Dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Wilayah Kabupaten Toba Samosir, Bank Indonesia bersama dengan Anggota Komisi XI DPR RI Sihar P. H. Sitorus mengadakan sosialisasi di Hotel Marsaringar, Balige, Senin (6/1). Berbagai UMKM dari Kabupaten Toba Samosir dan Samosir turut hadir dalam kegiatan tersebut, turut hadir dalam kegiatan tersebut Lembaga Penelitian Sosial Aksi untuk Resiliensi (SARI).

Salah satunya Marandus Sirait dari UMKM Geopark Toba, produk olahan kekayaan hayati toba. Seperti produk andaliman atau tanaman endemik toba yang sudah diolah dengan berbagai macam penyajian. Termasuk keragaman kopi di kawasan GKT yang memiliki keunikan masing-masing.

“Jadi produk olahan yang kita perkenalkan. Contohnya ada andaliman bubuk, biji kering, segar, keripik andaliman, bakso andaliman, roti ketawa andaliman, sasagun andaliman, kacang tojen andaliman dan sejumlah produk lainnya. Termasuk kopi dengan berbagai penyajian,” jelasnya.

Namun untuk produk makanan dari UMKM mereka mengaku kesulitan mendapatkan izin halal dan BPOM karena kebanyakan produksi dilakukan di rumah-rumah. Selain itu mereka kesulitan dalam mendapatkan pembinaan mengenai produk yang sesuai dengan standar pasar.

BI yang dalam hal ini dihadiri oleh Suti Masniari Nasution, Kepala Bank Indonesia Cabang Sibolga mengaku sebelumnya telah ada pendampingan mengenai usaha pertanian di Tobasa. Namun, mengingat Danau Toba akan diangkat sebagai destinasi pariwisata prioritas, maka UMKM nya pun perlu ditingkatkan.

Menurut Suti, Bank Indonesia sedang berusaha mencari sumber perekonomian baru bagi Indonesia, karena menurutnya selama ini Indonesia ditopang oleh Sumber Daya Alamnya (SDA).

“Seperti yang kita tahu Indonesia selama ini ditopang oleh Sumber Daya Alamnya, namun kita tidak dapat terus berharap pada hal itu, maka kita harus mencari sumber perekonomian baru bagi Indonesia, salah satunya adalah melalui pemberdayaan UMKM,” ujar Suti.

Dalam membina UMKM pun, Bank Indonesia tidak setengah-tengah. Menurut Suti, BI akan melakukan pendampingan dari hulu ke hilir yakni mulai dari proses pembinaan, pelatihan, produksi hingga ke pemasaran.

Sihar Sitorus menyarankan untuk mendapatkan pangsa pasar yang besar para penggiat UMKM harus bersedia dibina. Mereka harus berani keluar dari zona nyaman bagaimana menciptakan produk yang sesuai dengan selera pasar.

Selain itu, menurut Sihar perlu diciptakan narasi, bagaimana sebuah produk memiliki cerita yang membuat orang penasaran untuk membeli.

“Kalau bisa setiap produk ada ceritanya, ada narasi atau filosofi yang mendasarinya sehingga orang tertarik untuk membeli,” ujar Sihar.

Sihar P. H. Sitorus, anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan kembali menyuarakan tingginya angka stunting di daerah pemilihannya, Sumatera Utara.

“Kalau di daerah pemilihan saya, di Sumatra Utara, stunting itu sudah 32,39 % data terakhir yang saya baca adalah di Indonesia 27,67 %,” ujar Sihar dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di Gedung DPR RI, Senin (9/12).

Sihar menuntut adanya langkah yang lebih jauh untuk memperoleh data yang lebih kuat mengenai stunting. Data tersebut menurutnya penting untuk menyelesaikan masalah stunting di Indonesia.

“Praktisi mengatakan angka ini terlalu rendah, berarti ada data yang lebih tinggi dari ini. Untuk mengukur stunting ini, diperlukan langkah yang lebih konkrit, bila perlu dissensus satu per satu untuk stunting Pak,” ujar Sihar.

Dalam data yang dipaparkan oleh Badan Pusat Statistik pada 2045 jumlah penduduk Indonesia akan melonjak naik dari 266,91 jiwa di 2019 menjadi 318,96 juta jiwa di tahun 2045. Sementara bonus demografi mulai terbuka di tahun 2012 dan tertutup pada 2036 dengan puncak di tahun 2021. Sehingga jumlah lansia akan meningkat tiga kali lipat di 2045 dengan data 22,99 juta atau 9 % di 2015 menjadi 63,31 jiwa atau 19,85 % di 2045.

