berupa perlengkapan sekolah. Penyerahan bantuan dilaksanakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Toba, Sabtu (9/4).

Penyerahan bantuan ini merupakan rangkaian dari kegiatan Pendidikan Kader Pratama PDIP Kabupaten Toba yang diselenggarakan di Hotel Sumatera Balige, Kabupaten Toba, Sabtu dan Minggu (9-10/4).

Partai berlambang moncong putih ini juga melakukan pembagian 350 paket sembako kepada abang becak, supir angkot dan lansia di Balige dan 150 paket kepada abang becak dan lansia di Laguboti.

Sihar Sitorus mengaku terharu saat bisa turut serta membagikan secara langsung perlengkapan sekolah kepada anak yatim piatu yang ada di Toba.

“Mereka inilah nantinya yang akan menjadi kader PDIP ketika umur mereka telah mencapai, sehingga mereka memiliki gambaran kerja politik itu seperti apa. Kerja politik sebenarnya adalah hadir di tengah tengah masyarakat. Buat saya pribadi acara ini sangat baik dan sangat menyentuh untuk mengingatkan kembali esensi daripada keberadaan kita yang sesungguhnya untuk hadir di tengah masyarakat,” ujar Sihar.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Sihar Sitorus (@sihar.ph.sitorus)

PDIP sebagai partai pengusung pemerintah saat ini, kata Sihar, sangat peduli dengan pendidikan, karena pendidikan inilah yang menjadi terdepan dalam pembangunan bangsa ini.

“Kita harus membangun anak yang berkarakter bagus, berpikiran cerdas dan berwawasan luas untuk menjaga NKRI, untuk menjaga Kebhinnekaan dan untuk menjaga ideologi Pancasila,” tegasnya.

Untuk anak berprestasi yang kurang mampu, Sihar mengatakan dari pemerintah sudah ada program mulai dari wajib belajar 12 tahun, program beasiswa untuk S1, S2 dan S3 dan di berbagai kementrian lembaga juga sudah ada program beasiswa yang diberikan.

Ditambahkannya, dalam rangka pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19, Komisi XI juga mendorong seluruh mitra kerja di kementrian keuangan menjalankan program pemulihan ekonomi nasional yang anggarannya sangat besar.

“Selama Covid-19 dua tahun ini, secara konsisten pemerintah mengeluarkan dana yang besar untuk mengangkat kehidupan masyarakat yang terbawah sehingga perputaran ekonomi dapat terjaga. Dan yang terpenting percaya diri dan jati diri masyarakat itu tetap utuh meskipun dalam kondisi sulit,” papar Sihar Sitorus.

Ketua DPP PDIP Sumut, Rapidin Simbolon, pada kesempatan tersebut mengatakan kegiatan utama adalah pendidikan kader tingkat pratama. Tujuannya untuk mempersiapkan kader PDIP, untuk bisa menjadi estafet kepemimpinan baik di tingkat daerah, provinsi dan Nasional.

“PDIP ada di tengah masyarakat yang membutuhkan, seperti saat ini ada sekitar 200 orang anak yatim piatu yang kami berikan perlengkapan sekolah berupa pakaian sekolah, tas sekolah, sepatu sekolah, topi, dan dasi. Ini kita berikan untuk menyemangati mereka. Walaupun orang tua anak tersebut tidak ada, akan tetapi mereka harus semangat,” kata Rapidin.

Bupati Toba, Poltak Sitorus didampingi oleh Wakil Bupati Toba, Tonny M Simanjuntak, atas nama pemerintah Kabupaten Toba mengucapkan terimakasih kepada PDIP yang telah memberikan bantuan kepada anak didik yatim piatu dan sembako kepada warga Toba.

“Hari ini PDIP hadir di tengah masyarakat dengan memberikan bantuan yang memang sangat diperlukan kepada anak yatim piatu. Bantuan ini tentunya bisa menggairahkan, menyemangati dan memotivasi mereka untuk terus berjuang hingga cita-cita mereka tercapai. Kami ucapkan terimakasih kepada yang telah memberikan bantuannya, semoga PDIP semakin jaya dan sukses,” ujar Poltak Sitorus.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Wakil Ketua Bidang Pengkaderan DPD PDIP Sumut, Sarma Hutajulu, Ketua DPC PDIP Kabupaten Toba, Mangatas Silaen, Tokoh PDIP Toba, Djojor Tambunan, Wakil Bupati Humbahas, Oloan Paniaran Nababan, Plt Kepala Dinas Pendidikan Toba, Rikardo Hutajulu, Kabag Prokopim Toba, Tri Sutrisno Samosir, Kabag Ekon Toba, Eston Sihotang dan Kepala Sekolah yang siswanya terdaftar sebagai penerima bantuan. (rg/waspada.id)

Sihar Sitorus Dampingi Bank Mandiri Bantu Peternakan Kerbau di Taput

Sihar Sitorus Dampingi Bank Mandiri Bantu Peternakan Kerbau di Taput

Anggota DPR RI Komisi XI Sihar Sitorus mengunjungi peternakan kerbau Morrah Farm di Desa Bahal Batu Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Jumat (8/4).

Dalam kesempatan ini, Sihar Sitorus turut menghadiri penyerahan bantuan CSR satu unit traktor dari PT Bank Mandiri yang merupakan salah satu BUMN mitra Komisi XI DPR RI.

Morrah Farm merupakan peternakan kerbau jenis benggali yang dikelola oleh Koperasi Guna Satwa Mandiri yang dipimpin oleh Charles Panjaitan. Saat ini, sekitar 300 ekor kerbau diternak dan dikembangkan di lokasi Morrah Farm Bahal Batu ini.

“Kebetulan PT Bank Mandiri memberikan bantuan kepada Koperasi Guna Satwa Mandiri yang mengelola peternakan kerbau, diambil susunya dan kemudian diproses lebih jauh. Jadi saya datang dari Dapil 2 Sumut untuk mendampingi konstituen kami dalam penerimaan bantuan dari PT Bank Mandiri ini,” ujar Sihar Sitorus kepada Waspada.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Sihar Sitorus (@sihar.ph.sitorus)

Progres Morrah Farm bagi Sihar Sitorus, yang menarik adalah susunya dapat membantu pemenuhan gizi anak terutama dalam pencegahan stunting (gizi buruk). Susunya juga dinikmati oleh banyak masyarakat termasuk oleh Pemda yang mendukung program pengentasan stunting yang menjadi program pemerintah saat ini.

“Tentunya program ini sangat penting supaya anak dapat tumbuh dengan sehat dengan kecerdasan yang baik demi kemajuan bangsa. Saya fikir inisiatif yang baik dari koperasi untuk terus mengembangankan peternakan kerbau ini,” imbuh Sihar.

Kehadiran Morrah Farm menjalin mata rantai yang saling menguntungkan dan saling berkaitan dengan masyarakat sekitar. Kebutuhan pakan kerbau hingga kini belum bisa terpenuhi secara mandiri di lahan Morrah Farm. Pengelola koperasi pun menjalin kerjasama dengan masyarakat sekitar untuk membantu pemenuhan suplai makanan ternak kerbau seperti sisa panen jagung dan padi milik warga. Mata rantai ini dengan sendirinya berdampak baik pada pertumbuhan ekonomi warga sekitar.

Tak luput, Sihar Sitorus juga meminta kabupaten lainnya agar memanfaatkan peluang yang ada di daerahnya. Salah satunya dengan menduplikasi Morrah Farm.

Pengelola Koperasi Guna Satwa Mandiri, Cahrles Panjaitan dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada Bank Mandiri yang telah memberikan bantuan satu unit traktor. Tak luput, dia juga berterimakasih kepada Sihar Sitorus selaku pembina Koperasi Satwa Guna Mandiri yang telah banyak memberikan kontribusi bagi pengembangan Morrah Farm hingga bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Area Head Bank Mandiri Pematang Siantar, Ronaldo Rotua mengatakan ada 3 pilar penyaluran dana CSR Bank Mandiri yakni pembinaan komunitas masyarakat, pembinaan wirausaha muda dan bantuan rumah ibadah ruang ramah lingkungan.

“Yang kita lakukan hari ini masuk di kategori pilar pertama. Tahun lalu kita juga sudah memberikan bantu mixer, cooling tank dan pasteurisasi dan tahun ini dengan bantuan pak Sihar dan tim, kita bisa memberikan traktor. Berdasarkan hasil survey lapangan, pemberian ini tepat guna karena luas lahan 20 hektar dan butuh alat untuk mengolahnya. Semoga juga bermanfaat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat di sini.” imbuh Ronaldo.

