Archive

Author: admin

67 posts

Sihar Sitorus Pimpin Sosialisasi BKKBN Program Bangga Kencana di Taput

Sihar Sitorus Pimpin Sosialisasi BKKBN Program Bangga Kencana di Taput

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dr. Sihar Pangihutan Hamongan Sitorus, BSBA, MBA memimpin kegiatan sosialisasi Program Bangga Kencana di Gedung Nasional Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sabtu (4/10). Program ini merupakan bagian dari upaya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam pembangunan keluarga, kependudukan, serta percepatan penurunan stunting.

Dalam kesempatan tersebut, Sihar Sitorus menegaskan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap program Bangga Kencana. Menurutnya, keluarga merupakan pondasi utama bangsa, sehingga keluarga yang sehat dan terencana akan menjadi kunci lahirnya generasi emas Indonesia. Ia juga membuka ruang dialog dengan masyarakat untuk menyampaikan masukan, kendala, maupun kebutuhan terkait pelaksanaan program.

Kegiatan sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari BKKBN, antara lain Rabiatul Adawiyah selaku Ketua Tim Kerja Peningkatan Kompetensi dan Kebijakan Strategis BKKBN Sumatera Utara, serta Windo Harjoin Sidabutar dari Dinas PPKBP3A Tapanuli Utara.

Rabiatul Adawiyah menyampaikan bahwa tujuan sosialisasi adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pembangunan keluarga berkualitas. “Kami mendorong masyarakat untuk turut serta dalam membangun keluarga yang sehat, bahagia, dan sejahtera,” ujarnya.

Sementara itu, Windo Harjoin Sidabutar menambahkan, partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan melalui berbagai langkah, di antaranya mencegah pernikahan dini, memberikan edukasi kepada remaja, serta meningkatkan kesadaran akan perencanaan keluarga dan pencegahan stunting melalui gizi seimbang.

Acara berlangsung interaktif dengan sesi tanya jawab, pengisian kuesioner, dan pembagian hadiah. Kegiatan ini turut dihadiri Camat Siborong-borong Lamour Situmorang, perwakilan TNI-Polri, serta ratusan masyarakat setempat.

Sihar Sitorus Pimpin Sosialisasi Program JKN-KIS BPJS Kesehatan di Jetun Silangit

Sihar Sitorus Pimpin Sosialisasi Program JKN-KIS BPJS Kesehatan di Jetun Silangit

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dr. Sihar Pangihutan Hamongan Sitorus, BSBA, MBA, memimpin sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan di Aula Perkampungan Pemuda HKBP Jetun Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara, Sabtu (4/10). Kegiatan ini dihadiri ratusan warga serta perwakilan BPJS Kesehatan Cabang Sibolga.

Dalam sambutannya, Sihar Sitorus menyampaikan pentingnya meningkatkan pemahaman masyarakat terkait program JKN-KIS, termasuk manfaat dan mekanisme pembiayaan. “Program JKN-KIS merupakan gotong royong antara pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya iuran, baik dari pemerintah maupun mandiri, layanan kesehatan dapat dijangkau lebih luas,” ujarnya.

Ia mencontohkan, biaya pengobatan seperti cuci darah atau operasi besar dapat ditanggung melalui sistem iuran tersebut. Sihar juga mengingatkan masyarakat untuk menyampaikan keluhan dengan cara yang baik apabila pelayanan yang diterima belum sesuai harapan.

Sementara itu, Kabag Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Sibolga, Elseria Riris Sitinjak, menegaskan bahwa peningkatan mutu layanan menjadi prioritas utama BPJS Kesehatan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan memperluas kanal layanan, termasuk melalui aplikasi Mobile JKN.

Elseria juga menyampaikan bahwa per 1 Desember 2024, jumlah peserta BPJS Kesehatan di Tapanuli Utara mencapai 321.595 jiwa dari total 329.252 jiwa penduduk. Dengan capaian 97,67%, Taput berhasil meraih status Universal Health Coverage (UHC).

