Sihar P. H. Sitorus Anggota Komisi XI DPR RI menjalani masa reses di hari ke-4 dengan berkunjung ke Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara, Rabu (8/1). Sihar disambut langsung oleh Bupati Tapanuli Utara, Nikson Nababan.

Nikson menyampaikan beberapa fokus pembangunan Taput saat ini diantaranya penyelesaian infrastruktur jalan dan jembatan, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan juga peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Mengenai pendidikan Nikson menyatakan Taput kekurangan SDM guru. Untuk itu Nikson menyarankan untuk penerimaan CPNS ke depannya agar diperbanyak penerimaan guru.

“Guru-guru yang sedang kami perjuangkan, masih banyak SD disini yang PNS hanya satu, padahal fokus pembangunan Pak Jokowi adalah pembangunan SDM. Mungkin tahun depan jika diadakan recruitment, diperbanyak recruitment guru,” tutur Nikson.

Mengenai hal ini Sihar berjanji akan menyampaikan kepada pihak terkait, karena selama menjalani empat kabupaten di dapilnya permasalahan ini kerap disampaikan.

Kemudian Nikson mempermasalahkan mengenai Corporate Social Responsibility (CSR) Inalum. Menurutnya, sejak dikelola oleh Indonesia CSR Inalum malah tersendat dibanding saat dikelola Jepang, dan pada penerbitan SK Gubernur untuk pembagian terakhir menurutnya ada ketimpangan dalam pembagiannya.

“Dimohon sampaikan kepada bapak Presiden penerimaan CSR ini ditangani oleh Menkeu secara langsung jangan gubernur. Karena pada penerbitan SK pada terakhir tidak dibagikan secara merata ke daerah yang berdampak langsung,” ujar Nikson.

Nikson juga menyoroti mengenai penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Tapanuli Utara. Nikson berharap persyaratan pengajuan KUR dapat dipermudah karena Taput memiliki banyak sekali UMKM.

Sihar menjembatani aspirasi ini langsung kepada pihak perbankan. “Bagaimana dari sudut pandang perbankan sendiri mengenai persyaratan pengajuan KUR ini agar dipermudah,” tutur Sihar.

Christofal Lumbangaol, Kepala Cabang BRI untuk Taput dan Humbahas menyampaikan untuk mempermudah proses penyaluran KUR, kualitas produk UMKM Taput harus ditingkatkan.

“Mohon maaf kelemahan dari produk UMKM Taput dan Tobasa ini adalah kualitas, kualitas produk. Kualitas produk kita belum bisa menembus pasar,” ujar Christofal.

Lebih lanjut Christofal berharap produk UMKM berupa makanan dapat didaftarkan ke lisensi nasional seperti standar halal atau BPOM.