Tak luput, Ronaldo juga berharap Morrah Farm dapat dikembangkan menjadi salah satu obyek agro wisata.

“Kami berharap Morrah Farm juga dapat dikembangkan menjadi agro wisata, karena didukung Danau Toba dan Bandara Silangit. Jadi wisatawan yang datang memiliki tujuan lain selain hanya berkunjung ke Danau Toba,” pungkas Ronaldo. (rg/waspada.id)

Sihar Sitorus Dukung UNICEF Suarakan Alokasi Anggaran Perlindungan Hak Anak

Sihar Sitorus Dukung UNICEF Suarakan Alokasi Anggaran Perlindungan Hak Anak

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Sihar P. H. Sitorus menyatakan perlindungan hak anak perlu menjadi prioritas utama di berbagai belahan dunia melalui kebijakan penganggaran negara yang tepat. Pasalnya, anak adalah generasi penerus dan tumpuan masa depan bangsa.

“Dalam pertemuan ini, pada umumnya semua negara ‘care’ terhadap perlindungan hak anak. Sekarang, tinggal bagaimana memprioritaskan dan memformulasikan agar anggaran bisa memadai untuk melindungi anak,” tutur Sihar ditemui usai mengikuti diskusi panel ‘Leveraging Parlimentary Budgeting Powers for Children’ pada gelaran acara Inter-Parliamentray Union (IPU) ke-144 di Nusa Dua, Bali, Senin (21/3/2022).

Dalam diskusi yang diselenggarakan IPU berkolaborasi dengan United Nations Children’s Fund (UNICEF) itu, Sihar memaparkan Indonesia telah menganggarkan sebesar Rp33 triliun dengan melibatkan 20 kementerian dan lembaga terkait untuk melindungi hak anak-anak. DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat Indonesia terus berupaya memperluas wawasan untuk melahirkan kebijakan yang menyeluruh sekaligus tepat sasaran.

Mendukung semangat tersebut, Anggota Fraksi Partai PDI-Perjuangan itu mengajak UNICEF bekerja sama dengan DPR RI. Melalui komisi-komisi terkait diharapakan dapat menyampaikan hasil penelitian sekaligus program perlindungan hak anak yang lebih komprehensif sekaligus berdampak nyata.

Baginya, kehadiran UNICEF bisa menjembatani kesenjangan pemahaman perlindungan hak anak, di tingkat nasional hingga tingkat pedesaan di Indonesia. “Kami mengajak UNICEF datang ke DPR RI untuk menyampaikan  masukan, penelitian, dan insight pemahaman penanganan masalah terkait anak. Bagi kami, anak adalah masa depan bangsa,” tutup Sihar. (ts/ah/dpr.go.id)

Sihar Sitorus: Kebijakan Subsidi Minyak Goreng Tidak Efektif Bagi Rakyat Kecil

Sihar Sitorus: Kebijakan Subsidi Minyak Goreng Tidak Efektif Bagi Rakyat Kecil

Kebijakan pemerintah dalam menurunkan harga minyak goreng dinilai Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sihar Sitorus, merugikan petani.

Sihar memaparkan nilai subsidi minyak goreng sebesar Rp7,6 triliun untuk 6 bulan atau sekitar Rp1,25 triliun per bulan. Sementara perkiraan konsumsi minyak goreng sebesar 250 juta liter per bulan atau 1,5 miliar liter per 6 bulan.

Sementara dari sumber lain, ia mendapatkan informasi bahwa konsumsi minyak goreng 0,94 liter per bulan per kapita.

Artinya sama dengan 238,9 juta jiwa dikali 0,94 liter per bulan. Jika dikalkulasikan selama 6 bulan maka total konsumsi sekitar 1,35 miliar liter per 6 bulan.

Jika dihitung, maka untuk rumah tangga mampu dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 4 orang konsumsi minyak gorengnya bisa mencapai 6 sampai 8 liter per bulan.

Sementara untuk rumah tangga kecil berkisar 2 liter per bulan. Nilai subsidi per liter hanya sekitar Rp5 ribu rupiah per bulan.

Sementara jika dibandingkan dengan rata-rata kenaikan UMP tahun 2022 sebesar 1,09% atau sekitar Rp14 ribu sampai Rp47 ribu atau lebih besar daripada subsidi yang diberikan pemerintah.