Terkait iuran BPJS Kesehatan, hingga Oktober 2025 tarif masih mengacu pada peraturan sebelumnya, yakni Rp35.000 untuk kelas III, Rp100.000 untuk kelas II, dan Rp150.000 untuk kelas I.

Acara ini turut dihadiri jajaran BPJS Kesehatan Taput, Wakapolres Taput Kompol S. Anak Ampun, SH, serta masyarakat dari Siborong-borong dan sekitarnya.

Sihar Sitorus Sosialisasikan Empat Pilar di IAKN Tarutung

Sihar Sitorus Sosialisasikan Empat Pilar di IAKN Tarutung

Tapanuli Utara – Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Dr. Sihar Pangihutan Hamongan Sitorus, BSBA, MBA memimpin sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Aula Mini Kampus IAKN Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Kegiatan yang dimulai pukul 14.00 WIB ini dihadiri ratusan mahasiswa dan civitas akademika, dipimpin langsung oleh Rektor IAKN Tarutung, Prof. Dr. Ir. Albiner Siagian, M.Si.

Rektor Albiner Siagian dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran Sihar Sitorus di kampus mereka. Ia menilai kehadiran Sihar menjadi motivasi tersendiri bagi mahasiswa. “Kami sangat menyambut hangat kehadiran Amang Doktor Sihar Sitorus ke IAKN Tarutung. Cara beliau menyampaikan materi sangat interaktif, layaknya seorang dosen kepada mahasiswa. Empat Pilar juga memiliki keserupaan dengan filosofi Dalihan Natolu dalam budaya Batak, yang menjadi landasan kuat dalam kehidupan bermasyarakat,” ungkap Albiner.

Dalam pemaparannya, Sihar Sitorus mengajak mahasiswa merefleksikan pentingnya Empat Pilar sebagai pondasi bangsa Indonesia, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ia menekankan bahwa lahirnya Indonesia berawal dari gagasan besar para pendiri bangsa. “Sumpah Pemuda 1928 adalah contoh nyata bagaimana generasi muda dari berbagai daerah menyatukan persepsi dan komitmen untuk membangun bangsa. Semangat itulah yang harus kita warisi,” ujar Sihar.

Acara turut dihadiri Wakil Rektor II Dr. Elisamark Sitepu, Wakil Rektor III Dr. Hanna D. Aritonang, M.Th, Chyntia M. Situmeang, M.Th, Wakapolres Taput Kompol S. Anak Ampun, SH, serta perwakilan Rumah Aspirasi Sihar Sitorus Centre. Mahasiswa IAKN Tarutung juga menampilkan paduan suara sebagai bagian dari rangkaian kegiatan.

Sihar Sitorus Sosialisasikan Program BPJS Kesehatan di Taput

Sihar Sitorus Sosialisasikan Program BPJS Kesehatan di Taput

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, DR. Sihar Pangihutan Hamongan Sitorus, BSBA, MBA, menggelar sosialisasi Empat Pilar MPR RI melalui telekonferensi di Gedung Nasional Tapanuli Utara, Jumat (3/10/2025). Kegiatan ini dihadiri ratusan peserta dan diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang dipimpin moderator Tulus Hutabarat.

Empat Pilar MPR RI yang disosialisasikan meliputi Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pada kesempatan itu, salah satu mitra Komisi IX, BPJS Kesehatan, juga melakukan sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Dalam sambutannya, Sihar Sitorus menekankan pentingnya sosialisasi Empat Pilar serta pemahaman masyarakat terhadap program kesehatan.
“Melalui kemitraan dengan Komisi IX dan BPJS Kesehatan di Tapanuli Utara, kami berharap sosialisasi ini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai program maupun sarana prasarana di bidang kesehatan,” ujar Sihar.

Ia juga menambahkan, peran BPJS Kesehatan sangat penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. “Sebagai perwakilan masyarakat Dapil II Sumut, saya berkomitmen menampung aspirasi masyarakat. Data global BPJS Kesehatan pada Juli 2025 mencatat sekitar 280,23 juta peserta secara nasional. Sementara itu, Pemkab Taput patut berbangga karena berhasil menempati urutan ke-21 nasional dengan capaian UHC 99 persen serta tingkat keaktifan peserta mencapai 80 persen,” tutupnya.

