Calon Wakil Gubernur Sumatera, Sihar Sitorus melakukan kunjungan ke Pajak USU, Jalan Jamin Ginting, Senin (26/2/2018). Hal ini membuat banyak warga yang berada di Pajak USU kaget. Salah satunya adalah Herlina warga Marindal

Melihat kedatangan Sihar,  Herlina yang hendak membeli pakaian ini,  langsung mengajak Sihar Sitorus selfi bersama teman-temannya.

“Saya tidak menyangka bisa bertemu pak sihar di Pajak USU. padahal kedatangan saya ke Pajak USU untuk membeli baju,  eh tahunya baju yang saya beli dibayari sama pak Sihar ” ungkap Herlina.

Selain menyapa pengunjung, Sihar juga mendengarkan keluhan para pedagang yang ada di sekitaran Pajak USU. Sihar mengatakan sebagian besar para pedagang banyak mengelukan omset penjualan mereka turun dalam beberapa bulan ini.

Saya sangat terkejut ketika mengunjungi pajak USU, saya kira pajak USU sama seperti pajak-pajak lainnya di kota Medan.

“Setelah melihat langsung ke sana saya Baru mengetahui USU banyak menjual barang-barang kebutuhan mahasiswa seperti, kosmetik,  pakaian,  aksesoris, dan buku dengan harga yang sangat terjangkau oleh masyarakat,” ujarnya

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara menghentikan proses penanganan laporan dugaan pelanggaran menyangkut Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) Calon Wakil Gubernur nomor urut dua, Sihar Sitorus.

Penghentikan perkara ini dikarena pihak Bawaslu menyimpulkan tidak menemukan unsur-unsur pelanggaran pemilu dalam laporan yang disampaikan oleh Hamdan Noor Manik.

Ketua Bawaslu Sumut Syafrida Rasahan mengaku telah berupaya memanggil sejumlah saksi yang diajukan pelapor dalam laporannya.

Syafrida mengatakan ada beberapa saksi yang diajukan pelapor termasuk Sekretaris KPU Sumut, Abdul Rajab Pasaribu dan Kepala Bagian Hukum KPU Sumut, Maruli Pasaribu.

“Tapi saksi yang diajukan tidak bersedia, karena mereka tidak tahu mengapa dijadikan saksi,” kata Syafrida, seperti yang dikutip dari CNNIndonesia.com Senin (26/2).

Selain memanggil saksi, Syafrida mengatakan telah pula memanggil Sihar Sitorus pada Jumat (23/2) lalu.

“Tapi kemudian enggak datang, mungkin sedang diluar kota,” katanya.

Sebelumnya, Hamdan yang merupakan kakak kandung mendiang mantan Ketua KPU RI Husni Kamil Manik, melaporkan Sihar ke Bawaslu karena menyalahi prosedur dengan menerima SKPI yang terindikasi tidak sesuai ketentuan sehingga harusnya tidak memenuhi syarat.

Sebabnya, kata Hamdan, dalam SKPI itu tidak ada mencantumkan nilai serta tidak ditemukan adanya sidik jari. Padahal menurut Hamdan, dua hal itu harus dalam SKPI sesuai ketentuan Permendikbud nomor 29 tahun 2014 tentang pengesahan fotocopy ijazah/STTB/ surat keterangan pengganti ijaazah/STTB dan penerbitan surat keterangan pengganti ijazah jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Dalam format A1 sesuai ketentuan, kata Hamdan, surat pengganti ijazah/STTB harus juga memuat cap tiga jari tengah tangan kiri di sisi foto. Surat pengganti ijazah itu juga harus diketahui Kepala Dinas Pendidikan setempat. SKPI tersebut juga tidak mencantumkan nilai.

Sementara itu, Syafrida menerangkan berdasarkan kajian pihaknya ada dua format SKPI yang diatur, yakni tidak mencantumkan nilai atau dengan mencantumkan.

“Menurut KPU Apa yang disampaikan Sihar adalah dokumen valid berdasarkan substansi itu sudah (memenuhi syarat), dan kita mengamini itu. Kita menyimpulkan akhirnya tidak ditemukan pelanggaran,” jelasnya.

Dalam Pilkada Sumut 2018, Sihar berpasangan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Keduanya mendapatkan nomor urut dua, dan akan berhadapan dengan pasangan kandidat nomor urut satu Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah.