Archive

Author: admin

48 posts

Sihar Sitorus: Kebijakan Subsidi Minyak Goreng Tidak Efektif Bagi Rakyat Kecil

Sihar Sitorus: Kebijakan Subsidi Minyak Goreng Tidak Efektif Bagi Rakyat Kecil

Kebijakan pemerintah dalam menurunkan harga minyak goreng dinilai Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sihar Sitorus, merugikan petani.

Sihar memaparkan nilai subsidi minyak goreng sebesar Rp7,6 triliun untuk 6 bulan atau sekitar Rp1,25 triliun per bulan. Sementara perkiraan konsumsi minyak goreng sebesar 250 juta liter per bulan atau 1,5 miliar liter per 6 bulan.

Sementara dari sumber lain, ia mendapatkan informasi bahwa konsumsi minyak goreng 0,94 liter per bulan per kapita.

Artinya sama dengan 238,9 juta jiwa dikali 0,94 liter per bulan. Jika dikalkulasikan selama 6 bulan maka total konsumsi sekitar 1,35 miliar liter per 6 bulan.

Jika dihitung, maka untuk rumah tangga mampu dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 4 orang konsumsi minyak gorengnya bisa mencapai 6 sampai 8 liter per bulan.

Sementara untuk rumah tangga kecil berkisar 2 liter per bulan. Nilai subsidi per liter hanya sekitar Rp5 ribu rupiah per bulan.

Sementara jika dibandingkan dengan rata-rata kenaikan UMP tahun 2022 sebesar 1,09% atau sekitar Rp14 ribu sampai Rp47 ribu atau lebih besar daripada subsidi yang diberikan pemerintah.

“Warung-warung makan mungkin akan menaikkan harga lima ratus sampai seribu rupiah per piring untuk kenaikan harga minyak goreng Rp5 ribu. Dengan kenaikan UMP tahun 2022 sebesar 1,09% rasa-rasanya subsidi lima ribu rupiah per bulan tidak signifikan,” jelas Sihar Sitorus kepada KabarMedan.com, Rabu (16/2/2022).

Dengan hitungan tersebut, menurut Sihar, pada akhirnya kelompok menengah ke atas yang menikmati subsidinya, bukan kelompok kurang mampu yang memang membutuhkan. Sehingga, subsidi lima ribu rupiah per bulan menurutnya tidak efektif.

Sihar menerangkan, salah satu argumen pendukung kebijakan minyak goreng satu harga yaitu Rp14 ribu adalah tidak terhubungnya produsen CPO dengan produsen minyak goreng.

Namun, menurut data KPPU dan hasil penelitian dari Lebdo tahun 2011, dari Universitas Indonesia menunjukkan karakteristik industri minyak goreng 68% terintegrasi dan 32% independen.

Data CR (Concentration Ratio) 2019 KPPU juga menunjukkan terdapat empat produsen minyak goreng menguasai sebesar 14%, 13,3%, 11% dan 8,2% atau bisa dikatakan sekitar 46,5% pangsa pasar minyak goreng.

Mungkin argumennya adalah 68% industri sawit terintegrasi secara vertikal maka perlu adanya intervensi dari regulator.

“Tapi pernyataan ini menjadi problematik karena kita akui adanya perilaku anti kompetisi tapi tidak melakukan tindakan apapun. Namun dengan menetapkan kebijakan ‘single price’ juga kurang sesuai karena ‘burden sharing’ nya cenderung mempertegas perilaku anti-competitive alias menguntungkan produsen besar,” tandasnya. [KM-07/kabarmedan.com]

Tingkatkan Produksi Minyak Goreng, Sihar Sitorus Berikan 3 Saran untuk Pemerintah

Tingkatkan Produksi Minyak Goreng, Sihar Sitorus Berikan 3 Saran untuk Pemerintah

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Sihar Sitorus menyarankan tiga hal kepada pemerintah guna meningkatkan kapasitas produksi minyak goreng di dalam negeri. Pertama, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Perjuangan (PDI-P) itu menyarankan agar pemerintah memikirkan kebijakan yang bersifat sistematik dalam menjaga stabilitas harga minyak goreng. Salah satunya melalui upaya optimalisasi holding di PT. Perkebunan Nusantara (PTPN). Upaya optimalisasi holding tersebut dilakukan dengan membeli tandan buah segar (TBS) dari petani serta melepaskan stok crude palm oil (CPO) untuk pasar domestik. Ini mengingat data pada 2020, hasil produksi CPO dari holding PTPN mencapai 2,38 juta ton. “Pertama, optimalisasi holding PTPN dapat meningkatkan kapasitas produksi minyak goreng. Bukankah peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak melulu mencari keuntungan tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat?,” ujar Sihar seperti dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (3/2/2022).