Sementara itu, Kabag Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Sibolga, Elseria Riris Sitinjak, menjelaskan bahwa peningkatan mutu layanan menjadi prioritas utama. “Kami terus memperluas kanal layanan, di antaranya melalui aplikasi Mobile JKN dan WhatsApp,” katanya.

Kepala BPJS Kesehatan Taput, Isabella M. Sianipar, menambahkan bahwa hingga 1 Desember 2024, jumlah peserta JKN-KIS di Tapanuli Utara mencapai 321.595 jiwa dari total penduduk 329.252 jiwa. “Artinya, sekitar 97,67 persen penduduk Taput telah terdaftar sebagai peserta JKN dan berhasil meraih status Universal Health Coverage (UHC),” ungkap Isabella.

Ratusan Masyarakat Toba Ikuti Senam Germas dan Check Kesehatan Gratis yang diselenggarakan oleh Sihar Sitorus

Ratusan Masyarakat Toba Ikuti Senam Germas dan Check Kesehatan Gratis yang diselenggarakan oleh Sihar Sitorus

“Senam Gerakan Masyarakat Hidup Sehata(GERMAS) dan Check Kesehatan Gratis” yang diselenggarakan Anggota DPR RI Komisi IX Dr. Sihar Pangihutan Hamongan Sitorus, BS,BA,MBA sangat disambut meriah oleh ratusan masyarakat Kabupaten Toba (Sabtu,21 Juni 2025).

Acara berlangsung di Lapangan Venue Balige atau Sisingamangaraja XII pukul 7 pagi turut dihadiri Direktorat Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan RI, Perwakilan Kementrian Kesehatan RI Ibu Mainora SST. MKM, Ketua DPRD Toba Frans Hendrik Tambunan, Ketua TP PKK dan TP Posyandu Kabupaten Toba Ny.Astita SP Napitupulu dan Ny. Riama Audi Murphy Sitorus,serta Kadis. Kesehatan Toba dr.Freddy S. Sibarani.

Erna Silalahi (81) salah satu peserta dan warga Desa Longat Kecamatan Balige Kabupaten Toba mengatakan sangat senang dengan kehadiran Sihar Sitorus yang menyelenggarakan Acara Senam GERMAS.

“Sering-seringlah datang ya Pak Sihar Sitorus. Sekali lagi, saya sudah lansia dan berharap dengan Senam Germas ini akan membuat saya semakin sehat, saya memang tak ikut check kesehatan karean ramai yang antri, jadi saya langsung ikut senam saja”,tutur Erna.

Dalam sambutannya di panggung acara, DPR RI Sihar Sitorus Komis IX, menyatakan sukacitanya atas antusiasme seluruh masyarakat Toba dengan kegiatan yang di selenggarakan pada hari ini.

“Saya sangat senang dengan kehadiran bapak/ibu di acara “Senam Germas dan Check Kesehatan Gratis” di lapangan Venue Balige. Hidup sehat harus dimulai dalam diri sendiri. Salah satu indikator dalam Germas adalah Gerakan Fisik, nah salah satunya melalui Senam Germas amang inang”,ujar Sihar.

“Hari ini saya berserta Ibu Kementerian Kesehatan RI Direktorat Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Ibu Mainora sangat apresiasi akan kehadiran bapak ibu sekalian yang sangat antusias mengikuti acara ini”,lanjutnya.

“Hari ini usai ikuti senam ada beberapa hadiah doorprize, selamat bagi pemenang yang bisa menyebutkan pertanyaan lima sila dalam Pancasila. Silahkan amang-inang check kesehatan secara gratis dan menikmati acara yang berlangsung”,tutup politisi PDI Perjuangan ini.

Sihar Sitorus: RIBK Kemenkes Prioritaskan Lansia dalam Perencanaan Kesehatan Nasional

Sihar Sitorus: RIBK Kemenkes Prioritaskan Lansia dalam Perencanaan Kesehatan Nasional

Anggota Komisi IX DPR Fraksi PDI Perjuangan Sihar Sitorus menegaskan pentingnya menjadikan kelompok lanjut usia (lansia) sebagai prioritas utama dalam Rencana Induk Bidang Kesehatan Kementerian Kesehatan (RIBK Kemenkes).