“Warung-warung makan mungkin akan menaikkan harga lima ratus sampai seribu rupiah per piring untuk kenaikan harga minyak goreng Rp5 ribu. Dengan kenaikan UMP tahun 2022 sebesar 1,09% rasa-rasanya subsidi lima ribu rupiah per bulan tidak signifikan,” jelas Sihar Sitorus kepada KabarMedan.com, Rabu (16/2/2022).

Dengan hitungan tersebut, menurut Sihar, pada akhirnya kelompok menengah ke atas yang menikmati subsidinya, bukan kelompok kurang mampu yang memang membutuhkan. Sehingga, subsidi lima ribu rupiah per bulan menurutnya tidak efektif.

Sihar menerangkan, salah satu argumen pendukung kebijakan minyak goreng satu harga yaitu Rp14 ribu adalah tidak terhubungnya produsen CPO dengan produsen minyak goreng.

Namun, menurut data KPPU dan hasil penelitian dari Lebdo tahun 2011, dari Universitas Indonesia menunjukkan karakteristik industri minyak goreng 68% terintegrasi dan 32% independen.

Data CR (Concentration Ratio) 2019 KPPU juga menunjukkan terdapat empat produsen minyak goreng menguasai sebesar 14%, 13,3%, 11% dan 8,2% atau bisa dikatakan sekitar 46,5% pangsa pasar minyak goreng.

Mungkin argumennya adalah 68% industri sawit terintegrasi secara vertikal maka perlu adanya intervensi dari regulator.

“Tapi pernyataan ini menjadi problematik karena kita akui adanya perilaku anti kompetisi tapi tidak melakukan tindakan apapun. Namun dengan menetapkan kebijakan ‘single price’ juga kurang sesuai karena ‘burden sharing’ nya cenderung mempertegas perilaku anti-competitive alias menguntungkan produsen besar,” tandasnya. [KM-07/kabarmedan.com]

Tingkatkan Produksi Minyak Goreng, Sihar Sitorus Berikan 3 Saran untuk Pemerintah

Tingkatkan Produksi Minyak Goreng, Sihar Sitorus Berikan 3 Saran untuk Pemerintah

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Sihar Sitorus menyarankan tiga hal kepada pemerintah guna meningkatkan kapasitas produksi minyak goreng di dalam negeri. Pertama, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Perjuangan (PDI-P) itu menyarankan agar pemerintah memikirkan kebijakan yang bersifat sistematik dalam menjaga stabilitas harga minyak goreng. Salah satunya melalui upaya optimalisasi holding di PT. Perkebunan Nusantara (PTPN). Upaya optimalisasi holding tersebut dilakukan dengan membeli tandan buah segar (TBS) dari petani serta melepaskan stok crude palm oil (CPO) untuk pasar domestik. Ini mengingat data pada 2020, hasil produksi CPO dari holding PTPN mencapai 2,38 juta ton. “Pertama, optimalisasi holding PTPN dapat meningkatkan kapasitas produksi minyak goreng. Bukankah peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak melulu mencari keuntungan tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat?,” ujar Sihar seperti dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (3/2/2022).

Untuk saran kedua, lanjut dia, yaitu melalui upaya penurunan levy atau pajak ekspor sebagai insentif untuk mendorong produksi. “Kedua, bukankah Badan Layanan Umum (BLU) – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memiliki pilihan untuk menurunkan levy sebagai insentif guna mendorong produksi,” ucap Sihar dalam keterangan tertulis, Rabu (2/2/2022) di Jakarta. Dengan penurunan pajak ekspor, ia meyakini jumlah CPO di pasar lebih banyak dan akan berdampak pada harga crude palm oil yang lebih kompetitif. Terakhir, legislator daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Utara (Sumut) II itu juga menyarankan kebijakan penggunaan Dana Desa (DD) melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar diarahkan kepada pembangunan pabrik minyak goreng hasil perkebunan masyarakat.