Untuk saran kedua, lanjut dia, yaitu melalui upaya penurunan levy atau pajak ekspor sebagai insentif untuk mendorong produksi. “Kedua, bukankah Badan Layanan Umum (BLU) – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memiliki pilihan untuk menurunkan levy sebagai insentif guna mendorong produksi,” ucap Sihar dalam keterangan tertulis, Rabu (2/2/2022) di Jakarta. Dengan penurunan pajak ekspor, ia meyakini jumlah CPO di pasar lebih banyak dan akan berdampak pada harga crude palm oil yang lebih kompetitif. Terakhir, legislator daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Utara (Sumut) II itu juga menyarankan kebijakan penggunaan Dana Desa (DD) melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar diarahkan kepada pembangunan pabrik minyak goreng hasil perkebunan masyarakat.

Menyangkut hajat hidup orang banyak Sebelumnya, pemerintah telah menerapkan kebijakan domestic market obligation (DMO) untuk seluruh produsen minyak goreng mulai Kamis (27/1/2022). Langkah ini guna memastikan pasokan minyak goreng untuk kebutuhan domestik stabil. Dalam kebijakan DMO diketahui hanya menyisakan hasil produksi CPO sebesar 20 persen untuk menciptakan stabilisasi harga minyak goreng di dalam negeri. Menurut Sihar, angka 20 persen itu sangat berbanding terbalik dengan status keberadaan dari minyak goreng yang menyangkut hajat hidup orang banyak. “Minyak goreng menyangkut hajat hidup orang banyak. Potongan minyak goreng tentu tidak boleh berkurang. Melalui proses eliminasi, maka loyang lain lah yang harus tergerus,” ujar Sihar dalam keterangan tertulis, Rabu (2/2/2022) di Jakarta. Baca juga: Erick Thohir Ajak Semua Pihak Gotong Royong Atasi Lonjakan Harga Minyak Goreng Kebijakan tersebut, lanjut dia, tidak akan mampu menjawab permasalahan kenaikan harga eceran tertinggi (Het) minyak goreng yang terus terjadi setiap tahunnya. Bahkan, kata Sihar, sekalipun pemerintah mengeluarkan kebijakan subsidi minyak goreng seperti yang dilakukan pada saat ini sebagai upaya menyiasati lonjakan harga minyak goreng sebelumnya. Untuk diketahui, pada akhir 2021 harga minyak melambung tinggi pada angka Rp 20.500 per kilogram (kg) dan disubsidi menjadi Rp 11.500 per kg.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Tingkatkan Produksi Minyak Goreng, Anggota Komisi XI DPR Berikan 3 Saran untuk Pemerintah”, Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2022/02/03/11521281/tingkatkan-produksi-minyak-goreng-anggota-komisi-xi-dpr-berikan-3-saran?page=all.
Penulis : Dwi Nur Hayati
Editor : Mikhael Gewati

Dorong Stabilisasi Harga Minyak Goreng, Sihar Sitorus: BUMN Jangan Cari Keuntungan Melulu

Dorong Stabilisasi Harga Minyak Goreng, Sihar Sitorus: BUMN Jangan Cari Keuntungan Melulu

Anggota Komisi XI DPR RI Sihar Sitorus, mempertanyakan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) yang hanya menyisakan hasil produksi CPO sebesar 20 persen saja untuk menciptakan stabilisasi harga minyak goreng di dalam negeri.

Menurutnya angka 20 persen itu sangat berbanding terbalik dengan status keberadaan dari minyak goreng yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Minyak goreng menyangkut hajat hidup orang banyak, potongan minyak goreng tentu tidak boleh berkurang. Melalui proses eliminasi, maka loyang lain lah yang harus tergerus,” ujar Sihar dalam keterangan tertulis, Rabu (2/2/2022) di Jakarta.