Itu dia sampaikan dalam Rapat Kerja bersama Kemenkes yang digelar Jumat hari ini. Berdasarkan data Kemenkes, jumlah lansia pada tahun 2025 mencapai 33,7 juta jiwa atau 11,8% dari total populasi. Angka ini lebih tinggi dibandingkan jumlah balita yang menurun hingga 2,5% atau sekitar 831,99 ribu jiwa.

Sihar menekankan bahwa tren demografi ini harus menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan Universal Health Coverage (UHC) melalui BPJS Kesehatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lansia.

“Kalau kita berbicara tentang alur kebijakan hulu-hilir, maka salah satu data yang harus dijadikan pijakan adalah kondisi kesehatan kelompok rentan seperti lansia. Program Pemeriksaan Gratis (PKG) yang telah dijalankan pemerintah sebenarnya sudah mengumpulkan data terkait penyakit-penyakit yang dominan diderita oleh lansia. Nah, data tersebut semestinya menjadi rujukan dalam menyusun daftar penyakit yang harus mendapatkan pembiayaan dari BPJS Kesehatan,” kata Sihar Sitorus. Sihar juga menyoroti tantangan finansial yang dihadapi oleh lansia.

Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 83,74% lansia bergantung pada keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hanya sedikit yang bergantung pada dana pensiun dan investasi. Kondisi ini menyebabkan banyak lansia kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan yang memadai, termasuk penyakit yang tidak ditanggung oleh BPJS.

Artikel ini telah tayang di
JPNN.com
dengan judul
“Sihar Sitorus: RIBK Kemenkes Prioritaskan Lansia dalam Perencanaan Kesehatan Nasional”,
https://www.jpnn.com/news/sihar-sitorus-ribk-kemenkes-prioritaskan-lansia-dalam-perencanaan-kesehatan-nasional

Sihar Sitorus : Diharapkan Pemerintah Daerah Memudahkan Pelayanan Perizinan Untuk UMKM

Sihar Sitorus : Diharapkan Pemerintah Daerah Memudahkan Pelayanan Perizinan Untuk UMKM

Anggota Komisi IX DPR RI fraksi PDI Perjuangan,Dr. Sihar Pangihutan Hamonangan Sitorus, B.S., B.A., M.B.A. menghimbau agar Pemerintah Daerah dapat memudahkan pelayanan perizinan kepada masyarakat yang ingin melaksanakan UMKM,terutama yang berhubungan dengan olahan dan makanan.

Hal itu disampaikan di statement akhir sosialisasi Komisi IX DPR RI bersama BPOM dalam tema memilih Obat dan Makanan yang benar dan sehat.

“Kosmetik dan obat itu berbeda. Kosmetik itu untuk bagian luar tubuh dan obat itu di dalam tubuh. Jadi diharapkan masyarakat sebagai pengguna harus sering – sering berkonsultasi dengan Badan POM dalam memilih obat dan kosmetik. Periksa no registrasi produknya, cek kata BPOM dan Dep.Kes. nya serta tanggal kadaluarsanya.”,ujar Sihar.

“Dan juga dalam hal makanan olahan yang dibuat dalam bentuk UMKM,di saat sekarang diharapkan memiliki perizinan yang sesuai dengan aturan, seperti sertifikat Halal dan juga izin BPOM nya. Untuk itu diharapkan pemerintah daerah setempat di saat sekarang ini dapat memudahkan masyarakat di kalangan UMKM dalam mengurus perizinan”,lanjutnya.

Di saat yang sama anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah fraksi PDI Perjuangan,Joko Pranata Situmeang memberikan sambutan dalam acara tersebut.

“Banyak sekali sekarang selebgram yang sudah memiliki followers banyak membuat kosmetik atas nama sendiri ,tanpa ada uji laboratorium dan juga lisensi yang benar. Untuk itu kita harus berhati hati dalam memiliki kosmetik dan mengikuti petunjuk dari BPOM agar tetap aman dan sehat”,pungkas Joko.