Berdasarkan data yang dipaparkan oleh BPS tersebut, Sihar melihat jauh ke depan apabila tidak dilakukan upaya pengentasan stunting yang serius dari sekarang, 2045 masalah ini akan menjadi beban serius bagi negara.

“Bayangkan kalau ada 30 persen dari 300 jutaan itu kena stunting, dan pada tahun 2045 saya sudah 75 dan sudah termasuk lansia. Maka beban negara ini yang jumlahnya lansia hitung-hitungan kita tadi 63,31 juta lansia, mungkin sedikit dari mereka juga beririsan juga dengan stunting jadi mungkin kita mendekati 25 persen ke 30 persen dari warga negara Indonesia akan menjadi beban bagi warga negara yang produktif,” paparnya.

Sihar juga menyinggung mengenai pernyataan Presiden Joko Widodo dimana di 2045 target Pendapatan Perkapita di Indonesia yakni sekitar 23.000 USD atau Rp320 juta per tahunnya. Menurutnya jika ingin tercapai, stunting merupakan masalah yang sangat penting untuk ditangani.

“Jadi ini hal-hal yang serius, dan kita pikir apabila memang Pak Jokowi menginginkan tingkat pendapatan perkapita menjadi 23.000 atau 25.000 di 2045 dengan kita menggendong 3 dari 10 orang apakah itu bisa tercapai? Untuk itu tercapai, maka kita dari sekarang harus benar-benar menghitung stunting ini,” ujarnya.

Sihar juga mengkritisi mengenai data yang disajikan oleh BPS dimana statistic kemiskinan Indonesia di Maret 2019 ada pada angka 9,41 %. Karena menurutnya angka stunting berkaitan dengan angka kemiskinan, maka jika angka kemiskinan hanya berada di 9, 41% sementara stunting masih di 27,67%.

“Nah, stunting ini pun saya pikir berkaitan dengan angka kemiskinan, dengan tingginya angka stunting plus minus 30%, terus kita lihat dengan angka kemiskinan yang di halaman 15 yang relatif membaik kok rasa-rasanya stuntingnya tinggi sekali ya? Harusnya dong kalau dengan kemiskinan yang rendah kita dapat asupan gizi yang cukup gitu, jadi data kemiskinan ini pun perlu kita lihat lebih jauh lagi pak. Ya parameter kemiskinan ini perlu kita lihat lebih jauh karena kita bilang kita hanya 10 persen yang miskin tapi orang yang terkena stuntingnya kok 30 persen?,” ujar Sihar.

Sihar P. H. Sitorus, Anggota MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan mensosialisasikan Empat Pilar MPR RI di Universitas Al-Washliyah (Univa) Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatra Utara, Selasa (26/11). Empat pilar yang dimaksud yakni Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Peserta yang hadir berasal dari kalangan millenial dan civitas akademika Rantau Prapat diantaranya dari Univa, Universitas Labuhan Batu, dan SMA/MAN yang ada di Rantau Prapat.

Rektor Univa, Basyarul Ulya, SH. MM menyampaikan rasa terimakasihnya kepada Sihar Sitorus yang memilih kampusnya sebagai lokasi sosialisasi. “Kita mestinya bersyukur di tengah kesibukannya Pak Sihar mau menyempatkan diri untuk mensosialisasikan hal penting seperti ini,” ujar Basyarul.

Ia berharap mahasiswanya tidak menyianyiakan kesempatan baik ini. Suasana sosialisasi berjalan baik dan dilakukan dengan diskusi, peserta begitu antusias memberikan pertanyaan dan menanggapi materi mengenai empat pilar yang diberikan.

Hal serupa juga disampaikan oleh Suheri Pane, Mantan Wakil Bupati Labuhan Batu yang turut hadir, ia berharap para mahasiswa dapat lebih aktif dalam sosialisasi ini. Suheri juga mengapresiasi kepedulian Sihar terhadap konstituennya bahkan sebulan setelah pelantikan politisi PDI Perjuangan tersebut langsung melakukan sosialisasi ini.

“Pak Sihar menjadi anggota DPR/MPR RI pertama dari Dapil 2 Sumatera Utara yang melakukan sosialisasi disini, beliau tidak melupakan kita setelah terpilih. Kesempatan ini tentunya tidak boleh disia-siakan para mahasiswa di sini,” ujar Suheri.

Dalam sosialisasinya, Sihar menjelaskan belakangan ini masyarakat sering mengkotak-kotakan diri menurut kelompoknya, misalnya kelompok agama. Padahal di dalam nilai Pancasila itu sendiri terangkum berbagai nilai-nilai keagamaan maupun kebudayaan.