Hal itu dikatakannya, tidak akan mampu menjawab permasalahan kenaikan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng yang terus terjadi setiap tahunnya, sekalipun Pemerintah mengeluarkan kebijakan subsidi minyak goreng seperti yang dilakukan pada saat ini. Sebagai upaya mensiasati lonjakan harga minyak goreng yang sebelumnya melambung tinggi pada akhir 2021 dengan harga Rp 20.500 per Kg, disubsidi menjadi Rp 11.500 per Kg.

Sehingga, politisi PDI Perjuangan itu menyarankan sebaiknya pemerintah memikirkan kebijakan lain yang bersifat sistematik dalam menjaga stabilitas harga minyak goreng. Diantaranya melalui upaya optimalisasi holding di PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Hal itu diyakini dapat meningkatkan kapasitas produksi minyak goreng. Dengan membeli TBS dari petani serta melepaskan stok CPO untuk pasar domestik.

Mengingat data pada tahun pada 2020 lalu, hasil produksi CPO dari Holding PTPN mecapai 2,38 juta ton.

“Pertama, optimalisasi holding PTPN dapat meningkatkan kapasitas produksi minyak goreng. Bukankah peran BUMN tidak melulu mencari keuntungan tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat?,” tegas Sihar.

Selain itu, dirinya juga menawarkan pilihan kedua yakni melalui upaya penurunan levy atau pajak ekspor sebagai insentif untuk mendorong produksi.

“Kedua, bukankah BLU-BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunanan Kelapa Sawit) memiliki pilihan untuk menurunkan levy atau pajak ekspor sebagai insentif untuk mendorong produksi, sehingga jumlah CPO di pasar lebih banyak dan berdampak pada harga CPO yang lebih kompetitif,” ungkapnya.

Terakhir, legislator daerah pemilihan Sumatera Utara (Sumut) II itu juga menawarkan kebijakan penggunaan Dana Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), diarahkan kepada pembangunan pabrik minyak goreng hasil perkebunan masyarakat.

Stabilisasi Harga Minyak Goreng, Sihar Sitorus Minta Optimalisasi Holding PTPN

Stabilisasi Harga Minyak Goreng, Sihar Sitorus Minta Optimalisasi Holding PTPN

Anggota Komisi XI DPR RI Sihar Sitorus mempertanyakan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) yang hanya menyisakan hasil produksi CPO sebesar 20 persen saja untuk menciptakan stabilisasi harga minyak goreng di dalam negeri. Menurut dia, angka 20 persen itu sangat berbanding terbalik dengan status keberadaan dari minyak goreng yang menyangkut hajat hidup orang banyak. “Minyak goreng menyangkut hajat hidup orang banyak, potongan minyak goreng tentu tidak boleh berkurang. Melalui proses eliminasi, maka loyang lain lah yang harus tergerus,” ujar Sihar dalam keterangan tertulis, Rabu (2/2/2022).

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Sihar Sitorus (@sihar.ph.sitorus)

Sihar menilai kebijakan DMO tidak akan mampu menjawab permasalahan kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng yang terus terjadi setiap tahunnya. Sekalipun pemerintah mengeluarkan kebijakan subsidi minyak goreng seperti yang dilakukan pada saat ini. Sehingga, politisi PDI-Perjuangan itu menyarankan, sebaiknya pemerintah memikirkan kebijakan lain yang bersifat sistematik dalam menjaga stabilitas harga minyak goreng. Di antaranya melalui upaya optimalisasi holding di PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Dia menyakini optimalisasi tersebut dapat meningkatkan kapasitas produksi minyak goreng. “Pertama, optimalisasi Holding PTPN dapat meningkatkan kapasitas produksi minyak goreng. Bukankah peran BUMN tidak melulu mencari keuntungan tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat?” tegas Sihar. Selain itu, dirinya juga menawarkan pilihan kedua yakni melalui upaya penurunan levy atau pajak ekspor sebagai insentif untuk mendorong produksi. “Kedua, bukankah Badan Pengelola Dana Perkebunanan Kelapa Sawit (BLU-BPDPKS) memiliki pilihan untuk menurunkan levy atau pajak ekspor sebagai insentif untuk mendorong produksi, sehingga jumlah CPO di pasar lebih banyak dan berdampak pada harga CPO yang lebih kompetitif,” ungkap Sihar. Terakhir, legislator daerah pemilihan Sumatera Utara (Sumut) II itu juga menawarkan kebijakan penggunaan Dana Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang diarahkan kepada pembangunan pabrik minyak goreng hasil perkebunan masyarakat.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Stabilisasi Harga Minyak Goreng, Anggota DPR Minta Optimalisasi Holding PTPN”