“Untuk masalah tentang perizinan kami Wakil Rakyat bertanggung jawab untuk memudahkan masyarakat dalam menjalani segala sesuatu urusan. Jadi kalau memang terkendala terhadap layanan perizinan masyarakat dapat langsung memberitahukan ke kami anggota DPRD agar bisa memberikan dukungan yang mungkin dapat memudahkan urusan tersebut”,tandasnya.

Sosialisasi bersama BPOM yang berlangsung di Aula Paroki Santa Lusia Kecamatan Pinang Sori Kabupaten Tapanuli Tengah dihadiri perwakilan BPOM Sumut, Dwi Setio,s.si.,Apt.,M.Sc. selaku Ketua Tim Infokom sebagai pembicara, Anggota DPRD Kabupaten Tapteng fraksi PDI Perjuangan, Joko Pranata Situmeang.

Tampak hadir pula perwakilan Polres Tapteng IPDA Cuanda,MP. ,SH.HM.(Perwira Pengendali /Padal), Perwakilan Dinas Kesehatan Asma Sitohang ( Kabid SDK ),Camat Pinang Sori, Agus Harianto, Kepala Puskesmas Pinang Sori, Achi Ruddin Hutabalang.

Untuk informasi dan konsultasi BPOM ,masyarakat dapat menghubungi nomer yang tertera 08116060533.

(Irwansyah putra )

Sosialisasi Bersama Badan POM, Sihar Sitorus : Cerdas Memilih Produk Untuk Kecantikan Kita

Sosialisasi Bersama Badan POM, Sihar Sitorus : Cerdas Memilih Produk Untuk Kecantikan Kita

Kunjungan Kerja Perseorangan Anggota DPR RI Komisi IX dari fraksi Partai PDI Perjuangan Dr. Sihar P.H. Sitorus, B.S, B.A, M.B.A ke Kota Sibolga Sumatera Utara di Gedung Nasional Kota Sibolga Sumatera Utara pada Minggu,13 April 2025 kali ini bersama Balai Besar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Sumatera Utara untuk mensosialisasikan tentang kesadaran memilih produk kosmetika yang aman dan bermutu.

Tampak hadir plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sibolga ,Sri Wahyuni,SKM,M.Si. perwakilan dari RSUD Kota Sibolga ,jajaran perwakilan BPOM Sumut dan ratusan masyarakat Kota Sibolga.

Dalam sambutannya Sihar Sitorus menyampaikan bahwa kecantikan itu penting, namun tak lepas kecantikan tergantung dari produk – produk perawatan yang beredar di masyarakat.

“Untuk itu karena kecantikan itu penting, maka dibutuhkan bagi kita untuk tau produk – produk perawatan kecantikan yang beredar tersebut apakah baik dan aman buat kita, begitu pula dengan obat dan makanan”,ujar Sihar Sitorus.

Di saat yang sama Kepala Balai Besar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Sumut Drs. Martin Suhendri,apt.,M.Farm. mensosialisasikan dan menghimbau untuk jangan salah memilih kosmetik.

“Semua manusia membutuhkan kosmetik dari bayi bahkan sampai tua. perlunya pengetahuan terhadap produk kosmetik yang aman dan baik buat tubuh kita”,kata Martin.

“Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang digunakan di bagian luar tubuh manusia. Hati hati melakukan pemutih dengan cara disuntik. Fungsi kosmetik, membersihkan,mewangikan,mengubah penampilan, memperbaiki bau badan,atau melindungi dan memelihara tubuh pada kondisi baik. Jadi, produk bukan termasuk kosmetik jika disuntikkan,mampu menyembuhkan luka ,radang dan lain lain”,paparnya.

Martin kembali menghimbau agar konsumen pengguna kosmetik tidak mudah tergoda iklan, diskon murah ,produk kosmetik tidak bermerek atau abal – abal serta tidak terdaftar di BPOM.

