Anggota Komisi IX DPR RI, Dr. Sihar Pangihutan Hamonangan Sitorus, bersama Badan Gizi Nasional (BGN), melaksanakan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Aula HKBP Kota Porsea, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Sabtu (15/11/2025) pukul 10.00 WIB. Kegiatan ini turut menghadirkan Wakil Bupati Toba Drs. Audi Murphy Sitorus, perwakilan BGN Sumatera Utara, serta Kepala Dinas Kesehatan Toba dr. Freddy Sibarani sebagai narasumber.

Program MBG, yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto, diharapkan dapat mendukung terwujudnya Generasi Emas Indonesia 2045. Melalui kehadiran Dapur MBG dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 16 kecamatan se-Kabupaten Toba, pemerintah menargetkan peningkatan pemerataan gizi bagi anak dan kelompok rentan.

Dalam sambutan via Zoom, Sihar Sitorus menegaskan bahwa MBG merupakan salah satu agenda prioritas nasional yang membutuhkan pengawasan ketat. “Komisi IX bertugas dalam legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pengawasan terhadap MBG sangat penting agar program ini tepat sasaran, terutama karena anggaran yang dikelola sangat besar,” ujarnya.

Sihar menambahkan bahwa MBG bukan sekadar program bantuan pangan, melainkan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. “Penerima manfaat dari jenjang PAUD hingga SMA, baik negeri maupun swasta, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita harus benar-benar tercapai,” tegasnya. Ia berharap kebutuhan bahan baku untuk program ini dapat terpenuhi di Kabupaten Toba, sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap makanan sehat dan bergizi.

Wakil Bupati Toba, Drs. Audi Murphy Sitorus, menyatakan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap implementasi MBG. Menurutnya, program ini akan berperan besar dalam menekan angka stunting serta memenuhi kebutuhan gizi anak usia belajar. “Kami mendorong orang tua lebih peduli terhadap gizi seimbang. Kabupaten Toba menargetkan 26 dapur MBG yang tersebar di 16 kecamatan,” paparnya.

Sementara itu, Kadis Kesehatan Toba, dr. Freddy Sibarani, menjelaskan kesiapan dapur MBG di daerah tersebut. Setiap dapur wajib memenuhi standar kesehatan, termasuk memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). “Semua dapur harus lolos persyaratan administrasi, inspeksi lapangan, dan uji laboratorium. Standar seperti ventilasi, kebersihan, serta pengelolaan bahan makanan juga menjadi keharusan,” jelasnya.

Perwakilan BGN Sumatera Utara, Donal Simanjuntak, menambahkan bahwa SPPG hadir untuk membantu keluarga menengah ke bawah yang kesulitan menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak. Ia mengimbau masyarakat bersabar karena program MBG masih dalam tahap penyiapan infrastruktur dapur dan sistem distribusi sebelum dapat berjalan optimal.

Melalui sosialisasi ini, pemerintah pusat dan daerah menegaskan komitmen bersama untuk mewujudkan gizi berkualitas bagi generasi masa depan Indonesia. (Bee)

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sihar Sitorus, menyoroti lambannya realisasi anggaran Bantuan Gizi Nasional (BGN) serta meminta kejelasan mengenai dampak program Makanan Bergizi Gratis (MBG) terhadap perekonomian daerah. Hal itu disampaikan Sihar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama kementerian dan lembaga terkait di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Sihar mengungkapkan bahwa BGN mengelola anggaran sebesar Rp71 triliun dan mengajukan tambahan Rp28 triliun, sehingga total menjadi Rp99 triliun. Namun, hingga saat ini, realisasi anggaran baru mencapai Rp36,23 triliun.

“Masih ada Rp63,4 triliun lagi yang harus terserap dalam satu setengah bulan. BGN mungkin bisa memberi kami gambaran penyerapannya seperti apa sehingga benar-benar tercapai,” tegas Sihar.

Ia menekankan pentingnya akuntabilitas pengelolaan anggaran yang begitu besar agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal.

View this post on Instagram

A post shared by Sihar.P.H.Sitorus (@sihar.ph.sitorus)

Selain itu, Sihar juga menyoroti implementasi program MBG yang menurutnya tengah membangun suatu ekosistem baru, khususnya di sektor peternakan. Ia menilai perlu ada kejelasan terkait komponen biaya tinggi dalam rantai produksi.

“Bicara ekosistem, biaya tinggi itu di mana? Apakah di ayam itu sendiri, di pakan, kualitas bibit ayamnya, atau di mana?” ujarnya.