Menyangkut hajat hidup orang banyak Sebelumnya, pemerintah telah menerapkan kebijakan domestic market obligation (DMO) untuk seluruh produsen minyak goreng mulai Kamis (27/1/2022). Langkah ini guna memastikan pasokan minyak goreng untuk kebutuhan domestik stabil. Dalam kebijakan DMO diketahui hanya menyisakan hasil produksi CPO sebesar 20 persen untuk menciptakan stabilisasi harga minyak goreng di dalam negeri. Menurut Sihar, angka 20 persen itu sangat berbanding terbalik dengan status keberadaan dari minyak goreng yang menyangkut hajat hidup orang banyak. “Minyak goreng menyangkut hajat hidup orang banyak. Potongan minyak goreng tentu tidak boleh berkurang. Melalui proses eliminasi, maka loyang lain lah yang harus tergerus,” ujar Sihar dalam keterangan tertulis, Rabu (2/2/2022) di Jakarta. Baca juga: Erick Thohir Ajak Semua Pihak Gotong Royong Atasi Lonjakan Harga Minyak Goreng Kebijakan tersebut, lanjut dia, tidak akan mampu menjawab permasalahan kenaikan harga eceran tertinggi (Het) minyak goreng yang terus terjadi setiap tahunnya. Bahkan, kata Sihar, sekalipun pemerintah mengeluarkan kebijakan subsidi minyak goreng seperti yang dilakukan pada saat ini sebagai upaya menyiasati lonjakan harga minyak goreng sebelumnya. Untuk diketahui, pada akhir 2021 harga minyak melambung tinggi pada angka Rp 20.500 per kilogram (kg) dan disubsidi menjadi Rp 11.500 per kg.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Tingkatkan Produksi Minyak Goreng, Anggota Komisi XI DPR Berikan 3 Saran untuk Pemerintah”, Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2022/02/03/11521281/tingkatkan-produksi-minyak-goreng-anggota-komisi-xi-dpr-berikan-3-saran?page=all.
Penulis : Dwi Nur Hayati
Editor : Mikhael Gewati

Dorong Stabilisasi Harga Minyak Goreng, Sihar Sitorus: BUMN Jangan Cari Keuntungan Melulu

Dorong Stabilisasi Harga Minyak Goreng, Sihar Sitorus: BUMN Jangan Cari Keuntungan Melulu

Anggota Komisi XI DPR RI Sihar Sitorus, mempertanyakan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) yang hanya menyisakan hasil produksi CPO sebesar 20 persen saja untuk menciptakan stabilisasi harga minyak goreng di dalam negeri.

Menurutnya angka 20 persen itu sangat berbanding terbalik dengan status keberadaan dari minyak goreng yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Minyak goreng menyangkut hajat hidup orang banyak, potongan minyak goreng tentu tidak boleh berkurang. Melalui proses eliminasi, maka loyang lain lah yang harus tergerus,” ujar Sihar dalam keterangan tertulis, Rabu (2/2/2022) di Jakarta.

Hal itu dikatakannya, tidak akan mampu menjawab permasalahan kenaikan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng yang terus terjadi setiap tahunnya, sekalipun Pemerintah mengeluarkan kebijakan subsidi minyak goreng seperti yang dilakukan pada saat ini. Sebagai upaya mensiasati lonjakan harga minyak goreng yang sebelumnya melambung tinggi pada akhir 2021 dengan harga Rp 20.500 per Kg, disubsidi menjadi Rp 11.500 per Kg.

Sehingga, politisi PDI Perjuangan itu menyarankan sebaiknya pemerintah memikirkan kebijakan lain yang bersifat sistematik dalam menjaga stabilitas harga minyak goreng. Diantaranya melalui upaya optimalisasi holding di PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Hal itu diyakini dapat meningkatkan kapasitas produksi minyak goreng. Dengan membeli TBS dari petani serta melepaskan stok CPO untuk pasar domestik.

Mengingat data pada tahun pada 2020 lalu, hasil produksi CPO dari Holding PTPN mecapai 2,38 juta ton.

“Pertama, optimalisasi holding PTPN dapat meningkatkan kapasitas produksi minyak goreng. Bukankah peran BUMN tidak melulu mencari keuntungan tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat?,” tegas Sihar.

Selain itu, dirinya juga menawarkan pilihan kedua yakni melalui upaya penurunan levy atau pajak ekspor sebagai insentif untuk mendorong produksi.

“Kedua, bukankah BLU-BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunanan Kelapa Sawit) memiliki pilihan untuk menurunkan levy atau pajak ekspor sebagai insentif untuk mendorong produksi, sehingga jumlah CPO di pasar lebih banyak dan berdampak pada harga CPO yang lebih kompetitif,” ungkapnya.

Terakhir, legislator daerah pemilihan Sumatera Utara (Sumut) II itu juga menawarkan kebijakan penggunaan Dana Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), diarahkan kepada pembangunan pabrik minyak goreng hasil perkebunan masyarakat.