“Yang mengawasi produk ada 3 yakni produsen nya/pelaku usaha sendiri ,pemerintah bersama anggota DPR dan masyarakat yang menjadi konsumen dari produk kosmetik tersebut dan harus memastikan keamanan ,kemanfaatan dan juga kutu dari kosmetik yang beredar”,tegas Martin.

“Selalu ingat cek klik sebelum membeli atau menggunakan kosmetik. Pastikan no registrasi BPOM bertanda NA dan 11 digit angka harus keluar. Mengecek no registrasi BPOM pada produk kosmetik dapat juga dilakukan dengan cara online”, tambah Martin.

Martin menjelaskan bahwa kosmetik dibagi 2 yaitu kosmetik perawatan kulit dan kosmetik dekoratif atau make up. Dan bentuknya bisa berupa bentuk padat, serbuk , gel, cairan, aerosol (spray).

“Tidak semua produk kosmetik bisa cocok pada kulit setiap orang. Pastikanlah membeli produk yang telah terdaftar dan membeli di official resmi. Karena produk yang diaplikasikan tenaga media itu tidak pernah diperjual belikan secara online”.

Martin juga menjelaskan bahwa agar konsumen menghindari produk kosmetik yang over claim,berlebihan tentang kegunaan produk dan tidak dapat mempertanggung jawabkan kebenaran secara ilmiah serta menyimpang dari sifat,keamanan dan cara penggunaan kosmetik.

“Hati – hati dengan kosmetik yang dilarang bahan – bahannya seperti adanya logam berat, mercury atau bahan – bahan pengawet yang berbahaya buat manusia. Perhatikan kosmetik yang anda beli dan gunakan,warnanya tidak berubah, tidak berbau tengik dan bentuk Tidak menggumpal ,encer atau berubah”,lanjut Martin.

“Pada intinya kesehatan dan kecantikan adalah nilai tertinggi pada diri kita. Untuk menjadi cantik itu berarti akan identik dengan menjadi lebih sehat. Jangan sampai karena tergiur oleh iklan – iklan menyesatkan untuk produk kosmetik ,kecantikan itu malah menjadi beresiko”,tutupnya.

Sementara itu plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sibolga ,Sri Wahyuni SKM,M.Si. saat diwawancarai mengapresiasi sosialisasi yang baru saja dilaksanakan.

“Saya mewakili dari Pemerintah Kota Sibolga sangat mendukung apa yang telah dilakukan oleh Pak Sihar bersama BPOM tadi. Untuk BPOM sendiri, kami untuk kota Sibolga kan belum ada. Jadi harapan kami karena kita termasuk kota yang dekat dengan perlintasan wilayah Tapanuli ,kalau bisa ada perwakilan BPOM untuk meliputi wilayah Sibolga ,Tapanuli Tengah ,Tapanuli Selatan dan Madina”,ungkap Sri Wahyuni.

“Hal itu untuk memudahkan koordinasi terkait hal – hal yang berhubungan dengan obat dan makanan ini dapat dilakukan dengan cepat. Dan selebihnya dari itu Pemerintah Kota Sibolga khususnya Walikota Sibolga mendukung dan menyambut baik kerjasama dengan BPOM di Kota Sibolga”,tutupnya. (Irwansyah/KawalSumut.com)

Gelombang PHK Massal di Industri Tekstil: Anggota DPR RI Sihar Sitorus Soroti Faktor Penyebab dan Dampak Regulasi

Gelombang PHK Massal di Industri Tekstil: Anggota DPR RI Sihar Sitorus Soroti Faktor Penyebab dan Dampak Regulasi

Jakarta – Anggota DPR RI Komisi IX dari Fraksi PDI Perjuangan, Sihar Sitorus, menyoroti faktor-faktor penyebab gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di industri tekstil, terutama di PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Dalam rapat bersama Kementerian Tenaga Kerja, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Sihar menegaskan bahwa PHK massal ini bukan sekadar dampak dari kondisi ekonomi global, tetapi juga dipicu oleh kebijakan dalam negeri yang kurang berpihak pada industri lokal.

Menurut data Asosiasi Produsen Serat dan Benang Indonesia, dalam dua tahun terakhir, sekitar 60 perusahaan tekstil tutup dan menyebabkan 250.000 tenaga kerja kehilangan pekerjaan.