Berbagi Kasih, Puan Maharani Salurkan 10.000 Paket Beras Melalui SSC dan DPC PDI Perjuangan

Berbagi Kasih, Puan Maharani Salurkan 10.000 Paket Beras Melalui SSC dan DPC PDI Perjuangan

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani dan Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Sihar P.H.Sitorus membagikan 10.000 paket bahan makanan pokok berupa beras 5 kilogram kepada masyarakat di Dapil Sumut Dua meliputi 19 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Pembagian sembako tersebut bekerjasama dengan pengurus DPC-DPC PDIP se dapil Sumut Dua.
Ketua Sihar Sitorus Center (SSC) Charles Panjaitan, selaku pendistribusi paket bahan makanan pokok tersebut mengatakan pembagian bantuan paket bahan makanan pokok tersebut merupakan wujud konkrit kasih dan kepedulian Ibu Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI dan Pembina Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI periode 2019 s/d 2024.
“Sebagai Ketua DPR RI, Ibu Puan tergerak hati untuk meringankan beban masyarakat di dapil dua Sumatera Utara yang dilanda pandemic. Maka ia mengulurkan bantuan dengan berbagi bahan makanan pokok kepada masyarakat,” ujar Charles Panjaitan, Minggu 2 Januari 2022. Pembagian paket dilakukan sebelum dan sesudah Natal 2021. Sedang Dapil Sumut Dua adalah daerah pemilihan Anggota DPR RI Sihar P.H. Sitorus
Dapil Sumut Dua yang meliputi 19 kabupaten kota, khusus daerah Kepulauan Nias meliputi Gunung Sitoli, Nias, Nias Barat, Nias Utara dan Nias Selatan mendapat 1000 paket, juga Tabagsel meliputi Padangsidimpuan, Madina, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara mendapat 1000 paket.
Sisanya, adalah daerah lainnya, seperti Kabupaten Toba, Samosir, Humbahas, Tapanuli Utara, Sibolga, Tapanuli Tengah, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan dan Labuhan Batu Utara.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Sihar Sitorus (@sihar.ph.sitorus)


Charles melanjutkan, bahwa pemberian paket bahan makanan pokok dari Puan ini dilakukan serentak oleh seluruh anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan di seluruh Indonesia sebanyak 128 orang. Harap dicatat bahwa ibu Puan Maharani telah memimpin DPR RI juga menjadi Pembina DPR RI Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI periode 2019 s/d 2024.
Sentuhan kasih dari Puan Maharani tersebut disalurkan kepada masyarakat dengan bantuan dari pengurus DPC-DPC se dapil Sumut Dua Sumatera Utara. “Kami SSC perpanjangan tangan pak Sihar Sitorus Anggota DPR RI ditugaskan meneruskan bantuan tersebut kepada masyarakat di dapil Sumut Dua Sumatera Utara, melalui partai, ” kata Charles Panjaitan.
Seperti diketahui, SSC ada di dapil Sumut Dua meliputi 19 kabupaten kota. Kemudian pendistribusian beras dari Puan Maharani tersebut diteruskan kepada pengurus-pengurus DPC DPC PDI Perjuangan se dapil Sumut Dua untuk diteruskan secara bergotong royong kepada PAC dan pengurus ranting dan untuk diteruskan kepada masyarakat.
Sementara itu, Sahat Panjaitan , Sekretaris DPC PDIP kabupaten Toba, siap menjalankan instruksi partai dan membagikan bantuan beras tersebut kepada seluruh anggota dan masyarakat. DPC PDIP Kabupaten Toba menerima bantuan beras sebanyak 1000 paket dan sudah didistribusikan hingga tanggal 31 Desember 2021 lalu. “Ini langkah nyata dari Mbak Puan Maharani, patut didukung. Untuk Pak Sihar juga kami ucapkan terima kasih,” kata Sahat.
Senada dengan Sahat, Habibi Al Amin, Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Labuhan Batu Utara menyatakan siap untuk melaksanakan perintah dari partai untuk menyalurkan seluruh bantun beras dari Ibu Puan Maharani tersebut ke 8 kecamatan, 82 Desa dan 8 keluarahan di Labuhan Batu Utara. “Terima kasih kepada Bu Puan Maharani atas bantuannya. Ini baru pertama kali di kabupaten Labuhan Batu Utara,” kata Habibi.