“Semua agama tentu mengakui keadilan kan? Semua agama tentu mengakui kemanusiaan kan? Pancasila sudah merangkum nilai-nilai dari keagamaan tersebut,” ujar Sihar.

Menurut Sihar di Indonesia keberagaman adalah sebuah hal yang tidak dapat dihindari, untuk itu harus senantiasa dihargai dan dijunjung tinggi.

“Keberagaman di Indonesia itu sebuah keniscayaan, mustahil untuk meniadakannya, harusnya dilestarikan dengan saling menghargai,” tutur Sihar.

Untuk dapat menerapkan Empat Pilar MPR RI ini disampaikan oleh Sihar diperlukan adanya keterbukaan pikiran dari masyarakat agar luwes dalam menerima perbedaan.
“Penerapannya ya, kita harus berfikir luas agar bisa luwes menerima hal-hal yang berbeda dari kita,” ujar Sihar.

Menurut Sihar, para pendahulu bangsa yang merumuskan Empat Pilar ini telah memikirkan dari berbagai sudut keberagaman negeri ini sehingga relevan dengan kehidupan masa kini.

Safriani Nasution salah satu mahasiswi dari Universitas Al-Washliyah Labuhan Batu mengapresiasi diadakannya kegiatan sosialisasi ini. “Nilai-nilai seperti ini mulai dilupakan, kami mahasiswa perlu mengingat dan mengamalkan, sosialisasi seperti ini tentu sangat berguna,” ujarnya.

Safriani berharap usai mengikuti sosialisasi ini dirinya dan teman-temannya dapat mengamalkan keempat Pilar MPR dalam kehidupan sehari-hari. “Semoga bisa mengamalkan dan mudah-mudahan bisa diadakan lagi, terimakasih Pak Sihar,” ujar Safriani.

Sihar P. H. Sitorus, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan memperkenalkan Kabupaten Mandailing Natal sebagai kabupaten dengan julukan Bumi Sejuta Santri. Hal ini disampaikan Sihar saat membahas mengenai ekonomi syariah dalam Rapat Kerja Bank Indonesia dengan Komisi XI DPR RI, Senin (11/11) di Ruang Rapat Komisi XI Gedung Nusantara I Jakarta.

“Saat membahas mengenai ekonomi syariah, saya teringat akan Kabupaten Mandailing Natal yang dijuluki Bumi Sejuta Santri, mungkin dapat melihat kesempatan dan nilai yang dapat dilihat di sana,” tutur Sihar.

Selain itu, Sihar meminta Bank Indonesia (BI) untuk memperhatikan Nias dan Mandailing Natal sebagai dua wilayah potensial sumber ekonomi baru di Indonesia.

Kedua wilayah yang disebutkan Sihar ini menurutnya masih terbelakang dari segi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) padahal memiliki potensi yang baik.

“Dari dapil pemilihan saya di Sumut, ada minimal dua wilayah yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, saya katakan dua karena mungkin di Indonesia ada banyak, tetapi yang dua ini terbelakang berdasarkan kriteria yang ada seperti IPM atau HDI, dll,” ujar Sihar saat diberi kesempatan bertanya.

Wilayah pertama yang disebutkan Sihar adalah Nias. Nias menurutnya merupakan daerah yang seluruh wilayahnya dikelilingi lautan dan merupakan wilayah segitiga dagang dengan Aceh dan Sumatera Barat.

“Karena Nias 360 derajat dikelilingi lautan dan bisa membentuk segitiga dagang dengan Aceh dan Sumatera Barat, namun di sana masih banyak sekali masalah, salah satunya stunting,” tutur Sihar.

Lebih lanjut Sihar menyampaikan, wilayah kedua di Dapil II Sumut yang dapat menjadi potensi sumber ekonomi baru adalah Mandailing Natal.

Sihar menjelaskan wilayah ini merupakan daerah yang kaya akan sumber agrobisnis dan juga tambang, bahkan dulunya Portugis membangun dermaga di Mandailing Natal.

“Wilayah kedua adalah Mandailing Natal, bahkan dulunya Portugis membangun dermaga di sana yang saat ini mungkin masih dapat mereka kenali, selain itu Madina merupakan daerah yang kaya dengan agro dan tambang,” ujar Sihar.

Untuk itu Sihar menyampaikan kepada Bank Indonesia untuk mengunjungi Nias dan Mandailing Natal sebagai wilayah sumber perekonomian baru di Indonesia.

“Mohon mampir ke Nias dan Mandailing Natal pak, bu,” ujar Sihar.

Komisi XI DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas, Suharso Monoarfa terkait dengan Evaluasi Kinerja 2019 dan Rencana Kerja 2020, Rabu (6/11). Secara umum rapat kerja ini membahas mengenai Program Perencanaan Pembangunan Nasional.