Faktor-Faktor Penyebab PHK Massal di Industri Tekstil

Sihar mengidentifikasi tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya PHK massal dalam sektor ini:

1. Manajemen Perusahaan yang Buruk (Bad Management)

Salah satu penyebab utama kebangkrutan perusahaan tekstil adalah pengelolaan keuangan yang tidak efektif. Sihar menyoroti kemungkinan bahwa utang perusahaan yang membengkak dan ketidakmampuan manajemen dalam menyusun strategi bisnis yang adaptif membuat banyak perusahaan tekstil tidak bisa bertahan.

“Apakah PHK ini akibat dari manajemen perusahaan yang buruk, di mana mereka mengambil keputusan bisnis yang tidak tepat? Apakah investasi yang mereka lakukan justru menyebabkan beban utang besar? Ini yang perlu kita gali lebih dalam,” ujarnya.

Ia juga meminta agar kurator yang saat ini menangani rekening dan aset Sritex memberikan penjelasan transparan terkait kondisi keuangan perusahaan serta kemampuan mereka untuk tetap beroperasi.

2. Dampak Regulasi: Kebijakan Impor yang Tidak Terkontrol

Salah satu faktor eksternal yang memperburuk kondisi industri tekstil adalah kebijakan pemerintah yang membuka keran impor secara luas, terutama setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024.

“Kebijakan ini membuka keran impor secara besar-besaran, membuat pasar domestik dibanjiri produk impor murah. Akibatnya, industri lokal semakin tertekan dan banyak yang tidak mampu bersaing,” ujar Sihar.

Ia mencontohkan bahwa banyak pengusaha yang sudah menginvestasikan modal besar dalam produksi, namun terpaksa menanggung kerugian karena harga pasar tidak naik akibat membanjirnya produk impor. Ini membuat banyak perusahaan kesulitan menjual produk mereka dengan harga yang kompetitif, hingga akhirnya memilih untuk menghentikan produksi dan melakukan PHK.

3. Dampak Krisis Ekonomi dan Perubahan Tren Konsumsi

Selain itu, faktor ekonomi global dan perubahan pola konsumsi masyarakat juga turut berperan dalam melemahkan industri tekstil. Penurunan daya beli masyarakat serta pergeseran ke produk yang lebih murah membuat industri tekstil dalam negeri semakin terjepit.

“Jika industri tekstil lokal tidak didukung dengan kebijakan yang melindungi produk dalam negeri, maka semakin banyak perusahaan yang akan tumbang,” tegasnya.

Dampak PHK Massal dan Urgensi Solusi Konkret

Selain mengidentifikasi faktor penyebab, Sihar juga menyoroti dampak luas dari PHK massal ini, yang tidak hanya berdampak pada pekerja yang kehilangan mata pencaharian, tetapi juga pada keluarga mereka yang bergantung pada pendapatan dari sektor ini.

Ia mengingatkan bahwa gelombang PHK ini dapat terus meningkat jika tidak ada intervensi serius dari pemerintah, terutama dalam mengoreksi kebijakan impor dan memberikan dukungan kepada industri tekstil lokal.

“Jika dalam dua tahun terakhir sudah ada 60 perusahaan yang tutup, maka tren ini bisa terus berlanjut jika pemerintah tidak segera mengambil langkah strategis. Kita butuh solusi konkret, bukan sekadar wacana,” tegasnya.

Tuntutan DPR RI: Pemerintah Harus Bertindak

Untuk mengatasi masalah ini, Sihar meminta Kementerian Tenaga Kerja dan instansi terkait untuk:

  1. Mengevaluasi kebijakan impor tekstil agar industri lokal tidak semakin terpuruk.
  2. Mengawal transparansi keuangan perusahaan yang bangkrut untuk memastikan hak-hak pekerja tetap dipenuhi.
  3. Menyusun strategi nasional untuk membuka lapangan kerja baru, terutama bagi pencari kerja terdampak PHK maupun pencari kerja pada umumnya.
  4. Melibatkan kurator dan manajemen perusahaan dalam diskusi publik, guna mencari solusi terbaik untuk keberlanjutan industri tekstil di Indonesia.

