Sihar Sitorus Dorong agar BKKBN tidak hanya Berhenti di Data, tapi sampai pada Eksekusi Kebijakan
Sihar P.H. Sitorus, Anggota DPR RI Komisi IX, menyatakan bahwa penguatan pemanfaatan data keluarga oleh Kemendukbangga/BKKBN merupakan langkah penting untuk mempercepat penurunan stunting. Namun, data tidak boleh berhenti sebagai angka, dashboard, atau peta keluarga berisiko. Data harus segera diterjemahkan menjadi kunjungan pendampingan, pemenuhan gizi ibu dan anak, akses layanan kesehatan, sanitasi yang layak, serta dukungan sosial bagi keluarga yang benar-benar membutuhkan.
“BKKBN memiliki posisi sangat strategis karena persoalan stunting tidak dimulai ketika anak sudah pendek atau kurang gizi. Masalahnya sering berakar sejak sebelum kehamilan, pada kondisi keluarga, pola makan, akses air bersih, penghasilan, dan pengetahuan orang tua. Karena itu, data keluarga harus dipakai untuk menemukan siapa yang berisiko, apa masalahnya, dan intervensi apa yang paling tepat bagi mereka,” kata Sihar P.H. Sitorus.
Menurut Sihar P.H. Sitorus, keberhasilan program tidak cukup diukur dari banyaknya keluarga yang masuk dalam sistem pendataan. Yang harus diukur adalah apakah keluarga berisiko benar-benar menerima layanan dan apakah kondisi anak membaik. Ia meminta Kemendukbangga/BKKBN, Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, puskesmas, posyandu, serta kader di desa bekerja dalam satu mekanisme yang jelas.
“Jangan sampai pemerintah memiliki data yang semakin lengkap, tetapi keluarga miskin tetap tidak mendapatkan makanan bergizi, ibu hamil tidak terpantau, dan balita bermasalah terlambat ditangani. Data harus menjadi pintu masuk pelayanan, bukan sekadar bahan laporan. Di situlah negara hadir secara nyata,” tegas Sihar P.H. Sitorus.