Berdasarkan perhitungannya, anggaran Rp100 triliun untuk program MBG hanya berpotensi menyumbang sekitar 0,04 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, ia berharap program tersebut dapat menjadi daya ungkit (leverage) yang signifikan bagi ekonomi daerah.

“Yang kita inginkan, MBG bisa menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi. Supply chain menjadi penting untuk dikaji,” tambahnya.

Sihar juga mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam mendukung pasokan bahan pangan untuk program MBG. Ia mencontohkan potensi perikanan di Dapil Sumut II yang kaya sumber daya ikan sebagai peluang penguatan ekonomi daerah.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat akan menciptakan “ruang bermain yang kreatif dan inovatif” tanpa terbebani oleh biaya tinggi. Ia menegaskan, keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga oleh rasa tanggung jawab bersama dari semua pihak.

“Kalau terjadi masalah seperti keracunan, masyarakat harus merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab. Bukan saling menyalahkan, tapi bersama-sama mencari solusi,” pungkas Sihar.

Anggota DPR RI Komisi IX, Sihar Sitorus, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN).

Hal tersebut disampaikan Sihar saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis di Aula Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Jumat (17/8/2025).

“Rakyat harus sejahtera, sehat, dan bergizi. Tapi semua itu butuh komitmen kuat dalam pelaksanaannya. Pemerintah dan rakyat harus kompak, saling merangkul, bukan saling menyalahkan,” ujar Sihar di hadapan peserta sosialisasi.

Menurutnya, program gizi gratis ini bukan sekadar pembagian makanan, tetapi merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan produktif. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat, terutama di daerah.

Sementara itu, perwakilan Badan Gizi Nasional, Tati Herlia, menyampaikan bahwa lembaganya terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program di berbagai daerah.

“Apabila masyarakat menemukan pelanggaran di lapangan, silakan melapor melalui situs resmi dengan alamat www.bgn.go.id. Kami ingin program ini berjalan sesuai standar baik dari sisi kebersihan, gizi, maupun waktu memasak yang maksimal lima jam,” jelas Tati.

Dari pihak Dinas Kesehatan Mandailing Natal, drg. Nikmah, M.K.N, menjelaskan bahwa program makan bergizi memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan dasar anak-anak sekolah.

“Program ini mencakup karbohidrat, protein, buah, dan sayur dengan porsi seimbang. Semua bahan pangan disesuaikan dengan kebutuhan anak serta ketersediaan lokal agar mudah diperoleh dan tetap terjangkau,” katanya.

Program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat menjadi gerakan nasional yang tidak hanya meningkatkan kesehatan pelajar, tetapi juga mendukung perekonomian lokal melalui pemanfaatan produk pertanian dan perikanan masyarakat setempat. (KS)

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dr. Sihar Pangihutan Hamongan Sitorus, BSBA, MBA memimpin kegiatan sosialisasi Program Bangga Kencana di Gedung Nasional Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sabtu (4/10). Program ini merupakan bagian dari upaya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam pembangunan keluarga, kependudukan, serta percepatan penurunan stunting.

Dalam kesempatan tersebut, Sihar Sitorus menegaskan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap program Bangga Kencana. Menurutnya, keluarga merupakan pondasi utama bangsa, sehingga keluarga yang sehat dan terencana akan menjadi kunci lahirnya generasi emas Indonesia. Ia juga membuka ruang dialog dengan masyarakat untuk menyampaikan masukan, kendala, maupun kebutuhan terkait pelaksanaan program.

Kegiatan sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari BKKBN, antara lain Rabiatul Adawiyah selaku Ketua Tim Kerja Peningkatan Kompetensi dan Kebijakan Strategis BKKBN Sumatera Utara, serta Windo Harjoin Sidabutar dari Dinas PPKBP3A Tapanuli Utara.

Rabiatul Adawiyah menyampaikan bahwa tujuan sosialisasi adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pembangunan keluarga berkualitas. “Kami mendorong masyarakat untuk turut serta dalam membangun keluarga yang sehat, bahagia, dan sejahtera,” ujarnya.

Sementara itu, Windo Harjoin Sidabutar menambahkan, partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan melalui berbagai langkah, di antaranya mencegah pernikahan dini, memberikan edukasi kepada remaja, serta meningkatkan kesadaran akan perencanaan keluarga dan pencegahan stunting melalui gizi seimbang.

