Jauh dari ibukota Sumatera Utara, membuat Pulau Nias menjadi sering luput dari perhatian pemerintah. Sulitnya lapangan pekerjaan, membuat masyarakat Nias berlomba-lomba mencari pekerjaan di luar wilayah mereka, termasuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Hal ini diperparah dengan sulitnya pengurusan administrasi, membuat beberapa dari mereka mengambil jalur kiri dengan menjadi TKI illegal.

Nasib tidak baik menimpa salah satu warga Nias, Aksioma Waruwu (26). Bekerja menjadi TKI di sebuah perusahaan di Jepang sejak 2016, Aksioma harus menghembuskan nafas terakhirnya akibat sakit yang menimpanya. Namun, hingga kini jenazahnya belum dapat dibawa pulang ke Indonesia, karena berstatus sebagai TKI Ilegal.

Sihar Sitorus, Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara yang mendengar kabar ini tergerak rasa kemanusiaannya, dan mencoba membantu keluarga. Menerima laporan dari Mercy Zagoto, yang merupakan Koordinator Wilayah Relawan Muda Djarot Sihar untuk Nias, Sihar langsung mengambil tindakan.

Terlebih dahulu Sihar menanyakan kronologis kejadiannya kepada Sejahtera Waruwu, kakak dari korban via telepon. “Jadi adik saya ini sudah coba dengan jalur legal beberapa kali, tetapi selalu dipersulit. Akhirnya dia mencoba dengan visa wisata, dan mengabari setelah sampai di Jepang baru menghubungi pihak keluarga Pak. Ternyata kemarin dapat kabar dia sakit-sakitan dari salah satu temannya, beberapa hari kemudian dapat kabar telah meninggal. Sedihnya, sampai kini jenazah almarhum belum bisa sampai ke keluarga,” tutur Sejahtera kepada Sihar.

Lebih lanjut, Sihar menanyakan kendala apa yang dihadapi hingga jenazah tidak bisa dikirim ke Indonesia. Sejahtera menjelaskan, bahwa status adiknya sebagai TKI Illegal membuat KBRI angkat tangan untuk masalah ini. Namun begitu, KBRI tetap berusaha menggalang dana untuk memulangkan jenazah, dengan catatan keluarga harus membantu sebesar 50 juta rupiah untuk dana tersebut.

Sihar mengucapkan berbela sungkawa atas kepergian Aksioma kepada keluarga, dan berjanji membantu jalan keluar. Benar saja, Sihar mencoba menelepon Yasona Laoly Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Oleh Yasona, Sihar mengabarkan masalah ini agar dapat segera menghubungi pihak KBRI. “Ya, nanti segera kita hubungi ke KBRI di Tokyo, agar dipercepat dan dalam waktu dekat dapat dipulangkan jenazahnya,” ujar Yasona.

Kejadian seperti ini, diharapkan Sihar tidak lagi terjadi di Sumatera Utara. Warga tidak tahu kepada siapa harus mengadu saat mengalami masalah seperti ini, belum lagi urusan administrasi yang mempersulit, membuat banyak orang mengambil jalan pintas untuk menjadi TKI.

“Kelak di pemerintahan Sumatera Utara selanjutnya, hal-hal seperti ini harus cepat ditanggapi oleh pemerintah. Bila diizinkan memimpin nantinya, program mal pelayanan publik Djarot-Sihar dapat menjadi tempat mengadu warga terhadap masalah apapun yang dialami masyarakat Sumatera Utara,” tutup Sihar.