“Kita tidak bisa terus membiarkan kebijakan yang justru memperburuk kondisi industri nasional. Pemerintah harus hadir dan memberikan solusi nyata agar industri tekstil tidak semakin hancur,” pungkasnya.

Data Akurat Penting untuk Penanganan Stunting dan Isu Kependudukan

Data Akurat Penting untuk Penanganan Stunting dan Isu Kependudukan

Anggota DPR RI Sihar Sitorus menekankan pentingnya pemanfaatan data yang akurat dan berbasis wilayah dalam upaya penanganan stunting serta isu-isu kependudukan lainnya dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN yang berlangsung pada Rabu 19 Februari 2025.

Dalam rapat tersebut, Sihar Sitorus menggarisbawahi bahwa angka prevalensi stunting sangat bervariasi antar daerah, sehingga kebijakan yang diterapkan tidak bisa bersifat one-size-fits-all. Ia mencontohkan bahwa di Surabaya, prevalensi stunting hanya 1,2%, jauh di bawah angka nasional yang masih berada di kisaran 21%. Kalau dibandingkan dengan Kabupaten yang ada di Kepulauan Nias akan jauh sekali perbedaannya. Hal ini menunjukkan bahwa ada faktor tertentu yang mempengaruhi persebaran kasus stunting di berbagai wilayah.

“Dengan adanya data yang akurat, kita bisa melihat pola yang terjadi di berbagai daerah dan menyesuaikan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya memiliki angka stunting yang lebih rendah dibandingkan daerah lainnya, sehingga perlu ada keberpihakan terhadap daerah dengan angka stunting tinggi dalam formulasi kebijakan,” ujar Sihar.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya perspektif yang digunakan dalam memahami stunting, apakah lebih dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, kualitas makanan, atau kesehatan. Sihar menyinggung keberhasilan negara Peru dalam menurunkan angka stunting dari 30% menjadi 10% dalam waktu 15 tahun sebagai contoh keberhasilan yang patut dikaji lebih dalam.

“Stunting ini adalah masalah kompleks dan multidimensi yang membutuhkan kolaborasi antar kementerian dan lembaga. Kita harus belajar dari berbagai pengalaman internasional dan menerapkannya sesuai dengan kondisi di Indonesia,”tegasnya.

Tidak hanya menyoroti isu stunting, Sihar juga mengangkat persoalan lansia dan ketimpangan partisipasi kerja antara laki-laki dan perempuan. Menurutnya, data menunjukkan bahwa usia harapan hidup perempuan lebih panjang daripada laki-laki, namun tingkat partisipasi kerja perempuan masih lebih rendah. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam kebijakan kependudukan jangka panjang, terutama dalam memastikan produktivitas lansia tetap terjaga.

“Saat ini, lansia di Indonesia sebagian besar adalah perempuan. Jika partisipasi kerja perempuan tetap rendah, maka di masa tua mereka akan lebih rentan terhadap masalah ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, kita perlu menyiapkan program jangka panjang untuk mengatasi persoalan ini,” jelasnya.

Di sisi lain, Sihar juga menyinggung tren childfree yang lebih banyak terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, serta bagaimana hal ini dapat berdampak pada kebijakan kependudukan di masa depan. Ia menekankan perlunya memiliki data yang lebih detail mengenai persebaran balita dan tren kependudukan agar kebijakan yang diterapkan dapat lebih efektif.

“Persoalan kependudukan, baik itu stunting, lansia, maupun tren kelahiran, harus kita lihat dengan perspektif yang tepat. Apakah ini lebih disebabkan oleh faktor ekonomi, kesehatan, atau pola makan? Dengan memahami akar masalahnya, kita bisa menyiapkan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan,” tutup Sihar.

Rapat kerja ini menjadi momentum penting dalam membahas strategi nasional dalam menghadapi tantangan kependudukan di Indonesia. Dengan pendekatan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor, diharapkan kebijakan yang dihasilkan dapat lebih akurat dan tepat sasaran.