Sihar Sitorus Center bersama DPC PDI Perjuangan Toba Meriahkan Bulan Bung Karno dengan Bersihkan Danau Toba

Sihar Sitorus Center bersama DPC PDI Perjuangan Toba Meriahkan Bulan Bung Karno dengan Bersihkan Danau Toba

Dalam rangka memeriahkan Bulan Bung Karno yang tahun ini mengambil tema “Bhinneka Tunggal Ika, Kerja Gotong Royong untuk Desa Maju, Indonesia Kuat dan Berdaulat” anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil II Sumut Sihar Sitorus melalui Rumah Aspirasi SSC bekerjasama dengan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Toba berbagai kegiatan, dari bakti sosial sampai perlombaan kreatif yang dimulai pada 1 Juni hingga 30 Juni 2021. Kegiatan Bulan Bung Karno ini sendiri dilakukan serempak oleh seluruh tingkatan Struktural Partai, Legislatif Partai, Eksekutif Partai, Badan dan Sayap Partai di seluruh Indonesia.

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Toba dan SSC akan memulai kegiatan pada tanggal 6 Juni 2021 dengan gotong royong membersihkan Pantai Danau Toba yang berlokasi di Pantai Lumban Bulbul. Selain membersihkan Danau Toba, DPC PDI Perjuangan bersama SSC juga akan memberikan bantuan berupa Sapu Lidi, Meci, Tong Sampah permanen untuk mendukung Pariwisata di Danau Toba agar terlihat menarik dan semakin menarik pengunjung.

“Tidak hanya bersih-bersih sampah, kami juga akan melakukan pembagian masker kepada wisatawan dan pelaku pariwisata. Kegiatan ini tetap akan dilakukan dengan memperhatikan prokes.” ungkap Sahat Panjaitan, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Toba.

Tidak hanya itu saja, Rumah Aspirasi Anggota DPR RI SSC bersama DPC PDI Perjuangan Kabupaten Toba juga berencana akan melakukan penanaman pohon di Lumban Silintong.

“Kami bersama DPC dalam rangka memeriahkan bulan Bung Karno juga akan melakukan penanaman pohon di Lumban Silintong. Tidak hanya itu, pada tanggal 21 Juni nanti kami akan melaksanakan perlombaan mewarnai dengan tema Bung Karno di Rumah Aspirasi Sihar Sitorus Center.” Tambah Koko Siagian, pengurus SSC Kabupaten Toba.

Kegiatan Bulan Bung Karno ini rencananya memang akan dilaksankan sebisa mungkin dinikmati oleh berbagai kalangan, termasuk kalangan millenial dimana salah satunya Sihar Sitorus Center juga akan mengadakan lomba Mobile Legend pada tanggal 23-29 Juni 2021.

“Anak-anak muda sekarang kan sedang gemar bermain Mobile Legend, untuk itu kami juga akan memberikan wadah sekaligus memeriahkan acara Bulan Bung Karno dengan mengadakan Sihar SItorus Mobile Legend Top Championship 2021 di Rumah Aspirasi SSC Kabupaten Toba.” tutup Koko Siagian.

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri menyambut baik berbagai kegiatan Bulan Bung Karno Tahun 2021.

“Ini sejalan dengan instruksi yang diberikannya kepada seluruh kader partai untuk terus memerkuat jati diri Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan,” katanya.

Hal itu, katanya, sebagai salah satu esensi pokok Trisakti yang digagas oleh Bung Karno sebagai jalan pembumian ideologi bangsa, yakni Pancasila.

Megawati mengingatkan bahwa berpolitik mengedepankan keseluruhan aspek kebudayaan bangsa. Bahwa berpolitik itu menyentuh elemen yang paling hakiki tentang rasa, imajinasi, dan daya cipta yang terus memperkuat aspek kemanusiaan.