Acara berlangsung interaktif dengan sesi tanya jawab, pengisian kuesioner, dan pembagian hadiah. Kegiatan ini turut dihadiri Camat Siborong-borong Lamour Situmorang, perwakilan TNI-Polri, serta ratusan masyarakat setempat.

Tapanuli Utara – Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Dr. Sihar Pangihutan Hamongan Sitorus, BSBA, MBA memimpin sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Aula Mini Kampus IAKN Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Kegiatan yang dimulai pukul 14.00 WIB ini dihadiri ratusan mahasiswa dan civitas akademika, dipimpin langsung oleh Rektor IAKN Tarutung, Prof. Dr. Ir. Albiner Siagian, M.Si.

Rektor Albiner Siagian dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran Sihar Sitorus di kampus mereka. Ia menilai kehadiran Sihar menjadi motivasi tersendiri bagi mahasiswa. “Kami sangat menyambut hangat kehadiran Amang Doktor Sihar Sitorus ke IAKN Tarutung. Cara beliau menyampaikan materi sangat interaktif, layaknya seorang dosen kepada mahasiswa. Empat Pilar juga memiliki keserupaan dengan filosofi Dalihan Natolu dalam budaya Batak, yang menjadi landasan kuat dalam kehidupan bermasyarakat,” ungkap Albiner.

Dalam pemaparannya, Sihar Sitorus mengajak mahasiswa merefleksikan pentingnya Empat Pilar sebagai pondasi bangsa Indonesia, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ia menekankan bahwa lahirnya Indonesia berawal dari gagasan besar para pendiri bangsa. “Sumpah Pemuda 1928 adalah contoh nyata bagaimana generasi muda dari berbagai daerah menyatukan persepsi dan komitmen untuk membangun bangsa. Semangat itulah yang harus kita warisi,” ujar Sihar.

Acara turut dihadiri Wakil Rektor II Dr. Elisamark Sitepu, Wakil Rektor III Dr. Hanna D. Aritonang, M.Th, Chyntia M. Situmeang, M.Th, Wakapolres Taput Kompol S. Anak Ampun, SH, serta perwakilan Rumah Aspirasi Sihar Sitorus Centre. Mahasiswa IAKN Tarutung juga menampilkan paduan suara sebagai bagian dari rangkaian kegiatan.

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, DR. Sihar Pangihutan Hamongan Sitorus, BSBA, MBA, menggelar sosialisasi Empat Pilar MPR RI melalui telekonferensi di Gedung Nasional Tapanuli Utara, Jumat (3/10/2025). Kegiatan ini dihadiri ratusan peserta dan diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang dipimpin moderator Tulus Hutabarat.

Empat Pilar MPR RI yang disosialisasikan meliputi Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pada kesempatan itu, salah satu mitra Komisi IX, BPJS Kesehatan, juga melakukan sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Dalam sambutannya, Sihar Sitorus menekankan pentingnya sosialisasi Empat Pilar serta pemahaman masyarakat terhadap program kesehatan.
“Melalui kemitraan dengan Komisi IX dan BPJS Kesehatan di Tapanuli Utara, kami berharap sosialisasi ini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai program maupun sarana prasarana di bidang kesehatan,” ujar Sihar.

Ia juga menambahkan, peran BPJS Kesehatan sangat penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. “Sebagai perwakilan masyarakat Dapil II Sumut, saya berkomitmen menampung aspirasi masyarakat. Data global BPJS Kesehatan pada Juli 2025 mencatat sekitar 280,23 juta peserta secara nasional. Sementara itu, Pemkab Taput patut berbangga karena berhasil menempati urutan ke-21 nasional dengan capaian UHC 99 persen serta tingkat keaktifan peserta mencapai 80 persen,” tutupnya.

Sementara itu, Kabag Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Sibolga, Elseria Riris Sitinjak, menjelaskan bahwa peningkatan mutu layanan menjadi prioritas utama. “Kami terus memperluas kanal layanan, di antaranya melalui aplikasi Mobile JKN dan WhatsApp,” katanya.

Kepala BPJS Kesehatan Taput, Isabella M. Sianipar, menambahkan bahwa hingga 1 Desember 2024, jumlah peserta JKN-KIS di Tapanuli Utara mencapai 321.595 jiwa dari total penduduk 329.252 jiwa. “Artinya, sekitar 97,67 persen penduduk Taput telah terdaftar sebagai peserta JKN dan berhasil meraih status Universal Health Coverage (UHC),” ungkap Isabella.