Stabilisasi Harga Minyak Goreng, Sihar Sitorus Minta Optimalisasi Holding PTPN
Anggota Komisi XI DPR RI Sihar Sitorus mempertanyakan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) yang hanya menyisakan hasil produksi CPO sebesar 20 persen saja untuk menciptakan stabilisasi harga minyak goreng di dalam negeri. Menurut dia, angka 20 persen itu sangat berbanding terbalik dengan status keberadaan dari minyak goreng yang menyangkut hajat hidup orang banyak. “Minyak goreng menyangkut hajat hidup orang banyak, potongan minyak goreng tentu tidak boleh berkurang. Melalui proses eliminasi, maka loyang lain lah yang harus tergerus,” ujar Sihar dalam keterangan tertulis, Rabu (2/2/2022).
View this post on Instagram
Sihar menilai kebijakan DMO tidak akan mampu menjawab permasalahan kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng yang terus terjadi setiap tahunnya. Sekalipun pemerintah mengeluarkan kebijakan subsidi minyak goreng seperti yang dilakukan pada saat ini. Sehingga, politisi PDI-Perjuangan itu menyarankan, sebaiknya pemerintah memikirkan kebijakan lain yang bersifat sistematik dalam menjaga stabilitas harga minyak goreng. Di antaranya melalui upaya optimalisasi holding di PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Dia menyakini optimalisasi tersebut dapat meningkatkan kapasitas produksi minyak goreng. “Pertama, optimalisasi Holding PTPN dapat meningkatkan kapasitas produksi minyak goreng. Bukankah peran BUMN tidak melulu mencari keuntungan tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat?” tegas Sihar. Selain itu, dirinya juga menawarkan pilihan kedua yakni melalui upaya penurunan levy atau pajak ekspor sebagai insentif untuk mendorong produksi. “Kedua, bukankah Badan Pengelola Dana Perkebunanan Kelapa Sawit (BLU-BPDPKS) memiliki pilihan untuk menurunkan levy atau pajak ekspor sebagai insentif untuk mendorong produksi, sehingga jumlah CPO di pasar lebih banyak dan berdampak pada harga CPO yang lebih kompetitif,” ungkap Sihar. Terakhir, legislator daerah pemilihan Sumatera Utara (Sumut) II itu juga menawarkan kebijakan penggunaan Dana Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang diarahkan kepada pembangunan pabrik minyak goreng hasil perkebunan masyarakat.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Stabilisasi Harga Minyak Goreng, Anggota DPR Minta Optimalisasi Holding PTPN”




Dalam sambutannya Sihar mengajak seluruh kader untuk bersinergi mendukung Calon Kepala Daerah siapapun yang diusung dan ditetapkan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan. “Siapapun yang dipilih oleh Ibu Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, ditetapkan DPP PDI Perjuangan, wajib kita mendukung dan memenangkannya,” kata Sihar.
Sihar juga meminta partai membantu pengawalan penyaluran bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Mengingat dari data yang beredar, Sumut menjadi daerah terbesar kasus penyalahgunaan bantuan Covid-19.
Sihar dalam sambutannya mengatakan bahwa setiap kali reses di Toba ia selalu merasa pulang ke rumah dan walaupun kali ini hanya secara daring.
Memang beberapa waktu lalu Sihar telah memberikan sumbangan rapid test yang disalurkan melalui RSUD Porsea, RS HKBP Balige, dan Puskesmas Silaen. Sihar juga mendorong jajaran Pimpinan Perbankan di Toba untuk memberikan bantuan alat alat kesehatan terutama rapid test di wilayah Toba.
“Kunjungan reses dan sekaligus silaturahmi ini menunjukkan komitmen Bapak Sihar Sitorus sebagai anggota DPR RI dari Dapil Sumut Dua termasuk Labusel, untuk terus menggali dan menyerap aspirasi masyarakat Sumatera Utara khususnya masyarakat Labuhan Batu Selatan, karena kita menyadari penyerapan aspirasi masyarakat merupakan sebuah hal yang mutlak dilaksanakan oleh setiap anggota DPR RI sebagai bentuk penghargaan terhadap masyarakat yang telah mempercayakan suaranya untuk duduk di DPR RI,” bunyi Pidato Bupati Labusel yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Labusel, Zulkifli.
Usai mengadakan zoom dengan Labusel, siang harinya Sihar Sitorus melangsungkan acara reses perseorangan juga melalui zoom aplikasi dengan Pemkab Labuhan Batu Induk dan esoknya, Rabu 29 Juli 2020, dilanjutkan acara reses perseorangan di Labura dengan Pemkab Labura. Pembahasan dalam reses yang dilakukan di dua pemkab tersebut secara garis besar adalah mengenai program replanting sawit yang menjadi mata pencaharian ketiga kabupaten tersebut. Seperti diketahui kehidupan masyarakat di tiga kabupaten labuhanbatu raya ini dominan Sawit dan Karet.
“Terimakasih bapak Sihar atas dedikasinya, bapak menjadi anggota DPR RI pertama yang melakukan reses secara daring di Pemkab Labuhan Batu Utara,” ujar Drs. H. Habibuddin Siregar, AP., M.AP selaku Sekretaris Daerah yang mewakili Pemkab Labuhan Batu Utara.