Presiden Kelima RI ini menginstruksikan kader partai seluruh Indonesia agar menjadikan kantor partai sebagai rumah rakyat, tapi sekaligus menjadi rumah budaya.

“Dimana seluruh ekspresi kebudayaan nasional, dan pencapaian kebudayaan rakyat Indonesia dibahas, didiskusikan, dan ditampilkan di kantor partai,” ucapnya.

Sihar Sitorus Resmikan Rumah Aspirasi di Balige, Jojor Tambunan: Ini yang Pertama di Tobasa

Sihar Sitorus Resmikan Rumah Aspirasi di Balige, Jojor Tambunan: Ini yang Pertama di Tobasa

Sihar P. H. Sitorus, Anggota Komisi XI DPR RI meresmikan Rumah Aspirasi Anggota DPR RI Sihar P. H. Sitorus di Balige, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, Minggu (5/1). Rumah Aspirasi ini didirikan berdasarkan Peraturan DPR RI No. 1 tahun 2014 yang menyatakan bahwa Rumah Aspirasi adalah kantor setiap Anggota sebagai tempat penyerapan
aspirasi rakyat yang berada di daerah pemilihan Anggota yang bersangkutan.

Sihar yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) II Sumatera Utara mendirikan lima Rumah Aspirasi yang mewakili 19 kabupaten/kota di dapilnya. Adapun kelima rumah aspirasi tersebut yakni, Rumah Aspirasi di Tobasa yang mewakili Samosir, Tobasa, dan Humbang Hasundutan; Rumah Aspirasi di Tabagsel yang mewakili Tapsel, Mandailing Natal, dan Padang Sidimpuan; Rumah Aspirasi di Rantau Prapat yang mewakili Kabupaten Labuhan Batu, Labura, dan Labusel; Rumah Aspirasi di Tapanuli Utara yang mewakili Taput, Tapteng, dan Sibolga; serta Rumah Aspirasi di Nias yang mewakili seluruh wilayah di Kepulauan Nias.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir ketua dari lima Rumah Aspirasi Sihar Sitorus, serta Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan, Jojor Tambunan.

“Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa kami meresmikan rumah aspirasi ini,” ujar Sihar sembari menggunting pita peresmian.

Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan yang juga merupakan Mantan Ketua DPC PDI Perjuangan Tobasa, Jojor Tambunan menyampaikan Rumah Aspirasi yang didirikan oleh Sihar di Balige ini menjadi yang pertama.

“Rumah Aspirasi yang didirikan Sihar ini menjadi yang pertama di sini, sebelumnya gak ada, untuk itu masyarakat harus manfaatkan sebaik-baiknya,” ujar Jojor.

Pada awal sambutan Sihar menyampaikan bahwa Rumah Aspirasi ini ingin memberikan pelayanan sekaligus menunjukkan bahwa PDI Perjuangan merupakan rumah bagi semua orang dan sahabat bagi semua orang.

“Rumah Aspirasi ini sebagai perwujudan PDI Perjuangan sebagai rumah bagi semua dan sahabat bagi semua,” tutur Sihar.

Menurut Sihar, Rumah Aspirasi ini merupakan wadah bagi dirinya sebagai anggota legislatif untuk menampung aspirasi yang ada di masyarakat yang ada di dapilnya untuk disampaikan kepada pemerintah. Selain itu Rumah Aspirasi DPR RI ini memiliki dasar hukum yakni Peraturan DPR RI no. 1 Tahun 2014.

“Rumah aspirasi ini sekaligus mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa saya bukan anggota eksekutif seperti bupati atau gubernur yang memiliki anggaran tersendiri. Namun anggota legislatif yang melalui tempat ini boleh disampaikan aspirasi dari masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah,” tutur Sihar.

Dalam kesempatan tersebut Sihar menyampaikan bahwa dirinya saat ini menduduki Komisi XI DPR RI yang membawahi bidang Perbankan dan Keuangan. Ia juga menjabat sebagai anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) yang merupakan kerjasama antar parlemen internasional.

“Saya ditempatkan di Komisi XI DPR RI yang membidangi perekonomian dan keuangan, jadi ini berbicara soal anggaran yang dibicarakan dalam musrenbang, jadi lebih secara global, selain itu saya juga merupakan anggota BKSAP yang merupakan wadah kerjasama antarparlemen internasional,” ujar Sihar.