Adapun tema pembangunan yang akan diusung oleh Bappenas pada 2020 yakni, “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan yang Berkualitas”. Tema ini memiliki lima prioritas nasional yaitu:

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan
2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah
3. Nilai Tambah Sektor Ril, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja
4. Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

Sihar P. H. Sitorus, salah seorang anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan menyoroti lima prioritas nasional yang disampaikan oleh Bappenas. Permasalahan pembangunan manusia, kemiskinan, infrastruktur, kesempatan kerja, dan ketahanan pangan merupakan tantangan yang harus segera dipecahkan oleh stakeholders pemerintah.

“Lima prioritas nasional tersebut merupakan tantangan konkret yang ada di Kepulauan Nias hingga saat ini,” ujar Sihar.

Dalam rapat, secara khusus Sihar menyoroti permasalahan pembangunan manusia di Kepulauan Nias adalah terkait dengan tingginya angka anak stunting di Kepulauan Nias.

Dimana berdasarkan data dari Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 2017 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sebanyak 41,6 % di Kepulauan Nias, anak dibawah lima tahun menderita stunting.

Stunting adalah kondisi dimana tinggi anak berada di bawah standar pada umumnya. Salah satu penyebab stunting adalah kurangnya asupan gizi atau nutrisi yang buruk pada anak. Hal ini menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi tidak normal, dan berdampak pada penurunan tingkat kecerdasan.

“Untuk menyikapi permasalahan tersebut perlu adanya Desk untuk Kepulauan Nias. Seperti Desk Papua, Papua Barat, dan Aceh, yang fokus pada percepatan pembangunan dan perkuatan pembangunan alternatif karena Kepulauan Nias juga memiliki masalah yang cukup kompleks,” tutur Sihar.

Selain tantangan yang terdapat pada lima prioritas nasional yang dijabarkan oleh Bappenas, menurut Sihar masalah stunting di Kepulauan Nias juga harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.

“Selain lima prioritas nasional, masalah stunting di Nias juga perlu mendapat perhatian khusus,” ujarnya.

Serah terima jabatan (Sertijab) Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dari Puan Maharani ke Muhadjir Effendy, purna dilaksanakan.

Upacara tersebut berlangsung di ruangan Heritage Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (24/10) sore.

Puan sebagai Menko PMK Kabinet Kerja menyerahkan sekumpulan paket dokumen berisi kinerja Kemenko PMK selama lima tahun terakhir ke Muhadjir.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada bapak, ibu semua keluarga besar Kemenko PMK yang selama ini sudah bersama-sama saya sebagai keluarga besar dan membantu semua penugasan yang ditugaskan kepada saya,” kata Puan dalam pidato sambutannya.

Puan berharap berbagai tantangan atau masalah yang belum berhasil diselesaikan selama ia menjabat bisa diselesaikan dengan lebih baik oleh Muhadjir.

“Semoga di bawah kepemimpinan Pak Muhadjir, tantangan-tantangan yang masih menjadi PR selama saya jadi Menko PMK bisa bapak selesaikan dengan lebih baik,” kata dia.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Sihar P. H. Sitorus mantan Tenaga Ahli Kemenko PMK Kabinet Kerja yang kini menduduki kursi DPR RI. Sihar juga menyampaikan harapannya kepada Menko PMK yang baru.

“Tentunya kita berharap Menko PMK yang baru dapat membawa terobosan dalam kebijakan-kebijakan yang mempercepat dan memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia,” ujar Sihar.

Selain itu, Sihar juga terkenang akan perjuangan Puan Maharani selama menjabat Menko PMK 2019-2024 terhadap terbitnya Instruksi Presiden No.3 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan persepakbolaan nasional.

Politisi PDI-Perjuangan tersebut berharap sepakbola Indonesia dapat diperkuat implementasinya oleh berbagai kementrian di bawah Kemenko PMK terutama dalam menyambut Piala Dunia 2021 dimana Indonesia sebagai tuan rumah dari perhelatan tersebut.

“Hari ini kita mendengar bahwa FIFA menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2021. Waktunya implementasi Inpres No. 3 dengan pembangunan infrastruktur, sertifikasi peatih dan sistem kompetisi usia dini yang berkualitas,” tambahnya.

Selain itu, sebagai Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan II Sumatera Utara, putra D. L. Sitorus tersebut berharap kementrian yang baru ini dapat pula mendukung pembangunan stadion di Sumatera Utara serta percepatan pengembangan wisata Danau Toba.

“Kami berharap pembangunan stadion di Sumatera Utara sekaligus mendukung pengembangan pariwisata Danau Toba,” tutupnya.