Sihar juga mengingatkan bahwan tahun 2020 ini banyak sekali anggaran yang diberikan kepada Danau Toba dan sekitarnya. Rumah Aspirasi ini sekaligus untuk mengawal penggunaan anggaran tersebut agar tepat guna dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.

“Tahun 2020 ini ada sekitar 4 Triliyun anggaran yang digelontorkan oleh Pak Jokowi untuk Danau Toba, tentunya ini kesempatan bagi kita untuk memanfaatkannya untuk membangun. Bila biasanya kita mengeluh tidak pernah ada anggaran, jangan sampai kita menyia nyiakan kesempatan baik dari Bapak Jokowi ini,” ujar Sihar.

Blusukan ke Penenun Ulos di Tapanuli Utara, Sihar Sitorus: Siapa Bilang Batak Tak Bisa Sabar

Blusukan ke Penenun Ulos di Tapanuli Utara, Sihar Sitorus: Siapa Bilang Batak Tak Bisa Sabar

SiharSitorus.Com – Sihar P. H. Sitorus, Calon Legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melakukan kunjungan ke Kabupaten Tapanuli Utara, Kamis (7/3/2019).

Setiba di Tapanuli Utara, pria yang akrab dipanggil Sihar Sitorus ini memulai aksi blusukannya di Desa Simorangkir, Kecamatan Siatas Barita.

Sihar bertemu masyarakat dan berdiskusi soal berbagai permasalahan yang kini dihadapi masyarakat di Tapanu Utara, terutama soal peningkatan perekonomian masyarakat.

Selain berdiskusi soal masyarakat, Sihar Sitorus juga memperbincangkan tentang progres pembangunan infranstruktur oleh pemerintahan Jokowi yang kini sudah mulai dirasakan masyarakat.

Dalam kunjungan ini Sihar Sitorus juga turut mengunjungi masyarakat penenun ulos khas Tapanuli Utara. Pengerjaan ulos ini berbeda dengan ulos tenun lainnya.

“Pengerjaannya butuh waktu 3 bulan, alat yang dipakai berbeda dengan tenun pada umumnya, dibutuhkan ketelitian yang lebih tinggi untuk membuat ulos ini,” ujar pengerajin ulos kepada Sihar.

Sihar tampak serius memperhatikan pengerajin saat menenun olos, dan menyampaikan rasa kagumnya dengan karya penenun yang dilihatnya.

“Siapa bilang orang Jawa saja yang sabar, ini bukti orang Batak juga bisa sabar,” tutur Sihar setelah mengetahui proses panjang yang dilalui sebuah kain tenun ulos khas Desa Simorangkir.

Sihar: Rindu Perubahan Pertemukan Kita, Bukan Uang

Sihar: Rindu Perubahan Pertemukan Kita, Bukan Uang

Sihar PH Sitorus, Calon Legislatif DPR RI dari Partai PDI Perjuangan dari Dapil II Sumatera Utara, melakukan sejumlah kunjungan di Kabupaten Toba Samosir sejak Senin (11/2). Sihar mengunjungi posko pemenangannya dan memberi pembekalan agar timnya mampu menggiring masyarakat untuk menolak money politics.

“Banyak yang mengatakan bahwa saya tidak mungkin berhasil tanpa money politics. Saya ingin kita bersama membuktikan bahwa kita bisa!” ujar Sihar tegas.

“Saya mau tanya, di sini ada yang terima uang dari DJOSS (Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus) pada Pilgubsu yang lalu,” tanya Sihar yang disambut jawaban ‘tidak’.

“Yang mempertemukan kita waktu DJOSS bukan uang, tetapi kerinduan masyarakat akan perubahan, di sini saya masih Sihar yang sama, dengan cita-cita membawa masyarakat kepada perubahan yang lebih baik, dan semuanya tidak dapat dibeli dengan uang,” lanjut Sihar.

Setelah bertemu dengan tim pemenangannya, Sihar pun menyempatkan diri untuk blusukan ke Pasar Laguboti. Kunjungan ini dilakukan untuk bertemu warga sambil berdiskusi soal kondisi masyarakat, terutama perekonomian masyarakat.

Dalam setiap kesempatan bertemu warga, Sihar disambut dengan teriakan slogan saat menjadi Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara (Cawagubsu) beberapa waktu lalu. Sihar diketahui adalah Cawagubsu dari Djarot Saiful Hidayat, namun keduanya harus mengakui keunggulan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah.

Dalam perbincangannya dengan Sihar, warga menyayangkan DJOSS tidak terpilih memimpin Sumatera Utara dan berjanji akan memenangkan Sihar nantinya di pemilihan legislatif, April mendatang. Salah satunya, pedagang di Pasar Laguboti berharap Sihar menang.

Saat bertemu dengan warga, Sihar Sitorus selalu berbaur menjalin keakraban dan bercanda bersama. Warga juga tersenyum bahagia ketika Sihar menyempatkan diri menikmati mie gomak yang dijual di Pasar Laguboti.

“Ini namanya spagheti batak, ada cita rasa andalimannya, ya merica batak,” gumam Sihar disambut ibu-ibu sekitar dengan sahutan “Enak.”

Pada kesempatan tersebut, Sihar juga menyampaikan bahwa belum banyak perubahan dari Pasar Laguboti sejak terakhir menginjakkan kakinya di sana. Sebelum berpisah dengan warga, Sihar menegaskan misinya sama seperti semasa DJOSS, yakni membawa perubahan ke arah lebih baik serta membuat semua urusan mudah dan transparan.

Sumber : http://waspada.co.id/sumut/sihar-rindu-perubahan-pertemukan-kita-bukan-uang/

Sihar Sitorus Berbagi Kiat Sukses Kepada Petani Kopi di Mandailing Natal

Sihar Sitorus Berbagi Kiat Sukses Kepada Petani Kopi di Mandailing Natal

Sihar P. H. Sitorus Calon Legislatif PDI Perjuangan dari Dapil Sumut 2 melakukan kunjungan silaturahmi ke Desa Huta Padang, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Madina, Rabu (13/2/2019)

Disela-sela kanjungan silaturahmi tersebut, Sihar Sitorus yang berlatar belakang sebagai pengusaha menyempatkan waktunya berdiskusi tentang dunia usaha kepada para warga.

Para warga yang mayoritas petani dalam diskusi ini mengutarakan keinginan mereka tentang pengembangan tanaman kopi yang merupakan varietas unggulan desa tersebut.

Sihar Sitorus pun menyampaikan soal kiat-kiat sukses mengelola perkebunan dan niatnya untuk melakukan pengembangan ekonomi masyarakat, dimana produk yang akan dikembangkan adalah kopi.

Tidak hanya itu, ilmu managemen yang dimiliki Sihar Sitorus juga turut dibagikan kepada para petani, terutama tentang perawatan tanaman kopi, seperti penggunaan pupuk dan pestisida.

Sihar juga turut menjelaskan pola-pola distribusi pupuk dan pestisida yang kerap menjadi keluhan para petani-petani di daerah.

Raut puas tampak dari wajah para karang taruna, Sihar memang sangat menguasai mengenai masalah perkebunan.

Salah seorang tokoh masyarakat, yang juga ketua DPC PDI-Perjuangan Mandailing Natal, Iskandar Hasibuan sangat mengapresiasi kedatangan Sihar ke desa itu.

Menurutnya kedatangan Sihar ke situ adalah titik awal untuk masa depan di Kecamatan itu, terutama kepedulian Sihar terhadap Kopi yang menjadi potensi lokal desa tersebut.

“Kedatangan Pak Sihar ke sini selain berkaitan dengan keingintahuannya terhadap nenek moyangnya, juga merupakan bentuk kepeduliannya terhadap pertanian kopi di sini, luar bisa,” ujar Iskandar.

Selain tokoh masyarakat, Kepala Desa Huta Padang juga berterima-kasih atas kepedulian Sihar terhadap desanya.

“Terimakasih sudah menginspirasi dan memberi masukan untuk pengelolaan kopi di desa kami kepada para karang taruna kami,” tutur Parluhutan Lubis.

Usai menemui masyarakat Desa Huta Padang, Sihar menemui Bupati Mandailing Natal, Dahlan Hasan Nasution untuk berdiskusi mengenai usaha kopi di sana.

Kedatangan Sihar disambut baik oleh Bupati Madina, dan keduanya sepakat untuk berkomitmen mengembangkan usaha kopi Mandailing di wilayah tersebut.